.webp)
Performa keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kuartal I - 2023 menunjukkan tanda yang baik seiring dengan pelonggaran kebijakan ekspansif yang selama ini dilaksanakan dalam pemulihan ekonomi nasional. Belanja negara yang mencapai Rp 518 Triliun hingga akhir Maret mampu diimbangi dengan pendapatan negara yang mencapai Rp 647,2 Triliun. Kondisi ini menciptakan surplus sebesar Rp 128 Triliun, yang tentu menjadi sinyal positif membaiknya defisit anggaran pada akhir tahun yang diperkirakan di bawah 3% sesuai dengan amanah undang-undang.
Sejak pertama kali pandemi COVID-19 terjadi di negeri ini di awal 2020, APBN sebagai blueprint keuangan negara memang dirancang ekspansif dengan belanja yang cukup tinggi untuk menstimulasi roda perekonomian yang lesu akibat hantaman pandemi. Belanja pemerintah tinggi dengan pendapatan yang masih lesu mengakibatkan semakin lebarnya defisit anggaran dalam struktur APBN. Defisit tersebut menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari seiring dengan kebijakan seperti ini.
Tercatat defisit anggaran mengalami peningkatan dimulai dari 2020 yang mencapai 6,14% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kemudian hal ini berlanjut pada dua tahun berikutnya yaitu defisit sebesar 4,57% (2021) dan 3,92% (2022). Angka defisit pada era pandemi berada di atas ambang batas yang ideal yaitu 3%. Kondisi ini adalah hasil dari tingginya belanja negara dalam menanggulangi COVID-19 melalui tambahan anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Defisit anggaran yang cukup tinggi dalam periode tiga tahun terakhir memang menjadi pilihan sulit bagi pemerintah pada era pandemi. Tetapi kebijakan ini bukan berarti langkah yang sia-sia, justru sebaliknya ternyata tepat dalam menjaga stabilnya perekonomian negeri ini. Di saat negara-negara lain limbung karena pertumbuhan ekonomi yang turun drastis, Indonesia mampu menjaga ketahanan dan pertumbuhan ekonomi dengan baik.
Kondisi ini tercermin dari rendahnya kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun pertama pandemi. Pada 2020 kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai minus 2,1%. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik waktu itu, saat dunia sedang mengalami kontraksi yang cukup parah. Contoh ini dapat dilihat dari negara-negara tetangga yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam seperti Filipina (-9,2%), Thailand (-6,2%), Malaysia (-5,5%) hingga Singapura (-4,1%) pada 2020.
Seiring dengan semakin pulih dan bergeliatnya perekonomian negeri ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun kembali mengalami peningkatan yang positif. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,31% dan menjadi pertumbuhan tertinggi sejak 2014. Kondisi ini tentu menjadi fakta positif bahwa roda perekonomian Indonesia sudah kembali berada di jalur yang tepat.
Kondisi ini tentu juga menjadi sinyal penting bagi pemerintah dalam merespons kebijakan keuangan negara untuk menghadapi kondisi baru ini. Sesuai dengan amanah undang-undang, 2023 adalah tahun pertama bagi APBN dengan target defisit anggaran di bawah 3%. Kondisi ini diharapkan dapat menjaga konsolidasi fiskal sehingga APBN menjadi semakin sehat dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana strategi keuangan negara dirancang dalam menghadapi tantangan baru ini?
Menjaga Kesinambungan Fiskal
Tiga tahun berturut-turut mengalami defisit anggaran di atas 3% sebagai konsekuensi dari meningkatnya belanja negara, APBN 2023 dirancang khusus untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut. Target untuk menekan defisit di bawah 3% pada 2023 dijawab APBN 2023 dengan belanja yang lebih kontraktif dan peningkatan pendapatan karena semakin pulihnya aktivitas ekonomi. Target ini tentu menjadi momentum APBN untuk memulai menahan lajunya yang ekspansif serta kembali ke jalur yang ideal.
Angka penurunan defisit ini dapat dijelaskan dari meningkatnya proyeksi pendapatan negara dalam APBN 2023 di angka Rp 2.463 triliun, serta turunnya belanja negara di angka Rp 3.061 triliun atau turun 3,4% dari outlook 2022. Defisit Anggaran diperkirakan mencapai Rp 598 triliun atau 2,84% dari PDB 2023.
Meningkatnya proyeksi pendapatan negara bersumber dari mulai tumbuhnya aktivitas ekonomi domestik serta implementasi reformasi perpajakan di Indonesia. Pendapatan pajak diproyeksi mencapai Rp 2.021 triliun atau tumbuh 5% dari outlook 2022. Pendapatan lainnya diproyeksi dari pendapatan negara bukan pajak dan juga pendapatan hibah luar negeri yang terencana.
Di sisi belanja negara, peningkatan kualitas belanja menjadi fokus utama dalam mendukung penguatan reformasi struktural dan pencapaian target pembangunan. Seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19, maka belanja negara diproyeksi turun cukup signifikan dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.246 triliun (turun 5,2%) dan Transfer Daerah mencapai Rp 814 triliun.
Dengan proyeksi defisit yang lebih rendah dibanding tiga tahun awal pandemi, kondisi tersebut mencerminkan bagaimana APBN 2023 berusaha menjaga konsolidasi fiskal yang baik untuk kesehatan perekonomian jangka panjang. Defisit anggaran tentu tetap membutuhkan pembiayaan sehingga sektor-sektor pembiayaan seperti penerbitan surat berharga negara (SBN) dan investasi tetap dibutuhkan dalam menjaga keuangan negara. APBN 2023 optimis dalam pemulihan ekonomi melalui stimulus sektor sektor strategis, tetapi juga waspada dalam menghadapi perlambatan ekonomi global dalam dinamika perang dan gangguan perdagangan internasional
APBN yang Adaptif
Ketika kebijakan pemakaian masker semakin diperlonggar, dan ketika roda-roda ekonomi telah pulih dan mampu berjalan dengan baik, maka saat itulah seharusnya keuangan negara juga harus kembali menjaga langkah agar tetap berada di jalur ideal. Seiring dengan membaiknya perekonomian negeri dan terkendalinya COVID-19, APBN 2023 berfokus kepada peningkatan pendapatan negara dan juga efisiensi belanja negara agar defisit anggaran kembali tertekan di bawah 3% PDB.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik adalah bukti bagaimana kebijakan keuangan negara yang ekspansif mampu memberikan energi positif terhadap pulihnya ekonomi negeri ini. Kini sudah saatnya kebijakan ekspansif keuangan negara dalam tiga tahun terakhir berubah lebih efisien. Target defisit anggaran di bawah 3% cukup realistis seiring dengan surplus yang terjadi di Kuartal 1 - 2023.
Pilihan kebijakan yang sangat ekspansif sepertinya tidak lagi relevan ketika ekonomi telah pulih dalam era kenormalan baru seperti. Kebijakan yang sangat ekspansif seperti di awal pandemi tentu membutuhkan pembiayaan yang tinggi sehingga mempunyai resiko tinggi bagi kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang apabila terus dilaksanakan.
Dibutuhkan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat yang terlibat agar keuangan negara tetap berada di jalur yang ideal di periode berikutnya. Ketika APBN terbukti mampu menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengendalikan ekonomi saat pandemi, sudah waktunya APBN juga harus sanggup menjadi instrumen yang efisien dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Sintong Arfiyansyah pegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
