Berharap pada Caleg 2024

Tanggal 1 - 14 Mei yang lalu KPU menerima daftar calon anggota legislatif yang diserahkan oleh masing-masing partai politik (parpol) peserta pemilu. Jumlah calon anggota legislatif yang diserahkan rata-rata di atas 200 calon. Ada wajah lama dan juga ada wajah baru.

Wajah lama ada yg mencalonkan untuk kedua kalinya, bahkan ada yg ketiga sampai keempat kalinya. Sedangkan wajah baru yang mudah dikenali adalah para artis, yang baru sekali ini dicalonkan oleh parpolnya.

Tak jadi soal, apakah wajah lama atau baru, yang penting ekspektasi masyarakat nantinya terpenuhi. Masyarakat tampaknya sudah banyak yang melek politik, sehingga seiring dengan pengetahuan masyarakat tentang politik yang semakin maju itu, tuntutan mereka juga semakin meningkat terhadap kualitas calon-calon yang akan dipilihnya.

Kualitas yang dimaksud tentu bukan seberapa banyak gelar yang disandang oleh calon anggota legislatif, pun bukan seberapa populer, seberapa rupawan caleg-caleg yang akan dipilih nanti. Namun kualitas yang dimaksud adalah seberapa konsisten para caleg-caleg itu membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat pada umumnya dan konstituen pada khususnya, serta seberapa besar perubahan yang dilakukan terkait dengan tugas dan fungsi kelembagaan.

Rakyat pada umumnya sudah muak melihat kelakuan anggota legislatif selama ini, mulai dari melakukan tindak pidana korupsi, rapat tidak hadir, tidur atau baca koran saat rapat sampai nonton video porno saat di ruang sidang. Kelakuan itu semua berakibat target legislasi tidak tercapai, abai terhadap aspirasi rakyat.

Sebaliknya, anggota legislatif yang terhormat ini sering menuntut kenaikan fasilitas, mulai gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Padahal penghasilan mereka sudah sangat besar, tetapi tidak berbanding lurus dengan kinerjanya. Bahkan terjebak pada hedonisme. Untuk soal yang terakhir ini bisa dilihat di lapangan parkir, atau basemen tempat kendaraan anggota dewan di parkir. Belum lagi lifestyle mereka.

Memang ada beberapa anggota legislatif yang berkualitas, selalu tampil garang dalam mengkritisi kebijakan eksekutif, tulus dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan tampil bersahaja, namun prosentasenya kecil.

Nah, apa harapan rakyat terhadap calon anggota legislatif hasil pemilu legislatif 2024 nanti yang daftarnya sudah berada di KPU? Yang diinginkan rakyat selain peningkatan kapasitas, adalah meningkatnya moralitas, integritas, dan etikabilitas.

Masyarakat tidak menuntut anggota legislatif seperti nabi atau malaikat --terlalu jauh. Cukuplah jika para anggota legislatif nanti menunjukkan ketulusan, kejujuran, dan bersungguh sungguh dalam membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Rakyat tidak butuh panggung tanpa isi, rakyat tidak butuh orang bicara sampai berbusa busa di berbagai talk show, tetapi hasilnya nol. Rakyat juga tidak butuh pahlawan yang bicara keras saling tantang menantang dengan menteri. Namun kembalilah pada hakikat menjadi anggota legislatif, yaitu sebagai wakil rakyat, titik. Bicaralah atas nama kepentingan rakyat, terutama rakyat yang diwakili, bukan bicara atas nama kepentingan pribadi atau partai.

Mengubah Pola Hubungan

Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh anggota legislatif terpilih nantinya. Persoalan yang cukup penting dan signifikan yang harus dilakukan oleh anggota legislatif adalah mengubah pola hubungan antara anggota legislatif dengan partai politik pengusungnya.

Anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya harus "merdeka" dari intervensi parpol/fraksinya, tidak selalu disubordinasi seperti selama ini, karena anggota legislatif itu sejatinya bertanggung jawab kepada konstituennya, bukan kepada fraksinya. Tanggung jawab kepada fraksi itu seharusnya hanya bersifat administrasi.

Pola hubungan baru yang diharapkan itu memang tampaknya agak sulit, jika parpol sendiri tidak memiliki political will untuk berubah menjadikan parlemen yang bermutu. Perubahan tidak bisa satu pihak datang dari anggota legislatif saja, tetapi terutama dari parpolnya. Jika tidak, saya yakin, parlemen akan berjalan seperti hasil pemilu-pemilu sebelumnya, tidak bermutu, dan tidak bernyali. Apalagi jika dikooptasi oleh pemerintah dengan model koalisi mayoritas.

Persoalan penting lainnya adalah sejauh mana dan seberapa besar anggota legislatif nantinya dapat memperjuangkan ketentuan Presidential Threshold (PT), yakni ketentuan ambang batas pencalonan presiden, menjadi nol persen, sehingga sejak Pemilu 2029 nanti diharapkan pencalonan bakal calon presiden bisa lebih longgar, rakyat lebih memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon pemimpinnya, dan tidak ada lagi ledekan 4 L (lu lagi, lu lagi).

Faktanya PT 20% yang berlaku saat ini menyebabkan pencalonan bakal presiden/cawapres ruwet, terlalu banyak manuver-manuver, menyita waktu, dan berakibat kinerja menteri-menteri yang menjadi ketum parpol terganggu dan pasti mengganggu kineja pemerintahan.

Memperjuangkan PT nol persen ini penting, karena perjuangan di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah puluhan kali ditolak dengan dalih masalah PT adalah open legal policy dari DPR.

Harapan lain kepada anggota legislatif terpilih yang akan mengisi parlemen nanti adalah bahwa anggota legislatif harus benar-benar memahami etika bernegara, etika politik, agar benar-benar bertindak sesuai konstitusi.

Sebagai penutup tulisan ini, saya berharap kepada calon calon anggota legislatif agar ikut mendorong mengharmoniskan kembali keakraban berwarga negara, ikut mencegah keterbelahan masyarakat, dan memajukan demokrasi.

Setyo Widagdo Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya