"Civic Virtue" dan Pengembangan Transportasi Publik

ADVERTISEMENT

Kolom

"Civic Virtue" dan Pengembangan Transportasi Publik

Pang Muhammad Jannisyarief - detikNews
Kamis, 26 Jan 2023 11:00 WIB
LRT Jakarta melalui campaign #NyamankanJakarta mewujudkan pelayanan transportasi publik yang prima. Penasaran? Ini foto-fotonya.
Foto ilustrasi: Pradita Utama
Jakarta -

Diskursus peradaban masyarakat yang mapan telah menjadi pembahasan panjang, baik di negara maju maupun berkembang. Peradaban masyarakat yang bertransformasi ke postmateralisme telah terbentuk di pelbagai negara yang membuat 'materi' tidak menjadi variabel satu-satunya dalam menentukan kualitas hidup. Tetapi, kualitas hidup ditentukan dari kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas. Dalam perkembangannya, salah satu yang bisa diwujudkan untuk membentuk sebuah peradaban manusia yang mapan adalah dengan menginternalisasikan wacana civic virtue ke dalam kerangka kehidupan sebuah negara.

Pembentukan peradaban civic virtue diperlukan usaha pembangunan fisik dan manusia dari sebuah negara untuk mewujudkannya. Secara sederhana, civic virtue dapat dipahami sebagai sebuah peradaban di mana masyarakat memposisikan kepentingan umum melebihi kepentingan pribadi. Diskursus civic virtue menjadi sesuatu yang esensial untuk memastikan output dari kebijakan publik telah melalui keinginan dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Pemenuhan Kebutuhan

Ketika peradaban civic virtue ingin digapai, maka salah satu aspek penting adalah penuhi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Perkembangan perekonomian sebuah negara menuntut pemerintah mampu menjamin fasilitas penunjang dalam beraktivitas seperti pengembangan transportasi publik yang merata, nyaman, dan tepat. Kebutuhan fasilitas ramah publik diperlukan masyarakat urban yang butuh akses dan utilitas tinggi demi mengejawantahkan wacana civic virtue.

Belakangan ini, diskursus mengenai keinginan masyarakat akan transportasi publik yang berkualitas dan nyaman kembali mencuat pasca kepala daerah tertentu yang meresmikan bangunan ibadah, tetapi tidak diiringi dengan fasilitas transportasi publik yang layak.

Saat ini hanya Jakarta yang terbilang lumayan memberikan pemenuhan kebutuhan transportasi publik yang memadai dengan keberadaan BRT Transjakarta, LRT, MRT, dan KRL. Ini pun terbantu karena Jakarta adalah sentral dari aktivitas ekonomi dan politik di Indonesia sehingga mendapat privilese dibantu oleh pemerintah pusat untuk membangun sistem transportasi publik.

Penciptaan Nilai

Pengembangan transportasi publik sangat dibutuhkan dalam mewujudkan peradaban civic virtue di masyarakat. Ada dua nilai penting yang akan tercipta dalam peradaban civic virtue dalam hal pengembangan transportasi publik bagi masyarakat. Pertama, terwujudnya civic dispositions yakni sikap serta kebiasaan berpikir dari masyarakat demi menopang terciptanya fungsi sosial yang memberikan jaminan bagi terciptanya kepentingan umum serta demokratisasi peradaban.

Civic dispositions memiliki relevansi dengan kepribadian yang dimiliki oleh masyarakat seperti keadaban, tanggung jawab, disiplin diri, kepekaan terhadap orang lain, pikiran yang terbuka, kesabaran, dan kemurahan hati. Budaya civic dispositions dalam pengembangan transportasi publik akan membuat masyarakat memiliki keberadaban dalam berpikir dan bertindak. Seperti kerelaan memberikan kursi kepada penumpang prioritas, kesabaran menunggu jadwal kedatangan secara bersama dengan penumpang lain, hingga bertanggung jawab dengan diri sendiri untuk mempersiapkan segala keperluan sebelum beraktivitas dari sejak mulai bangun istirahat hingga mereka melangkah menuju ke transportasi publik. Karena mereka harus memastikan tidak terlambat menuju tempat tujuan.

Inilah alasan peradaban civic virtue dapat terwujud dari pengembangan transportasi publik yang mapan. Menggunakan transportasi publik tidak hanya sekadar mengantarkan masyarakat dari tempat A ke tempat B. Tetapi, ada pengalaman yang dirasakan oleh pengguna dalam pembentukan budaya serta moralitas. Budaya yang terbentuk akan membawa pola pikir dan kebiasaan dari masyarakat yang dapat merepresentasikan etika moralitas dari peradaban sebuah negara.

