.webp)
Arena politik adalah gelanggang atau tempat berlangsungnya kompetisi politik untuk meraih kekuasaan politik. Di Indonesia, arena politik itu diselenggarakan dalam kurun waktu satu kali lima tahun yang diistilahkan dengan "pesta demokrasi", yaitu pemilihan umum dan pilkada. Membangun arena politik yang sehat dan bersih dari pelanggaran-pelanggaran demokrasi mesti dilakukan oleh penyelenggara pemilu karena hal tersebut sebagai parameter sukses atau tidaknya pemilihan umum.
Arena politik yang sehat maksudnya bahwa kompetisi politik yang berlangsung pada pemilihan umum serentak 2024 nanti menjadi arena politik yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum, seperti politik identitas, black campaign (kampanye hitam), money politic (politik uang), intimidasi, penggelembungan suara salah satu kandidat, dan netralitas ASN. Semakin minim pemilihan umum dari pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tersebut sukses terlaksana atau telah terciptanya arena politik 2024 yang sehat.
Arena politik yang dimaksud ini jika tidak ada hambatan dan gangguan yang menghalanginya akan diselenggarakan pada14 Februari 2024. Jauh sebelum kompetisi politik itu berjalan makin mendekat, diperlukan persiapan yang matang untuk membangun arena politik 2024 nanti menjadi arena politik yang sehat. Segala persiapan tentu perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang ikut andil dalam pemilihan umum, yaitu partai politik, KPU, Bawaslu, peserta/kandidat, media informasi serta masyarakat.
Pihak-pihak yang disebutkan ini mesti dikaji dan dilihat aspeknya untuk menilai apakah arena politik 2024 menjadi arena yang sehat dan bersih dari potensi pelanggaran dan kecurangan nantinya. Maka dari itu perlu dikaji secara mendetail terhadap seluruh sub-sub bagian dari pihak yang ikut andil dalam memajukan arena politik 2024 ini. Seluruh pihak tersebut menjadi penentu dari pelanggaran yang terjadi di arena politik; diharapkan pemilihan umum minim dari terjadinya pelanggaran sehingga arena politik 2024 menjadi sehat. Minimnya pelanggaran pada pemilihan umum menjadi pertimbangkan bahwa arena politik 2024 sehat dan sukses atau tidaknya.
Dan, yang jadi penentunya adalah pihak-pihak tersebut, sebab mereka yang memberikan sumbangsih terhadap keadaan arena politik 2024 nanti, yang mana arena politik 2024 tergantung kepada pihak tersebut untuk keberhasilan pemilihan umum serentak dan konsolidasi demokrasi Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam melihat kondisi arena politik, berkacalah pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang lalu karena dengan melakukan prosedur tersebut, setidaknya bisa dianalisis apa saja kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada Pemilihan Umum 2019 sehingga di arena politik 2024 mendatang hal tersebut bisa dievaluasi oleh penyelenggara pemilu yaitu DKPP, KPU, dan Bawaslu serta sub-sub bagian yang juga ikut andil dalam Pemilihan Umum 2024.
Tanggung Jawab Semua
Membangun arena politik yang sehat menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang berkepentingan, tetapi secara umum juga jadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Nasib negara ini ada di tangan siapa yang memimpin, bukan siapa yang dipimpin.
Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat adalah pemimpin yang mampu mengeluarkan ide dan gagasannya lewat kinerja dan kerja nyata, maka pemimpin itu akan membawa Indonesia kepada arah transformasi konstruktif serta progresif dan yang dipimpin akan sejahtera. Maka Indonesia dapat terbebas dari belenggu kemiskinan, masalah pendidikan, lapangan pekerjaan, korupsi, dan lainnya.
Membangun arena politik yang sehat sangat dibutuhkan karena mendapatkan pemimpin yang sehat dalam artian sehat gagasan dan ide untuk memberikan formulasi dalam menjawab permasalahan bangsa maka juga mesti adanya arena politik yang sehat. Maka membangun arena politik yang sehat dimulai dari setiap pihak yang ada, seperti partai politik, idealnya dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat bukan mementingkan kepentingan pribadi, bahkan hingga korupsi atau politik uang.
Peserta pada arena politik sebisa mungkin menggunakan gagasan dan idenya dalam bertarung di arena politik 2024, bukan hanya sekadar mengandalkan popularitas dan elektabilitasnya di masyarakat. Penyelenggara pemilu sedini mungkin memperbaiki masalah DPT dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, berkolaborasi dengan Pemda tentang distribusi logistik atau meningkatkan gaji tambahan penyelenggara pemilu, konstitusi yang harus konsisten agar tidak ada multitafsir.
Media informasi dan masyarakat mesti mampu menggunakan keterampilannya untuk menyaring setiap informasi yang diperoleh, baik itu dari media sosial atau dari media konvensional. Masyarakat akan menjadi lebih mengerti tentang politik jika seluruh pihak dipersiapkan untuk arena politik 2024, maka pelanggaran-pelanggaran pemilu di arena politik 2024 nanti akan minim dari pelanggaran karena pihak yang berhubungan dengan pemilihan umum sudah dipersiapkan sedini mungkin.
Maichel Firmansyah mahasiswa Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
