Menimbang Usul Dana Desa Lima Miliar

Januari lalu ribuan kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Tidak lama berselang, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam agenda politiknya mengusulkan agar pemerintah meningkatkan alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp 5 miliar per desa per tahun. Menurutnya, alokasi DD yang saat ini berkisar Rp 1 miliar dinilai terlalu kecil untuk dapat memajukan pembangunan di desa.

Usulan kenaikan alokasi DD ke depan penting untuk diperhatikan, dengan harapan semakin besar anggaran DD yang dikucurkan akan berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan di desa. Namun, pemerintah harus tetap mempertimbangkan prinsip kemandirian sebagaimana asas pengaturan desa dalam UU Desa. Sebab memanjakan desa dengan anggaran yang tidak proporsional (excessive budget) justru akan menciptakan ketergantungan.

Lalu, apakah selama ini desa hanya bergantung pada DD saja? Jika mengacu Pasal 72 UU Desa, DD merupakan satu dari sekian komponen pendapatan desa. Sumber pendapatan lain diperoleh dari hasil BUM Desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Artinya selama ini desa telah mengelola anggaran yang cukup besar dari total akumulasi sumber pendapatan desa.

Sejak 2015 hingga 2022, tercatat total alokasi DD sebesar Rp 468,9 triliun telah tersalurkan ke 74.960 desa. Sementara dalam APBN 2023, DD dialokasikan sebesar Rp 70 miliar atau meningkat sebesar Rp 2.608 miliar atau 3% dibandingkan outlook tahun 2022. Dalam optik statistik, kinerja DD selama periode 2015 - 2022 menunjukkan tren yang positif. Data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat desa tertinggal dan desa sangat tertinggal terus berkurang, dari 33.592 desa tertinggal dan 13.453 desa sangat tertinggal pada 2015 menjadi 9.584 desa tertinggal dan 4.982 desa sangat tertinggal pada 2022.

Data tersebut didukung oleh hasil penelitian Hartojo dkk (2022) yang menemukan bahwa DD terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan di desa-desa tertinggal secara signifikan. Beberapa temuan studi empiris juga mengafirmasi dampak positif DD terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Ernawati dkk (2021) DD mendorong pertumbuhan inklusif sebagai kebijakan yang pro-poor dan pro-job. Sebagai kebijakan pro-poor, DD dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat desa, sehingga mendorong kesempatan kerja di perdesaan.

Perluasan sektor unggulan dan industri pendukungnya, seperti pertanian dan pemberdayaan masyarakat mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru melalui cash for work. Meskipun juga diketahui DD belum pro-equality, karena program-program yang dibiayai DD belum mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Studi lain mengemukakan DD mendukung pengentasan kelaparan dan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia (Manurung dkk, 2022).

Program DD juga secara signifikan menurunkan prevalensi stunting di seluruh Indonesia, kecuali di wilayah Pulau Jawa (Indra & Khoirunurrofik, 2022). DD di Pulau Jawa jauh lebih kecil dibandingkan DD per kapita luar Jawa karena Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia, sehingga perkiraan dampak pendanaan dari DD untuk pencegahan stunting lebih rendah dan mungkin tidak berdampak.

Sementara Indraningsih dkk (2021) menemukan dampak positif DD terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani. Meski alokasi DD di sektor pertanian relatif kecil, Rp 17 juta untuk pembelian benih holtikultura dan diversifikasi pangan. Namun peningkatan produksi maupun pendapatan disebabkan oleh dampak tidak langsung dari pengalokasian DD melalui pembangunan infrastruktur jalan desa yang lebih baik, pembangunan rabat beton, pembangunan jalan tani, perbaikan jaringan irigasi, drainase, saluran tersier dan tembok penahan tanah, serta pelatihan lapangan. Akibatnya manajemen pertanian menjadi lebih baik.

Tentu kita harus berimbang, sayangnya masih terdapat persoalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan DD. Praktik korupsi di level pemerintahan desa merupakan masalah yang cukup serius. Hal ini dibuktikan dengan temuan ICW, penindakan kasus korupsi pada 2021 paling banyak terjadi di sektor anggaran DD dengan jumlah 154 kasus. Jika nantinya usulan peningkatan DD dikabulkan, harus dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat. Jika tidak, preseden buruk ini kembali terulang dan negara berpotensi mengalami kerugian lebih besar.

Masalah lain pemanfaatan DD ialah belum optimalnya peran BUM Desa dalam menyerap tenaga kerja masyarakat desa. BUM Desa merupakan konsep bisnis yang unik, instrumen untuk mewujudkan kemandirian desa ini didesain dari penggabungan aspek ekonomi dan aspek sosial. Oleh karena itu, selain berorientasi pada keuntungan maksimal (maximum profit), BUM Desa juga mengemban tugas untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat desa. Sehingga keberadaan BUM Desa berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya menyerap tenaga kerja.

Tidak diketahui secara pasti data jumlah tenaga kerja di sektor BUM Desa, namun hasil penelitian Arifin dkk (2020) mengkonfirmasi tidak ditemukan dampak DD terhadap kesempatan kerja masyarakat. Program DD hanya signifikan meningkatkan pembentukan BUM Desa. Namun, BUM Desa saat ini berstatus sebagai badan hukum yang diatur dalam PP 11/2021 tentang BUM Desa, diharapkan dengan segala keuntungannya BUM Desa dapat memberi manfaat lebih terhadap kesejahteraan masyarakat desa, khususnya penyerapan tenaga kerja.

Jika alokasi DD ditingkatkan, menurut saya dapat dialokasikan secara khusus untuk; pertama, pembangunan SDM masyarakat desa, karena realisasi DD selama ini banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur yang belum selesai sepenuhnya. Dalam membangun SDM masyarakat desa, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan, misalnya pendidikan vokasi. Seperti program Rekognisi Pembelajaran Lampau, namun diperuntukkan bagi masyarakat desa yang lebih luas.

Kedua, pengalokasian DD secara khusus untuk pemanfaatan energi terbarukan di desa. Salah satu tantangan SDGs Desa 7 (Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan) adalah biaya instalasi awal yang mahal. Apalagi prioritas penggunaan DD tahun 2020 - 2022 lebih besar digunakan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Sedangkan Pada 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan SDM dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pelaksanaan PKTD, pengembangan ekonomi desa serta mitigasi bencana alam dan non-alam. Melihat kompleksitas penggunaan DD, dibutuhkan pengalokasian secara tersendiri untuk pemanfaatan EBT di perdesaan.

Ketiga, pemerintah desa memiliki tenaga untuk mendukung temuan baru. Caranya membelanjakan DD secara khusus untuk mendukung penciptaan teknologi tepat guna. Selama ini teknologi tepat guna masih dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan peternakan. Dengan DD yang lebih besar, sangat memungkinkan desa-desa akan berlomba-lomba menciptakan teknologi tepat guna di segala bidang.

Muchamad Nadzirummubin mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia