Tak Tepat Waktu Membongkar Sistem Pemilu

ADVERTISEMENT

Kolom

Tak Tepat Waktu Membongkar Sistem Pemilu

Zennis Helen - detikNews
Rabu, 25 Jan 2023 15:00 WIB
Momen KPU Luncurkan Tahapan Pemilu
KPU telah meluncurkan tahapan Pemilu 2024 (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Wacana perbaikan pemilihan umum (pemilu) dari waktu ke waktu terus digelorakan oleh para elite politik di Senayan. Tapi sayang, waktunya terkadang kurang tepat. Kenapa? Tahapan Pemilu 2024 sudah berlangsung, yakni partai politik peserta pemilu telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Desember 2022 lalu. Tapi, itulah karakter bangsa ini. Tak puas dengan sistem proporsional terbuka yang telah diberlakukan sejak Pemilu 2004 hingga 2019 lalu.

Kini, ingin dibongkar kembali dengan menggantinya dengan sistem proporsional tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sistem pemilu yang permanen. Semuanya masih mencari bentuk yang tepat bagi sistem ketatanegaraan pascareformasi. Tiap pemilu bongkar UU Pemilu. Hanya untuk Pemilu 2019 lalu, pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden yang tidak merevisi UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Padahal, kelaziman sebelumnya, setiap pemilu selalu didahului dengan pembahasan revisi UU Pemilu. Karena tidak jadi dibongkar, maka untuk Pemilu 2024 menggunakan UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Rakyat selalu pemilik kedaulatan di Republik ini sesungguhnya menginginkan UU Pemilu yang permanen, tahan lama, dan berjangka panjang. Tetapi harapan itu tampaknya bisa saja tidak terwujud. Bila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian materiil Pasal 168 Ayat (2) UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pasal ini berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Tulisan ini hendak menyigi dua hal penting. Pertama, apa yang dapat dibaca dari pengujian UU Pemilu ke MK? Kedua, apa sesungguhnya yang lebih utama dari pergantian sistem dari proporsional terbuka ke sistem pemilu proporsional tertutup? Dua pertanyaan ini sangat penting dijawab, karena pemilu bukan hanya berbicara tentang aspek sistemnya melainkan juga apakah sebuah sistem pemilu dapat dilaksanakan oleh pemilih di bilik suara kelak.

Tak bisa dengan putusan MK

Menguji Pasal 168 Ayat (2) UU Pemilu ke MK adalah jalan pintas nan konstitusional untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka ke sistem pemilu proporsional tertutup. Jika ini dikabulkan dan dikembalikan ke proporsional tertutup, maka akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Rancangan surat suara yang telah disiapkan KPU akan dibongkar kembali. Rancangan surat suara yang semula untuk sistem proporsional terbuka dengan ketentuan pemilih memilih calon anggota legislatif dan gambar partai. Dalam sistem proporsional tertutup, rancangan surat suara pemilih memilih gambar partai. Otonomi partai dalam menentukan siapa caleg yang duduk di lembaga legislatif, sangat kuat.

Artinya, semua persiapan yang telah dilaksanakan oleh KPU dan juga anggaran yang sudah disediakan untuk surat suara dengan sistem proporsional terbuka akan mengalami perubahan lagi. Dan, disesuaikan dengan surat suara sistem proporsional tertutup. Belum lagi soal pemilih yang pada Pemilu 2019 lalu yang sudah akrab dengan memilih gambar caleg dan gambar partai akan kembali mengalami kebingungan di bilik suara pada 14 Februari 2024 mendatang akibat sistem pemilu yang mendadak mengalami pergantian.

Pergantian sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup dengan putusan MK, manakala nanti dikabulkan, tidak akan menyelesaikan persoalan pemilu secara komprehensif. Perubahan sistem pemilu dalam pandangan saya harus dalam bentuk UU, yakni dengan merevisi UU No 7/2017 tentang Pemilu. Tidak tepat dengan putusan MK, meski putusan MK setara dengan UU. Apalagi putusan MK bersifat final dan mengikat.

Pembentuk UU harus memiliki waktu yang cukup, pikiran yang tenang dan suasana kebatinan yang tidak diliputi oleh aroma persaingan untuk membicarakan dan membahas sistem pemilu ini. Karena sekali lagi, mengganti sistem menimbulkan ragam dampak yang tak ringan di tengah KPU berjibaku melaksanakan tahapan pemilu demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024. Perubahan sistem pemilu semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan pemilu.

Sesungguhnya, sudah ada waktu yang tepat bagi pembentuk UU untuk merevisi UU No 7/2017 tentang Pemilu, termasuk untuk membahas wacana pergantian sistem pemilu. Namun, pembentuk UU sepakat tidak merevisi UU Pemilu. Karena waktu itu ditolak oleh PDI-P. Dan, parpol yang lain pun ikut kemauan partai berlambang kepala banteng tersebut. Akhirnya, dasar hukum pelaksanaan pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang tetap menggunakan UU No 7/2017.

Memperkuat kelembagaan parpol

Gagasan untuk mengembalikan sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup terkesan tergesa-gesa. Sementara, sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan selera pemilih. Pemilih tidak hanya "membeli kucing dalam karung", dan pemilih kenal dengan caleg yang mereka pilih. Dan, akan memperjuangkan aspirasi dan kehendak rakyat di lembaga perwakilan.

Tak hanya itu, sistem proporsional tertutup jika diterapkan pada pemilu 2024 tidak akan efektif karena; pertama, parpol belum mengalami penguatan kelembagaan sebagai elemen vital demokrasi. Kehadiran parpol belum dirasakan oleh masyarakat di lapangan, dan hanya hadir bila pemilu datang. Seperti pada masa verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Kantor parpol buka setiap hari kerja. Sementara, ketika tidak dalam momentum pemilu, tak jelas kantor parpol di mana.

Kedua, parpol belum berfungsi sebagai jembatan penghubung antara negara dengan masyarakat. Tak jelas aspirasi rakyat yang diperjuangkan pada pemangku kebijakan negara ini. Tetapi bila hajatan pemilu tiba, bertebaran bendera parpol. Ketiga, parpol belum lekat di hati masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan referensi pemilih yang selalu berubah setiap pemilu digelar. Sangat sulit menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup bila parpol belum melekat di batin rakyat.

Zennis Helen dosen Pemilu dan Kepartaian Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, advokat di Rumah Bantuan Hukum Padang, pengurus APHTN-HAN Wilayah Sumatera Barat

Simak juga 'Tito Soroti Kesimpulan Rapat di DPR, Pemerintah Tak Endorse Sistem Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT