.webp)
Tahun depan akan ada banyak peristiwa penting yang segera kita lalui. Pada tahun depan, tidak terasa telah 10 tahun Presiden Joko Widodo memimpin jalannya pemerintahan. Pada tahun depan pula, estafet kepemimpinan nasional akan beralih dan berlanjut oleh pemerintahan berikutnya dari hasil pemilu 2024.
Selain itu, DPR akan dijabat oleh para anggota yang terpilih pada pemilihan legislatif 14 Februari 2024. Saya mendoakan, semua anggota yang ada di sini dan yang mencalonkan kembali, bisa mendapatkan amanat dari rakyat di dapilnya masing-masing.
Karena tahun 2024 menjadi tonggak penting dan kita menjadi bagian dari peristiwa sejarah itu, saya mengajak kita semua untuk memberikan legacy di tahun terakhir pemerintahan ini. Salah satunya melalui berbagai program konsolidatif di bawah kementerian koordinator (kemenko).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agenda konsolidasi program-program K/L di bawah kemenko ini sangat penting. Upaya ini merupakan jalan untuk memastikan berbagai program strategis berjalan, mengingat sebagian menteri menjadi calon anggota legislatif bahkan menjadi calon presiden dan wakil presiden.
Badan Anggaran DPR mencatat 8 arah kebijakan dari Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2024, antara lain:
Pertama: pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Agenda ini memerlukan bauran kebijakan, antara kementerian dan lembaga di bawah Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian. Penting memastikan konvergensi kebijakan antara K/L terirama dengan baik mencapai target.
Kedua: meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat. Sudah 20 tahun kita mengafirkan kebijakan pendidikan karena mandat konstitusi anggaran pendidikan nasional sebesar 20% dari belanja APBN. Tiap tahun belanja pendidikan meningkat. Namun angkatan kerja kita masih 54% lulusan SMP ke bawah.
Angka harapan hidup rakyat Indonesia memang meningkat, tapi sangat melandai. Indonesia menempati peringkat 115 dunia dengan skor 71,85, sementara 10 negara tertinggi harapan hidupnya, seperti Jepang, Singapura, dan negara-negara Skandinavia memiliki skor di atas 80. Hal ini menjadi tantangan serius, padahal kita telah mengafirmasi anggaran kesehatan 5 % dari belanja APBN di luar gaji.
Ketiga: terus melakukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Program ini sangat penting, mengingat dalam satu dekade ini kita terus mengalami deindustrialisasi. Kita harus cegah Indonesia mengalami deindustrialisasi lebih dini.
Oleh sebab itu, agenda mengawinkan riset-riset terapan oleh berbagai tenaga akademis yang andal dengan industri sangat penting. Langkah ini untuk membuat berbagai inovasi produk industri, khususnya yang menopang potensi ekonomi kita seperti sektor maritim, energi, tambang dan pertanian.
Keempat: penguatan daya saing usaha, khususnya di level pelaku UMKM. Sebab sektor ini yang menyerap tenaga kerja sangat besar. Kita ingin agar UMKM tidak jago kandang.
Kontribusi ekspor non migas dari UMKM tahun lalu masih 15%. Padahal tetangga kita seperti Thailand sudah mencapai 29%, Singapura bahkan 41%, lebih gila lagi China mencapai 60%. Oleh sebab itu, peran konsolidasi Kemenko PMK dan Perekonomian sangat penting memastikan K/L di bawah koordinasinya bisa saling sinergis.
Kelima: pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Hal ini menjadi fokus kita bukan lantaran kita terikat dengan Paris Agreement yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No. 16 tahun 2016.
Lebih dari itu, kita perlu melakukan transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan. Upaya ini sebagai jalan keluar kita dari jebakan energi fosil yang membuat APBN berdarah-darah tatkala harga minyak dunia melambung. Ekosistem mobil dan motor listrik harus nyata progresnya pada tahun depan.
Keenam: percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Kita harus lebih fokus pembangunan infrastruktur pada target pada penurunan ICOR (Incrimental Capital Output Rasio) di bawah 6 persen. Sebab negara-negara tetangga kita rata-rata di bawah 5%. Situasi ini bisa membuat iklim investasi berbiaya mahal, dampaknya produk produk kita tidak bisa bersaing di pasar global.
Ketujuh: mendorong percepatan pembangunan IKN. Pembangunan IKN telah menjadi mandat undang-undang. Presiden Jokowi ingin menjadi IKN sebagai legacy beliau. IKN juga wujud komitmen kita meletakkan pembangunan dengan pendekatan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. IKN sangat mengurangi carrying capacity Jakarta. Menko Marinves dan Menko Perekonomian memiliki peran penting atas suksesnya pembangunan IKN.
Kedelapan: memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung tertib dan demokratis. Pemilu 2024 bisa menjadi momentum pemerintah untuk membalikkan tudingan berbagai pihak bahwa demokrasi di periode kedua Presiden Jokowi menurun.
Penegasan cawe-cawe dalam pemilu 2024 oleh Presiden Jokowi adalah cawe-cawe sebagai negarawan yang tidak ingin pemilu terjadi segregasi sosial yang tajam, yang rentan mengoyak persatuan nasional. Menkopolhukam memiliki peran penting atas pelaksanaan pemilu 2024 nanti.
Demikian pengantar dari kami, kiranya bisa dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing Menko sehingga kita bisa segera melakukan penajaman dan pendalaman dari RKA para Menko.
Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
(prf/ega)
