Sistem Proporsional Tertutup Selamatkan Marwah Parpol?

ADVERTISEMENT

Kolom

Sistem Proporsional Tertutup Selamatkan Marwah Parpol?

Giftson Ramos - detikNews
Rabu, 25 Jan 2023 13:29 WIB
Megawati di HUT ke-50 PDIP. (Yogi Ernes/detikcom).
Megawati di HUT ke-50 PDIP (Foto: Yogi Ernes/detikcom)
Jakarta -

Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebuah asas yang tidak asing bagi setiap insan yang menjunjung tinggi penerapan demokrasi dalam tata kelola sebuah negara. Intinya, mandat tertinggi ada di tangan rakyat sehingga kekuasaan sebuah negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Maka untuk menentukan pemimpin, rakyat juga berhak untuk memilih yang terbaik. Semua ini sudah terimplementasi di Indonesia. Maka sedari dulu hingga saat ini, pemilu di Indonesia identik dengan pemilihan langsung secara terbuka atau masyarakat langsung menuangkan suaranya secara langsung.

Keterlibatan langsung masyarakat tentu merupakan dampak positif karena menunjukkan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Terbukti bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pun meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa pada 2009 hingga 2019 Indeks Demokrasi Indonesia meningkat dari 67,3 ke 74,92. Hal ini memperlihatkan bahwa tren demokrasi meningkat.

Meski demikian untuk mewujudkan hal ini, biaya yang dikeluarkan oleh negara tidak sedikit. Tercatat ongkos untuk membiayai pemilu terus naik sejak 2004 yaitu dari Rp 4,5 triliun kemudian naik pada 2009 yakni Rp 8,5 triliun hingga terakhir pada 2019 yaitu Rp 25,6 triliun. Belum lagi pada 2024 mendatang, ongkosnya diperkirakan mencapai Rp 86-100 triliun. Maka secara umum angkanya cukup melonjak tinggi.

Mahalnya ongkos inilah yang menjadi salah satu pemicu polemik antar fraksi partai di parlemen. Satu partai yaitu PDIP menolak jika sistem proporsional terbuka dilakukan atas alasan hal itu. Sementara 8 partai yang terdiri dari Partai Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sebaliknya yaitu mendukung penuh sistem pemilu proporsional terbuka.

Cukup masuk akal jika alasan mendukung sistem pemilu proporsional terbuka adalah untuk mengoptimalkan keterlibatan rakyat. Para caleg dari partai politik bisa dipilih langsung oleh rakyat untuk bisa melenggang ke Senayan. Namun, harapan terjadinya demokrasi yang sehat justru terjadi sebaliknya. Para kader berlomba untuk menang sehingga praktik politik uang tak terhindarkan. Bawaslu mencatat, politik uang merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi.

Pengamatan Indonesia Indikator pada periode 16 Maret hingga 7 Mei 2014 menunjukkan bahwa pelanggaran Pemilihan Legislatif 2014 didominasi oleh politik uang karena hampir 52 persen pelanggaran ini disorot oleh media massa. Sementara itu pada Pemilu 2019, Bawaslu mencatat terdapat 28 pelanggaran dan paling banyak didominasi oleh politik uang. Mekanismenya meliputi pemberian uang secara langsung dari caleg atau menjanjikan 'hadiah' ketika terpilih menjadi anggota parlemen.

Seperti yang dilakukan oleh caleg DPRD DKI dari PAN yaitu Mandala Shoji dan Lucky Andriani yang membagikan kupon undian berhadiah umrah saat melakukan proses kampanye. Ini merupakan satu dari banyak contoh praktik pelanggaran yang terjadi jika pemilu terbuka dilakukan. Sebenarnya masih banyak caleg dari parpol lain yang melakukan praktik pelanggaran politik uang, seperti yang terjadi di Minahasa dan Lombok Timur pada 2019.

Maka tidak heran jika pendidikan politik yang dilakukan oleh partai dipertanyakan kualitas dan penerapannya. Menurut Abernethy dan Coombe (1965:287) pendidikan dan politik itu saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Meski tidak semua orang mendukung realitas ini, namun pada praktik di lapangan, hal ini terbukti dilakukan oleh partai politik. Semua partai politik memberikan pendidikan bagi para kadernya dengan mengadakan beberapa kegiatan mulai dari seminar hingga sekolah politik. Tujuannya adalah membentuk para kader yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang mumpuni.

