.webp)
Pembahasan Rancangan APBN 2024 oleh Panja Banggar DPR menunjukkan semangat optimisme atas perekonomian nasional pada tahun 2024. Optimisme itu dilandasi dari berbagai bacaan atas proyeksi ekonomi makro Indonesia dari berbagai pihak, termasuk lembaga lembaga ekonomi yang kredibel. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional masih di lintasan 5 persenan pada tahun depan.
Pada tahun depan inflasi kita proyeksikan stabil, sehingga panja sepakat dengan susulan pemerintah pada rentang 1,5-3,5 persen. Stabilitas ini dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibanding realisasi pada tahun 2022, serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah.
Kita optimistis kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (US$) lebih kuat, meskipun DPR dan Senat Amerika Serikat (AS) telah meloloskan Undang-undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar US$ 31,4 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun kebijakan ini di satu sisi mengatasi problem gagal bayar utang Pemerintah AS, namun di sisi lain menunjukkan kredibilitas keuangan Pemerintah AS turun. Investor masih ragu untuk terus memegang US dolar. Persepsi ini menguatkan sentimen terhadap rupiah kendati tidak terlalu besar. Oleh sebab itu agenda memperbanyak local currency settlement harus terus kita tempuh.
Karena wibawa US dolar kian melorot pulalah, kita yakin suku bunga SBN 10 tahun ikut menguat di level 6 persenan, sebagaimana usulan komisi VII dan XI serta Panja, lebih baik dari tahun ini.
Meskipun ketegangan geopolitik global belum berakhir, Perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung, dan ketegangan Tiongkok dan Taiwan dan semenanjung Korea, kita prediksikan harga minyak bumi dunia jauh lebih rendah di kisaran US$ 75-8 /barel.
Proyeksi ini memang lebih optimistis dari pokok pokok pendahuluan RAPBN 2024 dari pemerintah yang berada pada rentang US$ 75-85/barel. Kita optimistis mengingat Amerika Serikat tahun 2024 juga akan melaksanakan pemilu. Melalui pengaruh globalnya, mereka akan menjaga harga minyak dunia di level rendah.
Panja mendorong pemerintah agar mengusahakan effort lebih besar target lifting minyak dan gas bumi. Meskipun hal itu tidak mudah, namun usaha ini sebagai pilihan untuk terus menjaga penerimaan negara, dan mengurangi beban impor migas, apalagi energi baru dan terbarukan belum bisa mengambil peran dominan dengan serta merta.
Terkait indikator kesejahteraan, Panja bersepakat dengan angka angka yang diusulkan oleh pemerintah. Panja mematok tax ratio lebih besar, mengingat pemerintah telah memiliki landasan struktural sebagai instrumen perpajakan, yakni diundangkannya Undang-undang HPP.
Terakhir, pada tahun depan Panja mematok serangkaian kebijakan subsidi energi secara volume lebih besar dibanding tahun 2023 ini. Mengingat tingkat permintaan akan semakin besar karena makin kuatnya ekonomi nasional, dan mengantisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pelaksanaan pemilu.
Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI
(fhs/ega)
