Sinergisitas menjadi kata sakti bagi BNPT dalam upaya mengatasi bahaya terorisme di Indonesia. Sebagai leading sector pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT bersinergi dengan hampir semua Kementerian dan Lembaga (K/L). Tujuannya agar upaya pencegahan bahaya terorisme dapat dilaksanakan sedini mungkin, lintas sektoral, komprehensif, dan berkesinambungan.
Bahaya terorisme tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu K/L, tapi harus menjadi komitmen semua pihak, semua komponen bangsa, agar NKRI tetap kokoh tegak, langgeng, dan memberikan kenyamanan hidup bagi generasi mendatang. Salah satu program deradikalisasi yang sedang dilakukan BNPT saat ini adalah mengembangkan konsep warung NKRI yang bekerja sama dengan jaringan retail swasta maupun BUMN.
Warung NKRI hadir dengan tujuan untuk menambah ruang publik bagi semua anak bangsa untuk mengokohkan rasa nasionalisme melalui hadirnya simbol dan lambang negara. Dengan hadirnya lambang dan simbol negara di area publik --dalam hal ini di warung atau kedai atau minimarket-- yang dikemas dengan nilai-nilai estetika tinggi diharapkan kita semua selalu teringat dan memiliki komitmen kebangsaan, bahwa NKRI adalah upaya final kebangsaan yang harus kita rawat dan lestarikan.
Konsep warung NKRI dalam perkembangannya tentu harus mampu menjawab dan bersinergi dengan beragam kepentingan baik bidang ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Warung NKRI selain harus bisa memberikan efek kesejahteraan bagi pengelola juga harus tumbuh dan berkembang sebagai entitas usaha yang menjawab kebutuhan hidup masyarakat. Karenanya konsep, desain, dan sistem harus dikelola secara profesional dan in line dengan program-program pemerintah di bidang percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Titik Tolak
Sinergi dengan BUMN pangan akan menjadi titik tolak yang paling tepat bagi pengembangan warung NKRI untuk saat ini. Seperti diketahui holding BUMN pangan (Food Id) memiliki outlet warung pangan yang dalam hal ini dikelola oleh PT PPI. Ada juga Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi brand outlet penjualan aneka produk pangan milik Bulog. Kedua BUMN tersebut memiliki ribuan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Tinggal bagaimana kepentingan usaha BUMN bisa bersinergi dengan idealisme warung NKRI.
Desain dan contoh model Warung (Pangan) NKRI harus mendapat sentuhan tangan-tangan profesional dengan menggabungkan antara kepentingan bisnis, nilai kebangsaan, dan nilai-nilai lokalitas budaya masyarakat. Harapannya warung (pangan) NKRI dapat tumbuh dan berkembang sebagai entitas usaha yang bisa bersinergi dan sekaligus mampu menumbuhkan (trigger) usaha-usaha berbasis masyarakat.
Sebagai contoh, saat ini di hampir di setiap desa ada BUMDes. Tidak sedikit BUMDes yang belum memiliki unit usaha yang prospektif. Sinergi warung (pangan) NKRI dan BUMDEs akan memiliki efek yang saling menguntungkan. Tinggal bagaimana positioning BUMDes supaya bisa bersinergi dengan warung-warung kelontong atau koperasi yang berada di lingkungan desa. BUMDEs bisa menjadi atau memposisikan sebagai sentra distribusi (mini distribution center) produk sembako dan produk pangan lainnya sebagai mitra utama jaringan suplai BUMN pangan untuk memasok kebutuhan produk warung milik warga desa.
Model Bisnis
Ketika BUMDes mengambil peran sebagai sentra distribusi produk pangan BUMN, maka akan tumbuh model bisnis yang berakar kuat di masyarakat. Tumbuhnya koperasi berbasis RW (Rukun Warga) dan atau komunitas komplek perumahan sebuah keniscayaan. Era baru business to community (BToC) sekarang menjadi arah baru dalam membangun sinergi usaha para retailer. Tren ini akan memicu persaingan usaha yang menarik dan semestinya BUMDes dapat mengambil peran strategis tersebut.
Munculnya koperasi konsumen berbasis RW atau komunitas komplek perumahan tidak terlepas dari peran pengurus RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa peran RW di antaranya program pemberdayaan masyarakat. Dengan menerjemahkan peran tersebut, Ketua RW dan jajarannya dapat membuat koperasi warga dalam rangka menaungi unit kreativitas dan unit usaha warga di lingkungannya.
Sebagai contoh di lingkungan RW 16 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat telah hadir Koperasi Bumi Sariwangi Mekar (BSM). Koperasi ini lahir sebagai jawaban atas kesulitan warga saat pandemi Covid pada periode 2019 - 2021 untuk memenuhi kebutuhan sembako maupun alat-alat kesehatan pada saat itu. Dalam perjalanannya Koperasi BSM tersebut telah tumbuh sebagai sarana warga untuk mendapatkan sembako dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang kompetitif dan mudah didapat.
Koperasi BSM lahir dan hadir di lingkungan warga, selain untuk kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan pokok warga, juga telah turut menumbuhsuburkan nilai-nilai persaudaraan yang lebih hangat diantara warga. Interaksi yang lebih intens dan ramah telah menumbuhkan dan menguatkan modal sosial di lingkungan warga RW 16.
