Ada hal menarik dari Sensus Pertanian kali ini, yakni fokus kegiatan sensus yang berusaha mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Data Sensus Pertanian diharapkan tidak hanya menghasilkan data tren bersifat rutin, namun juga memberikan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab isu-isu strategis terkini di sektor pertanian, mulai dari petani milenial hingga modernisasi adopsi teknologi di sektor pertanian.
Ada tujuh subsektor yang tercakup dalam Sensus Pertanian, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Hingga saat ini, pertanian adalah satu-satunya sektor di kategori lapangan usaha Indonesia yang mempunyai kedaulatan untuk memiliki data lengkap melalui sensus.
Seperti kita tahu, sensus merupakan kegiatan pengumpulan data menyeluruh yang menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan biaya. Namun sebagai negara agraris dengan luas daratan yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan didominasi dengan tanah subur yang sangat cocok untuk pertanian, sensus pertanian masih menjadi data seksi yang wajib dikumpulkan.
Bagaimana tidak, mayoritas tenaga kerja di Indonesia masih bekerja pada sektor pertanian. Angka ini mencapai 28,61 persen, yang berarti lebih dari seperempat dari total tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Sebagai sektor yang mendominasi penyerapan tenaga kerja, sudah sepantasnya sektor ini memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara.
Namun nyatanya, alih-alih memberikan kontribusi besar, sektor pertanian dinilai tidak mampu memberikan kontribusi yang sepadan dengan tenaga kerja yang diserap. Berdasarkan distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang dirilis oleh BPS, pada Triwulan I - 2023, sektor pertanian hanya memberikan sumbangsih sebesar 11,77 persen pada total PDB Indonesia. Berbeda sangat jauh dengan sektor pertambangan dan penggalian yang berhasil memberikan sumbangsih sebesar 11,85 persen pada PDB, hanya dengan menyerap 1,13 persen total tenaga kerja.
Rendahnya kontribusi sektor pertanian pada PDB tergambar dari pendapatan para tenaga kerja di sektor pertanian. Saat ini, rata-rata pendapatan di sektor pertanian per bulan hanya mencapai Rp 1,67 juta. Berbeda sangat jauh dengan rata-rata pendapatan tenaga kerja nasional yang berada di angka Rp 3,07 juta per bulan.
Kondisi ini mungkin terjadi karena sektor pertanian memang didominasi oleh tenaga kerja berkualitas rendah. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa 66,3 persen tenaga kerja di sektor pertanian memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah. Sektor pertanian juga didominasi oleh tenaga kerja berusia tua. Di mana, sebanyak 54,1 persen tenaga kerja sektor pertanian memiliki usia 45 tahun ke atas.
Kita tahu dengan jelas, ada begitu banyak sarjana pertanian di Indonesia yang dilahirkan tiap tahunnya. Bukannya ikut andil serta menangani sektor pertanian dengan ilmu yang dimiliki, banyak lulusan sarjana pertanian lebih memilih berkarier di sektor lain yang mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada masalah serius yang harus dibenahi dalam sektor pertanian.
Masalah pertanian memiliki kompleksitas tinggi yang berkaitan dengan kedaulatan pertanian Indonesia. Kemampuan negara dengan jumlah penduduk yang mencapai 275 juta untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi cermin akhir dari kedaulatan pertanian.
Jika kita bercermin pada kondisi pemenuhan pangan, Indonesia tentu belum mampu berdaulat pada sektor pertaniannya. Salah satu contohnya tergambar pada kemampuan negara memenuhi permintaan produksi beras. Indonesia masih harus mengimpor 407.741 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya pada tahun 2021.
Ada banyak ahli dan literatur yang telah membahas mengenai masalah pertanian Indonesia. Masalah pertanian Indonesia tidak terlepas dari pembahasan terkait keterbatasan akses modal atau pendanaan petani, ketergantungan petani pada tengkulak, hasil produksi yang tidak efisien, dan yang terakhir adalah produksi dalam negeri yang tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduknya.
Untuk lebih memahami masalah pertanian dan sejauh mana kedaulatan pertanian telah terwujud, data hasil Sensus Pertanian tentu sangat dinantikan. Potret nyata pertanian Indonesia mulai dari direktori pelaku usaha pertanian, geospasial statistik pertanian, volume dan nilai produksi komoditas pertanian, hingga akses terhadap kredit dan asuransi petani akan dihasilkan melalui Sensus Pertanian.
Ada banyak data yang ingin dihasilkan dalam Sensus Pertanian, namun keberhasilannya berada pada para pemilik data. Sensus Pertanian memang tak mampu menjanjikan terwujudnya harapan para petani (penambahan subsidi pupuk, bantuan alat berat, dan lain-lain). Namun, tanpa data pertanian yang baik, harapan yang dinantikan para petani pun tak akan pernah terwujud. Kedaulatan pertanian tentu harus diawali dari ketersediaan data pertanian yang baik untuk kebijakan yang cepat dan tepat.
Lydia Putri Statistisi di Badan Pusat Statistik
Simak juga 'Apel siaga BPS Menandakan Mulainya Sensus Pertanian 2023':
(mmu/mmu)