Pergantian Sistem Pemilu atau Perbaikan Rekrutmen Partai?

ADVERTISEMENT

Kolom

Pergantian Sistem Pemilu atau Perbaikan Rekrutmen Partai?

Benni Inayatullah - detikNews
Rabu, 25 Jan 2023 11:40 WIB
Ilustrasi Pilpres
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Sistem pemilihan proporsional terbuka dan proporsional tertutup sudah pernah kita terapkan di beberapa pemilihan umum. Kedua sistem ini diketahui memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga silang pendapat mana yang lebih baik menjadi debat berkepanjangan.

Kritikan utama terhadap proporsional terbuka saat ini tertuju kepada kualitas wakil rakyat yang belum sesuai harapan. Wakil rakyat terpilih dianggap tidak merepresentasikan kepentingan rakyat banyak. Mayoritas wakil rakyat terpilih berasal dari calon legislatif (caleg) yang mengandalkan popularitas dan modal finansial. Sementara caleg yang dianggap memiliki kemampuan dan gagasan yang lebih layak kalah karena hanya mengandalkan idealisme tanpa didukung finansial yang cukup.

Menurut penelitian LIPI yang bertajuk Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia, 6 dari 10 atau sekitar 55% anggota DPR terpilih pada Pemilu 2019 berasal dari kalangan pebisnis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa politik mereka bukan lagi bagaimana mengartikulasikan kepentingan rakyat yang menjadi pemilihnya. Mereka dikhawatirkan lebih berpolitik untuk kepentingan-kepentingan bisnis mereka.

Pendukung sistem pemilihan proporsional tertutup mengklaim bahwa hal seperti ini akan bisa diminimalisasi bila pemilihan dilakukan secara tertutup. Partai memiliki otoritas penuh untuk memberikan nomor urut jadi kepada caleg yang dianggap memiliki kualifikasi dan integritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Memberikan kuasa penuh kepada partai tentu saja juga menyimpan kekhawatiran besar. Tidak ada jaminan bahwa partai benar-benar akan menempatkan caleg yang memiliki kualifikasi bagus di nomor urut jadi. Justru kemungkinan terjadinya jual beli nomor urut sangat besar. Hal ini sudah pernah dibuktikan ketika Orde Baru dahulu muncul istilah "kader jenggot". Kader jenggot adalah kader yang berulang terpilih bermodalkan koneksi dengan elite partai tanpa mengakar sedikit pun kepada pemilih.

Dari sini terlihat bahwa proporsional terbuka masih lebih layak untuk dipertahankan ketimbang kembali ke proporsional tertutup. Rakyat memiliki kemewahan untuk memilih langsung wakilnya. Rakyat juga memiliki kuasa untuk tidak lagi memilih wakilnya di pemilu selanjutnya bila wakil tersebut tidak menunjukkan performa yang baik.

Hal yang sama tidak berlaku di sistem pemilihan tertutup. Wakil rakyat terpilih mutlak ditentukan oleh nomor urut jadi yang ditentukan oleh partai. Bahkan bila performa sebagai wakil rakyat tidak bagus masih tetap berpeluang terpilih bila dianggap berkontribusi kepada partai atau elitenya.

Sistem tertutup ini hanya memberikan keuntungan bagi partai politik karena dapat memberikan reward and punishment kepada kader. Bila kader patuh kepada garis partai, maka peluang mendapatkan nomor urut jadi terbuka lebar, dan begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini daulat partai lebih besar dan cenderung mereduksi daulat rakyat.

Perbaikan Fungsi Rekrutmen

Bila yang menjadi masalah dari demokrasi kita saat ini adalah kualitas wakil rakyat, maka jawabannya bukanlah sistem pemilihan seperti apa yang akan kita pakai. Kualitas wakil rakyat terpilih adalah hilir dari hulu yang merupakan wewenang dan kuasa dari partai politik itu sendiri

Dalam sistem pemilihan kita, rakyat hanya memilih dari apa yang ditawarkan oleh partai politik. Nama-nama caleg yang muncul dalam surat suara sistem proporsional terbuka maupun daftar caleg proporsional tertutup adalah hasil dari rekrutmen partai politik, bukan dari aspirasi rakyat. Sebab itu, jika fungsi rekrutmen partai politik dapat berjalan dengan baik, maka sistem pemilihan apa pun yang akan digunakan tidak akan berpengaruh besar terhadap orang-orang yang masuk parlemen.

Idealnya partai politik melakukan rekrutmen berdasarkan penilaian terhadap kualitas dan integritas. Setiap calon wakil rakyat harus diukur kemampuannya dalam menjamin terlaksananya fungsi perwakilan melalui kontestasi gagasan. Namun, saat ini partai politik lebih mempertimbangkan selera pasar, dalam hal ini popularitas.

Rumus popularitas, elektabilitas dan isi tas (modal finansial) seolah menjadi mantera politik yang menjamin seseorang akan terpilih dalam jabatan publik. Sehingga partai politik berlomba-lomba menjaring pesohor serta pengusaha untuk ditempatkan menjadi calon legislatif. Ada partai politik yang menjaring kalangan artis dan ada juga yang merekrut keluarga pejabat daerah yang memiliki keunggulan popularitas, jaringan, dan finansial.

Memang sebuah dilema bagi partai politik untuk memilih antara idealisme atau selera pasar. Kader-kader ideal yang memiliki kualifikasi mumpuni cenderung akan kalah bila berhadapan dengan kompetitor yang memiliki keunggulan popularitas dan finansial. Kondisi ini bagai buah simalakama bagi partai politik.

Partai politik kita harus dipaksa keluar dari kondisi ini bila ingin meningkatkan kualitas kader yang akan menduduki kursi parlemen. Ini memang membutuhkan kesadaran publik sekaligus kesadaran partai politik untuk mengedepankan kualitas wakilnya. Publik yang memiliki kesadaran ini bisa memulai seleksi mana partai politik yang melakukan kontestasi gagasan dalam memilih calon wakil rakyat.

Dasar-dasar pilihan rasional hendaknya lebih mendominasi ketimbang dasar-dasar pilihan yang bersifat emosional apalagi berdasarkan politik identitas yang banyak terjadi pada hari ini. Kesadaran pemilih yang memaksa partai politik membenahi rekrutmen inilah yang bisa mengubah wajah parlemen kita menjadi parlemen dalam artian sesungguhnya.

Dalam istilah Prancis, parlemen itu berasal dari kata parler yang berarti "untuk berbicara". Sehingga wakil rakyat yang duduk di parlemen dipilih dan digaji oleh rakyat dapat berbicara memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan sekadar duduk dan menyanyikan lagu setuju sebagaimana lirik dari lagu Iwan Fals.


Bila kelembagaan politik kita makin sehat, maka semakin kuat jugalah demokrasi kita. Kita tidak boleh kehilangan harapan kepada partai politik karena sebagai satu-satunya saluran agregasi kepentingan, partai politik harus tetap ada. Sebagaimana kata Clinton Rossiter, tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik.

Benni Inayatullah Direktur Eksekutif Perhimpunan Semangat Muda untuk Indonesia

Lihat juga Video: LSI Denny JA: Pilpres 2024 Pertarungan Legacy Jokowi dan Ingin Perubahan

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT