.webp)
Di tengah berita miring terkait berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, kita patut apresiasi para pegawai pajak tetap setia dan bekerja keras. Selain itu kepatuhan wajib pajak terhadap kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan mereka untuk tetap membayar pajak. Kita wajib bangga terhadap kepatuhan para wajib pajak. Total SPT tahun 2023 ini meningkat dari tahun lalu 13,11 juta menjadi 13,49 juta.
Karena kepatuhan itu pula, ditambah tumbuhnya perekonomian nasional, penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 persen dari target. PPh Non Migas telah mencapai Rp 410,92 triliun atau 47,04 persen dari target, PPh Migas mencapai Rp 32,33 triliun atau 52,62 persen dari target, PPN dan PPnBM mencapai Rp 239,98 triliun atau 32,2 persen dari target.
Sektor PPB dan pajak lainnya harus memacu lebih baik, sebab realisasinya per April 2023 baru 12,3 persen dari target atau setara Rp 4,92 triliun. Kinerja Pemda lebih aktif untuk mendorong realisasi penerimaan PBB lebih baik.
Karena dampak ekonomi yang tumbuh baik, ikut mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercapai Rp 217,8 triliun atau 49,3 persen. Sebaliknya sektor kepabeanan dan cukai masih perlu effort lebih keras sebab terjadi perlambatan, baru terealisasi Rp 94,5 triliun atau baru 31,17 persen dari target.
Belanja negara terkelola cukup sehat, meskipun kementerian/lembaga serta pemda harus lebih progresif lagi, agar memiliki daya ungkit perekonomian lebih besar. Realisasi belanja negara mencapai Rp 765,8 triliun, masih cukup rendah, karena masih 25 persen dari pagu.
Realisasi pendapatan negara yang tumbuh 17% dibandingkan tahun lalu ini patut kita syukuri, mengingat berbagai harga komoditas ekspor andalan tidak setinggi tahun lalu. Batubara, CPO, jagung dan minyak bumi semuanya menunjukkan tren penurunan harga. Pada tahun lalu pemerintah menerima windfall effect akibat melambungnya harga batubara, minyak bumi dan CPO.
Ancaman dari sisi moneter tampaknya juga mereda. Sebaliknya rupiah malah dihadapkan tren penguatan terhadap Dolar Amerika Serikat (USD). The Fed kita perkirakan tidak lagi menerapkan kebijakan hawkish untuk menurunkan inflasi di Amerika Serikat. Terlihat sejak Mei tahun lalu hingga Mei 2023 inflasi di Amerika Serikat cenderung turun sebagaimana yang mereka harapkan. Kini mereka dihadapkan persoalan baru, soal ancaman gagal bayar surat utang pemerintah, serta rontoknya beberapa bank baru setelah Silicon Valley Bank (SVB).
Inflasi kita terkendali di level 4,3 persen, dan menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun ini. Memasuki Ramadhani bulan lalu, inflasi terkendali di level 5 persen. Namun beberapa barang konsumsi saat ini yang melambung tinggi seperti telur ayam perlu segera diantisipasi oleh pemerintah, sehingga segera ada pasokan untuk stabilisasi harga.
Meningkatnya indeks manufaktur (Purchasing Manufacture Index/ PMI) di beberapa mitra dagang Indonesia justru sebagian besar mengalami kontraksi yakni Jepang, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Jerman, Perancis, Inggris dan Italia. Hanya India, Thailand, Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menunjukkan tren level PMI-nya ekspansif. Atas hal ini pemerintah perlu mengantisipasi bila terjadi perlambatan ekspor Indonesia ke depan.
Sejauh ini pada kuartal 1 2023 menunjukkan kinerja ekonomi nasional memuaskan. Perekonomian kita bisa tumbuh 5,03 persen (yoy). Capaian ini lebih baik dibandingkan negara negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korsel, dan Zona Eropa. Pertumbuhan ekonomi mereka masih tertahan rata rata di bawah 2 persen.
Geliat pertumbuhan ekonomi paling tampak di sektor transportasi dan pergudangan hingga mencapai 15,9 persen, hotel dan restoran 11,6 persen. Pertumbuhan kedua sektor tersebut tentu saja efek dari kegiatan mudik Lebaran 2023 dan dicabutnya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah.
Tantangan ke depan pemerintah harus bisa memacu lebih pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 0,3 persen, padahal bagian dari sektor primer kita untuk memperkuat kemandirian pangan. Sejak tiga tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat antara lain pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan lain-lain.
Pemerintah juga perlu memacu sektor manufaktur. Meski manufaktur tumbuh di level 4,4 persen, namun lebih rendah dari tahun lalu 4,9 persen. Padahal manufaktur penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi yang terus digelorakan oleh Presiden Jokowi. Agenda strategis ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap ekonomi dan lapangan kerja.
Pada program perlindungan sosial, pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data penerima keseluruhan program perlindungan sosial, agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga program perlinsos memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti inflasi, maupun untuk me-leverage ekonomi mereka lebih baik.
Pemerintah juga perlu terus mengakselerasi seluruh pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Ibukota Negara Nusantara. Sebab selain menjadi mandat undang undang, hal ini akan menjadi tonggak penting bagi perubahan kultur kerja pemerintah pusat di IKN, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Porsi terbesar pembiayaan IKN adalah melalui skema KPBU, oleh sebab itu identifikasi aset-aset pemerintah yang masuk skema KPBU harus segera dijalankan.
Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah
(ega/ega)