Saling Menguatkan
Untuk membangun suatu entitas warung (pangan) NKRI yang dibutuhkan warga, maka diperlukan ekosistem yang bekerja saling menguatkan (simbiosis mutualisme). Maka sebelum berbicara kebermanfaatan warung NKRI, kita harus mampu merumuskan atau mendefinisikan tolok ukur keberhasilan hadirnya warung (pangan) NKRI.
Minimal ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai dengan hadirnya warung tersebut. Pertama, sebagai media perekat sosial kemasyarakatan. Fungsi warung modern saat ini sungguh telah menghilangkan budaya hangatnya silaturahim berbasis lokalitas suatu daerah. Hadirnya warung (pangan) NKRI diharapkan bisa menjaga dan melestarikan budaya silaturahim antarwarga yang bertransaksi di warung (pangan) NKRI.
Kedua, sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok warga dan menjadi instrumen BUMN pangan dalam program stabilisasi harga pangan. Hadirnya warung (pangan) NKRI akan menjadi alat utama pemerintah yang dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) ketika akan melakukan operasi pasar pangan. Bahkan Bapanas bisa menjadikan warung (pangan) NKRI sebagai titik informasi penting untuk proses mitigasi kelangkaan pangan di suatu daerah.
Oleh karenanya warung (pangan) NKRI harus didesain terintegrasi dengan menggunakan sistem teknologi informasi (TI) yang efektif dan efisien. Fungsi ketiga adalah sebagai sarana edukasi dan sosialisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Dengan adanya lokasi warung NKRI di setiap desa, maka pemerintah dalam hal ini BNPT dan K/L lainnya bisa memanfaatkan untuk sarana edukasi dan penyebarluasan informasi penting secara cepat dan tepat sasaran.
Peran Pihak Lain
Adanya tiga tujuan utama dengan hadirnya warung (pangan) NKRI perlu didukung oleh peran pihak lainnya supaya ekosistemnya bisa tumbuh secara berkelanjutan. Diperlukan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai instrumen pendukung yang sangat penting. Banyak program pembiayaan yang saat ini disediakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan usaha UMKM.
Warung (pangan) NKRI harus bersinergi dengan LKM sebagai sumber pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Melalui peran LKM, para pelaku dan pengelola warung (pangan) NKRI dapat mengoptimalkan peran LKM sebagai penyedia modal kerja yang akan digunakan untuk pengadaan produk yang akan dijual.
Untuk penguatan modal, LKM harus mengambil peran bekerja sama dengan lembaga pembiayaan pemerintah seperti LPDB Kementerian Koperasi, PT PNM maupun program KUR untuk menyalurkan pembiayaan (chanelling) kepada warung (pangan) NKRI. Selain itu dampak strategis dengan bersinerginya warung (pangan) NKRI dan LKM dapat digunakan oleh program-program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat yang menjadi target program tersebut.
Hadirnya LKM bisa membantu penyaluran uang program untuk rakyat yang menjadi target program bansos. Atau jika diberikan dalam bentuk paket sembako, maka warung (pangan) NKRI dapat mengambil peran untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut. Apalagi kalau basis warung (pangan) NKRI berada di setiap RW yang bersinergi dengan BUMDes, maka data warga yang menjadi sasaran program akan termonitor secara akurat dan tepat sasaran.
Peran BUMDes
Pihak lain dalam ekosistem warung pangan NKRI yang harus diperkuat adalah BUMDes. BUMDes selaku sentra distribusi (mini DC) produk dari BUMN pangan harus di-up grade infrastruktur dasarnya. Artinya, karena BUMDEs akan menjadi bagian dari rantai suplai produk pangan, maka BUMN pangan harus proaktif dalam melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Peran dan penggunaan IT akan menjadi kebutuhan dasar dalam menjalankan bisnis BUMDEs sebagai sentra distribusi produk pangan di setiap desa. Bahkan BUMDes juga bisa bekerja sama dan membangun kemitraan dengan minimarket yang sudah ada. Peran yang dapat dilakukan sebagai penyediaan gudang maupun sarana lainnya terkait ketersediaan dan keberlangsungan suplai produk yang dijual.
Jadi tidak mesti antara BUMDes dan minimarket yang eksisting terjadi persaingan yang tidak sehat. Hal ini perlu digarisbawahi mengingat kue maupun segmentasi pemenuhan kebutuhan hidup warga (konsumen) sangat banyak dan beragam. Jadi peran masing-masing pihak akan berjalan beriringan.
Itulah arti penting hadirnya warung pangan NKRI dalam mengagregasi beragam kepentingan secara produktif. Sekali merengkuh dayung banyak permasalahan bangsa yang bisa diselesaikan. Banyak yang bisa disinergikan. Hal ini sangat penting mengingat energi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga akan beriringan dengan perlunya situasi yang kondusif di tengah masyarakat.
Melalui peran warung (pangan) NKRI dalam menumbuhkan dan menguatkan modal sosial akan sangat penting dalam membendung virus radikalisme dan faham-faham intoleran yang merusak sendi dasar keberagaman NKRI.
Ali Rahman Tenaga Ahli Utama BNPT, Ketua RW 016 Desa Sariwangi Bandung Barat