Kedua, diraihnya civic commitments berupa komitmen sosial dari masyarakat untuk menghargai prinsip nilai demokratis konstitusional. Dalam pembentukan sebuah peradaban yang demokratis penting mengilhami sebuah sikap untuk mengikatkan diri secara sadar kepada prinsip dan nilai esensial sebuah peradaban. Komitmen bersama tidak akan tercapai ketika tidak ada etika serta moralitas yang dijunjung tinggi.

Nilai kebajikan yang terikat dalam komitmen bersama membuat masyarakat memiliki kerelaan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, masyarakat menyadari bahwa ketika mereka menggunakan transportasi publik, maka secara sadar mereka terikat dengan komitmen sosial yang berlaku dalam penggunaannya. Misal kerelaan untuk mematuhi aturan yang berlaku, hingga kepatuhan menunggu di lajur kiri ketika menggunakan eskalator dan membiarkan pengguna yang mendahului berjalan dari sisi kanan, hingga hal terpenting yakni tidak membuang sampah sembarangan.

Political Will

Budaya dan moralitas yang terbentuk dari civic dispositions dan civic commitments dalam mewujudkan civic virtue tidak akan terwujud ketika pemerintah tidak memiliki political will dalam mengejawantahkannya. Sebuah negara yang tidak memberikan jaminan atas akses transportasi publik yang tersistematis padahal merupakan kebutuhan primer masyarakat hanya akan menormalisasi budaya car-oriented. Dari perspektif masyarakat pun mereka tidak mau beralih ke transportasi publik ketika sistem tidak memberikan jaminan atas kebutuhan.

Budaya masyarakat yang berorientasi pada kendaraan pribadi hanya membuat masalah sosial-ekonomi seperti kemacetan yang berujung akses yang terhambat untuk sampai di tempat tujuan, sikap egoisme yang disebabkan setiap orang akan bersikap individualis untuk menyelak pengendara lain demi bisa berjalan mendahului yang pada akhirnya dapat menciptakan konflik kecil di jalan raya.

Minimnya akses transportasi publik yang layak hingga menimbulkan volume kendaraan yang berlebih di jalan juga menyebabkan masalah lingkungan seperti peningkatan polusi udara hingga penipisan lapisan ozon di atmosfer. Ini yang menjadi penyebab kita semua menghadapi bencana besar bernama krisis iklim. Bagaimana peradaban civic virtue bisa terwujud ketika ada pihak yang dirugikan atas bencana lingkungan yang terjadi?

Penyetaraan Akses

Selanjutnya, menggunakan transportasi publik berarti menyetarakan. Penyetaraan dalam transportasi publik terjadi karena semua orang—terlepas status sosial atau ekonomi yang ada di masyarakat, mereka dianggap setara ketika sedang menggunakan fasilitas publik. Tidak ada pihak 'si kaya' maupun 'si miskin' karena semua bisa membeli tiket yang sama, menggunakan tempat duduk yang sama, hingga harus mengantri.

Oleh sebab itu, menjadi hal yang aneh jika ada otoritas penyedia jasa layanan transportasi publik ingin menaikkan tarif tiket untuk tingkat sosial ekonomi tertentu. Ini bukan tentang layak atau tidaknya golongan tersebut menggunakan fasilitas dengan harga tersebut, tetapi tentang siapapun harus disetarakan sebagai pengguna di fasilitas yang sama. Jika ada diferensiasi tarif yang dibayar oleh golongan tertentu, maka akan berdampak dari sikap egoisme yang bisa timbul karena merasa ia telah membayar lebih dibanding orang lain, karenanya ia akan merasa layak mendapat fasilitas yang lebih dibanding orang lain.

Transportasi publik dibangun untuk menyetarakan masyarakat agar tidak ada stigmatisasi yang terbentuk. Jangan sampai stereotip yang terbangun tentang orang yang menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi adalah orang yang tidak mampu membayar bensin akan terbentuk di internal pengguna transportasi publik itu sendiri. Lagi pula negara memiliki anggaran yang memadai untuk memberikan subsidi kepada transportasi publik setelah adanya penurunan subsidi BBM beberapa waktu lalu. Anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk menopang layanan transportasi publik agar golongan yang dikonotasikan sebagai 'si kaya' ini tetap bersedia menggunakan transportasi publik tanpa beralih ke kendaraan pribadinya.

Oleh karenanya, penting untuk dipahami bahwa membangun peradaban civic virtue tidak bisa semena-mena. Pemerintah harus menyiapkan fondasi yang kokoh dari sisi fisik maupun manusia untuk menjamin peralihan masyarakat dari car-oriented menjadi public transport oriented dapat berjalan dengan mulus. Pembangunan budaya serta peradaban yang terbentuk kelak dapat menghasilkan civic virtue yang merepresentasikan wajah peradaban di negara tersebut. Semua tidak bisa terwujud jika tidak ada political will dari pemerintah untuk menetapkan skala prioritas maupun sikap serta komitmen dari masyarakat untuk menjadi maju.

Pang Muhammad Jannisyarief founder Indonesia Progressive Society

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT