Saatnya Bersih-bersih di Ditjen Pajak

Bermula dari kasus kekerasan Mario Dandy anak dari Rafael Alun Trisambodo (RAT) mantan petinggi di Ditjen pajak. Kini RAT diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK karena diduga ada ketidakwajaran aliran dan kekayaan dari RAT.

Saya kira dari kasus RAT ini kita semua, termasuk Ibu Menteri Keuangan mendapatkan blessing in disguise. Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk berbenah, membersihkan Kementerian Keuangan dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas.

Sesungguhnya lebih banyak talenta insan insan pajak yang berintegritas, bisa memegang amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Dan saatnya kita memberikan kepada mereka peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Namun kita patut memberikan perhatian atas langkah Menteri Keuangan dan harapan langkah selanjutnya, antara lain:

1. Kita apresiasi langkah Sri Mulyani, Menteri Keuangan melakukan langkah langkah pro justicia, melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang didukung oleh PPATK untuk melakukan bersih bersih di Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti.

Sekali lagi kita dorong dan dukung Menteri Keuangan lakukan bersih bersih, walaupun itu pahit, namun kedepan, langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak.

2. Aktifkan whistleblowing system di Kementerian Keuangan. Dan bila sistem ini telah berjalan, namun kurang berjalan dengan baik, maka Menteri Keuangan dapat menjadi pelopor perbaikan whistle blowing system tidak bekerja dengan baik. Langkah ini akan membuat insan pajak memikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang.

3. Buka partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak. Termasuk tokoh tokoh profesional dalam upaya memperbaiki governance Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Langkah ini akan memulihkan kepercayaan stakeholder strategis terhadap Ditjen Pajak.

Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh tokoh beberapa saat lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak.

4. Sri Mulyani juga perlu memperbaiki sistem pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana lainnya. Libatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu.

Bukankah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan ketentuan tentang aksi strategi nasional pencegahan korupsi di setiap kementerian dan lembaga. Menteri Keuangan bisa minta hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dijalankan di Ditjen Pajak, dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

5. Kita berharap media jernih mengabarkan persoalan pajak. Sebaiknya jangan memberi peluang dan ruang untuk tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak. Publik gampang sekali sentimennya didorong untuk menolak membayar pajak, sebab sebagian dari mereka masih seperti si Unyil, tidak tumbuh dewasa walau hati dan pikirannya baik.

Jangan sampai publik terhasut oleh Pak Ogah, yang karena demi mendapatkan uang cepak atau motivasi ekonomi untuk menguatkan isu mengajak publik menolak bayar pajak, sebab jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak.

Saya berkeyakinan langkah langkah ini akan dilakukan dan sebagian telah dilakukan oleh Sri Mulyani, kita kasih waktu dan kepercayaan kepadanya. Kita dukung, dan jangan biarkan bekerja sendiri.

MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI