KUHP Baru, Penegakan Hukum, dan Kualitas Demokrasi

ADVERTISEMENT

Mimbar Mahasiswa

KUHP Baru, Penegakan Hukum, dan Kualitas Demokrasi

M. Khusnul Khuluq - detikNews
Rabu, 18 Jan 2023 15:28 WIB
Ilustrasi Pasal Penghinaan KUHP
Ilustrasi: Ari Saputra
Jakarta -

Beberapa waktu lalu, pemerintah bersama DPR mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dari segi formal adalah capaian yang baik. Karena dengan demikian, artinya Indonesia telah memiliki hukum pidana yang diproduksi sendiri dan telah meninggalkan hukum warisan pemerintah kolonial. Namun, apakah KUHP baru itu akan membawa pada majunya kualitas kehidupan demokrasi kita? Ini masih menjadi pertanyaan.

Adanya KUHP baru tersebut merupakan capaian dalam soal politik hukum. Namun, selain politik hukum, memungkinkan adanya masalah dalam politik penegakan hukum. Politik hukum dan politik penegakan hukum adalah dua hal yang berbeda. Politik hukum adalah upaya hukum untuk mencapai tujuannya. Yaitu bagaimana sebuah aturan menjadi bagian dari norma hukum yang legal. Dan setelah itu, bagaimana norma itu ditegakkan, itu wilayah politik penegakan hukum.

Potensi Masalah

Politik penegakan hukum sangat terkait dengan politik hukum. Karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum akan selalu terkait dengan norma hukumnya. Karena norma itulah yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum. Dari segi norma yang diusung, dapat dilihat adanya beberapa potensi masalah dalam penegakan hukum ke depan.

Dapat dilihat, ada beberapa frasa yang multitafsir. Misalnya dalam hal paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam Pasal 189 huruf (a) menggunakan kata "patut diduga." Dalam Pasal 263 ayat (2) dalam hal penyebaran berita bohong juga menggunakan frasa "patut diduga". Dalam beberapa jenis pidana yang lain juga menggunakan frasa itu. Berdasarkan redaksi semacam ini, orang dapat dijerat dan menjadi tersangka atas dasar dugaan.

Pertanyaannya, bagaimana kita nanti memperdebatkan frasa "patut diduga" itu? Dari situ, ke depan, penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan hubungan kausalitas itu dapat ditafsirkan secara sangat longgar. Pasal-pasal semacam itu akan membuka peluang politik penegakan hukum yang tidak sehat. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan.

Kedua, saya melihat gejala-gejala yang memungkinkan masyarakat akan terpolarisasi. Masyarakat tentu ingin bersatu. Tetapi politik elit yang memisahkan masyarakat melalui politik hukum. Kita bisa melihat pasal-pasal di dalam KUHP yang memiliki peluang untuk memecah belah masyarakat.

Pasal mengenai makar misalnya. Dalam KUHP baru, makar bukan hanya percobaan makar yang dapat dipidana. Tetapi juga persiapan untuk makar. Jadi ada perbuatan persiapan, yang tadinya di KUHP lama tidak ada. Di dalam KUHP baru, persiapan ini adalah satu langkah sebelum melakukan percobaan.

Sebagai ilustrasi, jika ada orang membeli pisau, dia tidak bisa dikatakan percobaan. Tetapi kalau dia sudah mencoba masuk rumah orang dengan menodongkan pisau, maka dia memasuki wilayah percobaan. Nah, membeli pisau itu adalah mempersiapkan. Jadi satu perbuatan sebelum masuk ke persiapan.

Dalam hal ini, Pasal 160 menyatakan bahwa, "Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut." Kemudian, dalam Pasal 15, konsep persiapan termasuk di dalamnya jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan.

Pada titik ini, saya membayangkan akan banyak orang-orang yang akan dituduh melakukan makar. Karena meskipun secara makar definisinya adalah melakukan serangan, tetapi cakupan dalam KUHP bari lebih luas dari itu. Bukan hanya makar atau percobaan makar saja. Namun termasuk juga persiapan makar.

Kalau kita hubungkan dengan narasi-narasi tentang intoleransi, ekstremisme, dan terorisme, maka konsep tentang persiapan makar ini dapat berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memidanakan orang-orang tertentu yang memiliki perbedaan pandangan dengan pemerintah.

Tentu saja saya tidak setuju dengan terorisme. Dan saya juga tidak setuju dengan intoleransi. Tetapi, kita harus berhati-hati dalam melakukan kategorisasi tentang persiapan dalam intoleransi. Begitu misalnya. Karena tidak semua intoleransi dalam kacamata sosial adalah melanggar hukum. Misalnya, dan mungkin yang kita anggap intoleransi, melaksanakan keyakinan yang bersangkutan. Tentu saja kita perlu memperhatikan masalah intoleransi. Tapi menyelesaikannya bukan dengan hukum pidana.

Ketiga, saya melihat ada muatan-muatan pidana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, hal untuk menyuarakan pendapat (baca: demonstrasi). Hal ini disebutkan dalam Pasal 257, di mana unjuk rasa atau demonstrasi harus memberi tahu terlebih dahulu pihak yang berwenang. Tanpa melakukan itu, dapat dikenai pidana.


Pasal seperti ini tampak biasa. Karena untuk melakukan demonstrasi cukup melakukan pemberitahuan pada pihak berwenang. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 351 akan menjadi tidak lazim. Pasal 351 ini bicara tentang pengabaian terhadap perintah pejabat. Di mana pengabaian perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan ketika ada keramaian dapat dikenai pidana.

Dalam penjelasan Pasal 351 ditegaskan bahwa keramaian termasuk di dalamnya adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Dari sini dapat dilihat dari konstruksi berpikir dalam masalah demonstrasi ini. Di mana untuk dapat melakukan demonstrasi harus melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang, dan kemudian yang berwenang itu memberikan petunjuk. Dan pengabaian terhadap petunjuk itu oleh peserta demonstrasi dapat dikenai pidana.

Hal seperti ini dapat membatasi ruang gerak demonstrasi. Di dalam kata "petunjuk" itu memungkinkan yang berwenang untuk memberikan kelonggaran, atau sebaliknya. Yaitu ruang gerak demonstrasi dapat dibatasi. Poin yang ingin saya ajukan, melalui mekanisme ini, pembatasan demonstrasi dapat dilakukan. Dan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Selain bertentangan dengan prinsip demokrasi, dari sini pula dapat dilihat adanya peluang penegakan hukum yang tidak sehat.

Menimbulkan Polarisasi

Hal krusial lainnya adalah pasal tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang dapat dikenai pidana berdasarkan aduan oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara. Ini disebutkan dalam Pasal 240. Dalam hal ini, kita akan sangat sulit membedakan antara penghinaan dan kritik. Padahal, menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah atau lembaga negara misalnya, adalah prinsip demokrasi.

Keempat, jika dikaitkan dengan politik hukum yang dipilih oleh pemerintah saat ini, menurut saya ke depan juga akan semakin menimbulkan polarisasi. Karena polarisasi itu dimulai dari stigmatisasi Undang-Undang. Dalam hal ini, menurut saya KUHP ini akan menyulitkan advokasi semua orang yang kritis, atau mencoba kritis kepada pemerintah. Karena KUHP ini membuka peluang untuk menjadi alat pemutus stigma yang berkembang. Karena banyak sekali pasal-pasal yang bisa digunakan secara luas tafsirannya.

Jika itu terjadi, maka yang terancam sebenarnya bukan hanya hukum pidana atau hukum Indonesia saja. Tapi juga kualitas demokrasi di Indonesia. Karena ruang-ruang sipil akan dihambat secara masif oleh pasal-pasal yang disediakan oleh KUHP. Tentu saja saya berharap ini tidak terjadi. Tetapi, kita tetap harus melakukan antisipasi untuk itu.

Bagaimanapun, KUHP ini sudah disahkan dan menjadi norma hukum. Tentunya, penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari norma hukum karena penegakan hukum itu juga dipengaruhi oleh norma itu sendiri. Dari segi politik penegakan hukum, norma-norma dalam KUHP tersebut cukup krusial karena berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Karena itu, ke depan, dalam masalah politik penegakan hukum, perlu pengawalan semua pihak agar apa yang dikhawatirkan tidak terjadi.

M. Khusnul Khuluq mahasiswa Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah


Simak juga 'Soal UU KUHP, Guru Besar Unnes Minta Penegak Hukum Diberi Pelatihan':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT