.webp)
Tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 sedang berlangsung. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan verifikasi terhadap daftar calon anggota legislatif (caleg) yang telah didaftarkan pada pertengahan Mei lalu.
Di luar urusan teknis pelaksanaan pemilu, aktivitas politik nasional mulai menghangat. Adu gagasan dan argumentasi mudah dijumpai. Gagasan diudar dan diuji di ruang publik. Situasi yang nyaris tak dijumpai selama 32 tahun di era sebelumnya. Inilah berkah demokrasi dan reformasi yang harus dijaga dan dirawat bersama.
Pemilu hakikatnya merupakan instrumen untuk menjaga kesinambungan reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak 25 tahun lalu. Pemilu tak lain juga merupakan manifestasi dari daulat rakyat. Karena itu, setiap proses dan tahapan pemilu dijalankan secara benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ujung dari pemilu menghasilkan pejabat publik (political elected) baik untuk jabatan eksekutif maupun legislatif. Jabatan publik tersebut pada akhirnya melekat berupa kewenangan atau otoritas (authority). Secara filosofis, kewenangan yang dimiliki untuk menunaikan mandat konstitusi.
Dalam konteks inilah, mengaktivasi Pancasila dalam kontestasi Pemilu 2024 memiliki urgensi dan signifikansi. Pancasila yang merupakan perangkat nilai baik sebagai filsafat bangsa, norma dasar bernegara termasuk cita hukum (rechtsidee) bernegara harus diaktivasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Nilai Pancasila menjadi pedoman bersama (common guidance) bagi penyelenggara, peserta dan pemilih dalam Pemilu.
Lebih dari itu, Pancasila harus selalu diperjuangkan untuk senantiasa menyatu dan menjiwai dalam setiap kebijakan yang bersumber dari otoritas atau kewenangan yang dimiliki pejabat publik. Pemikir politik Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1963) mengingatkan betapa besarnya dampak otoritas untuk melahirkan kebijakan, perintah dan kepatuhan bagi publik.
Kontestasi untuk Persatuan
Penyelenggaraan pemilu yang baik menjadi syarat mutlak dalam menjalankan demokrasi langsung ini. Kebaikan penyelenggaraan pemilu ditopang oleh pelbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Seperti penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Selain itu, peserta pemilu partai politik dalam pemilu legislatif, perseorangan dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta pemilu presiden/wakil presiden. Terakhir, pemilih sebagai pemilik hajat pemilu memiliki andil besar dalam suksesnya penyelenggaraan demokrasi langsung ini.
Refleksi Bung Karno 78 tahun lalu dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang menjadi penanda lahirnya Pancasila relevan untuk dihadirkan dan dioperasionalkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Bung Karno dalam pidatonya menyebutkan pentingnya nationale staat, yakni hanya Indonesia seutuhnya yang didasari kebangsaan Indonesia yang bulat yang tak berdasar pada kebangsaan berbasis kesukuan.
Poin ini penting untuk dihadirkan dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dimanifestasikan sebagai ikhtiar memperkuat bangunan kebangsaan Indonesia. Perbedaan partai politik, kandidasi pemilihan presiden termasuk pilihan politik tak lantas menjadi peretak bangunan kebangsaan Indonesia. Kesadaran ini senantiasa diletakkan dalam alam pikir seluruh pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam tindakan dan perilaku politik.
Kontestasi berkala melalui pemilu sejatinya dimaksudkan untuk menguatkan dan merekatkan bangunan nasionalisme antar-warga negara. Apalagi, Bung Karno mewanti nasionalisme yang dibangun bukan berdasarkan sikap chauvinisme, namun harus dibalut dengan kemanusiaan dengan menyitir pikiran Mahatma Gandhi yang menyebutkan my nationalism is humanity.
Sikap kebangsaan Indonesia tak lantas menjadikan Indonesia terkucil dari pergaulan dunia. Internasionalisme, kata Bung Karno, tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. "Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme," sebut Sang Proklamator itu.
Hubungan simbiotik antara nasionalisme dan internasionalisme ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu harus diikhtiarkan sebagai instrumen penting bagi Indonesia untuk menghadirkan Pemilu yang dapat menjadi panggung daulat rakyat yang menginspirasi dunia. Sukses penyelenggaraan Pemilu berimplikasi pada wajah Indonesia di dunia internasional yang baik. Pada akhirnya, Pemilu juga harus merekatkan bangunan antar-bangsa baik di tengah-tengah kawasan maupun internasional.
Kontestasi untuk Kesejahteraan
Penyelenggaraan Pemilu ini di sisi yang lain tak lain menjadi alat untuk menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat. Bung Karno saat pidato 1 Juni 1945 juga mengingatkan demokrasi harus mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Karena bagi Bung Karno, demokrasi tak sekadar melahirkan persamaan politik namun juga melahirkan persamaan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno menekankan demokrasi harus mewujudkan dua prinsip yakni politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.
Pikiran penting Bung Karno ini idealnya dioperasionalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pemilu yang melahirkan pemimpin baik di level eksekutif maupun legislatif, sejatinya jembatan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedaulatan rakyat melalui pemilu linier dengan ikhtiar menghadirkan kesejahteraan.
Pancasila harus menjadi nilai yang operasional, aktif menggerakkan yang tak lekang oleh zaman. Nilai luhur Pancasila secara aktif menginspirasi, mengarahkan dan menjadi koridor etik bagi siapa saja dalam memerankan peran di ruang publik.
Begitu juga dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang, nilai Pancasila aktif menjadi pemandu baik dalam penyelenggaraan pemilu agar substansi pemilu sebagai ruang artikulasi kedaulatan rakyat tetap terjaga. Di sisi yang lain, pemilu sebagai instrumen yang menghasilkan pemimpin yang terinternalisasi nilai Pancasila yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik.
Aktivasi Pancasila dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang penting dilakukan untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa (the founding fathers). Reformasi dan demokrasi harus dijaga, dirawat dan ditujukan untuk melahirkan kebaikan bagi seluruh warga. Selamat hari lahir Pancasila.
Arwani Thomafi, Sekjen PPP
(prf/ega)