Peran Parpol Minim

Memberikan pendidikan bagi kader politik sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pada BAB V. Ironisnya di Indonesia saat ini pendidikan partai politik terhadap kadernya seperti formalitas belaka. Tidak ada yang memungkiri bahwa semua partai politik mengadakan pendidikan bagi kadernya, namun efektivitasnya dipertanyakan. Selain banyaknya politik uang, beberapa partai politik sulit menghasilkan kader-kader terbaik internal.

Praktik pembajakan kader-kader politik menjadi bukti pendidikan politik tidak berjalan dengan baik. Masih hangat dalam ingatan ketika Gamawan Fauzi yang awalnya diusung PDIP kemudian berubah haluan menjadi tim sukses SBY pada 2014. Kemudian ada juga kader PAN yaitu Lucky Hakim yang menyeberang ke Nasdem pada 2018. Hal ini memperlihatkan kalau partai politik masih belum percaya diri mengusung kader sendiri dari internal partai.

Padahal ukuran dari berjalannya mesin politik juga mengacu dari kualitas para kader-kader yang ada dalam internal partai. Maka, jika ada partai politik yang mengusung kader dari partai lain bisa disebut mesin partai di dalamnya tidak berjalan dengan baik. Tidak heran tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai cukup rendah.

Survei dari Indikator Indonesia menegaskan, hanya 54 persen masyarakat yang percaya para partai politik. Kemudian ada juga survei dari Indopol Survey and Consulting yang menunjukkan, 35,93 dari 64,07 persen tidak percaya terhadap parpol.

Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap partai tentunya tidak lepas dari kader-kader yang korup dan tidak memiliki kualitas yang mumpuni ketika menjabat. Maka diperlukan sebuah reformasi atau perubahan di internal partai agar bisa memainkan peran dengan baik.

Proporsional Tertutup Opsi Tepat?

Melibatkan masyarakat untuk memilih langsung para kader politik tentu bukan hal yang buruk karena tiap individu langsung bebas menentukan pilihannya. Meski demikian jika mengacu pada pengertian Max Webber bahwa partai politik adalah orientasi publik yang bertujuan untuk kekuasaan, maka tidak heran kalau saat ini partai politik justru cenderung memvalidasi kalimat tersebut.

Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan melibatkan masyarakat secara langsung ternyata tidak menghindarkan dari politik praktis yang memaksa beberapa sosok menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara fungsi partai politik yang memberikan pendidikan kaderisasi ternyata tidak diterapkan dengan baik oleh semua partai.

Namun, penolakan PDIP atas proporsional terbuka tidak lepas dari mesin partainya yang masih panas sehingga mampu menghasilkan kader-kader terbaik. Salah satu contohnya ketika Ketua DPP PDIP Puan Maharani berjuang keras untuk memenangkan Ganjar di Pilgub Jateng 2013 lalu. Kala itu Puan mengajak seluruh kader untuk turun memenangkan Ganjar dan hasilnya kemenangan diraih sampai dua periode berturut-turut. Hal ini menunjukkan peran partai masih signifikan untuk memilih pemimpin.

Dari contoh ini dapat dilihat bahwa partai memainkan fungsinya dengan baik. Tidak heran jika popularitas PDIP tetap tinggi sehingga mampu mendominasi parlemen pada 2014 dan 2019. Tampaknya partai wong cilik ini menggambarkan bahwa partai politik punya peran besar dalam mewujudkan demokrasi yang sehat sekaligus membuktikan bahwa partai politik mampu menyerap aspirasi masyarakat. Maka, pilihan untuk mendukung sistem pemilu proporsional tertutup bukan sebuah 'dosa', melainkan bukti bahwa partai politik bisa memberikan kontribusi besar dalam iklim demokrasi.

Simak juga '8 Fraksi DPR Minta MK Tolak Gugatan Pemilu Proporsional Tertutup':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT