Terbuka Pemilunya, Tertutup Partainya

ADVERTISEMENT

Kolom

Terbuka Pemilunya, Tertutup Partainya

Geraldi Ryan Wibinata - detikNews
Selasa, 17 Jan 2023 13:04 WIB
Terbuka Pemilunya , Tertutup Partainya
Geraldi Ryan Wibinata (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Di tengah sistem kepartaian Indonesia yang cenderung tertutup dan penuh dengan ruang gelap, partai politik peserta Pemilu 2024 nanti kompak mendukung proporsional terbuka sebagai sistem pemilu. Narasi pergantian sistem pemilu ke proporsional tertutup ini dipotret begitu menyeramkan karena ditempelkan dengan narasi proporsional tertutup anti-demokrasi, penuh dengan kecurangan, dan memperbesar hegemoni partai politik.

Proporsional tertutup seperti menjadi monster demokrasi yang harus dilawan bersama oleh para aktor politik, kecuali PDIP. Menjadikan proporsional tertutup sebagai monster demokrasi, dalam hemat saya, adalah perspektif yang keliru dalam melihat sistem pemilu dan partai politik.

Sebagai pembuka, artikel ini ditulis dengan pemahaman bahwa sistem pemilu adalah bentuk political engineering yang krusial bukan hanya sekadar untuk rebutan kemenangan Pemilu 2024, melainkan penentuan kualitas sistem politik untuk beberapa dekade terdepan. Itulah mengapa studi pemilu percaya bahwa sistem pemilu tidak boleh terlalu sering berubah karena kita tidak bisa melihat dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat.

Sehingga, di tengah diskursus terbuka-tertutup yang sebenarnya sangat baik dalam demokrasi, banyak argumen yang receh dan keliru yang muncul dari para caleg atau partai politik peserta pemilu seperti sistem pemilu tertutup membuat caleg tidak bergerak. Namun, tidak ada yang membela proporsional tertutup secara rasional , padahal sistem tertutup dalam ukuran yang berbeda juga baik untuk demokrasi.

Mencuri istilah to be the devils advocate, saya mengkompilasi kritik terhadap sistem proporsional terbuka yang terjadi di Indonesia dari beberapa karangan pengamat pemilu seperti Aspinall, Mietzner, dan Muhtadi. Konsekuensi langsung dari proporsional terbuka adalah kandidat bertarung bukan hanya dengan caleg partai politik lain, melainkan juga dengan caleg partainya sendiri. Alhasil, pemilu menjadi sangat "kandidat sentris" dan menjauhkan caleg dengan partai politik.

Tidak mengherankan apabila kemudian partai politik melakukan head-hunting untuk mencari caleg-caleg populer atau dengan modal kapital yang besar. Di sisi lain, para caleg juga akan lebih fokus memperbesar lumbung suara pribadi, membentuk tim sukses pribadi, dan mengalokasikan sumber daya manusia dan uang yang besar untuk kepentingan elektoral pribadi.

Political engineering yang demikian menyebabkan partai politik menjadi semakin nir-ideologis dan pragmatis dan membuat pemilih juga tidak menaruh fokus utama pada partai politik, melainkan pada janji dan iming-iming ketokohan sang caleg. Semenjak 2004 ketika pertama kali menggunakan proporsional semi-terbuka, tercatat dalam studi "Kuasa Uang" terjadi penurunan party ID , memburuknya citra dan kepercayaan terhadap partai politik di mata publik, melemahnya kelembagaan kepartaian.

Lebih jauh lagi, sistem proporsional terbukalah yang melahirkan fenomena klientelisme dan politik patronase, serta sangat berpengaruhnya para local strongmen di setiap wilayah di Indonesia. Membuat setiap aktor politik saat ini harus menjadi "orangnya siapa" baru bisa masuk ke dalam radar politik lokal maupun nasional.

Mendiskusikan proporsional tertutup seharusnya bersifat konstruktif dan membuat kita memikirkan kembali sistem politik seperti apa yang mau dibangun di Indonesia, bukannya langsung diantagoniskan dan dibuang mentah-mentah. Ketakutan saat ini ialah sistem proporsional tertutup akan mencederai transparansi dan keterbukaan, membuat masyarakat tidak memiliki akses terhadap calon wakil rakyatnya.

Realitasnya, sistem proporsional terbuka pun tidak bisa memberikan jaminan bagi pemilih untuk bisa mendapatkan line up caleg yang berkualitas, karena semuanya bergantung dengan sistem rekrutmen dan kaderisasi internal partai politik. Saya mengambil analisis kesimpulan bahwa prinsip keterbukaan seharusnya tetap ada baik di sistem proporsional terbuka maupun tertutup.

Membayangkan Pemilu 2029

Jika kita berimajinasi membayangkan Pemilu 2029 akan menggunakan sistem proporsional tertutup, maka ada tiga hal yang akan berubah. Pertama, kader dan caleg harus percaya dengan partai politiknya. Tidak bisa dipungkiri, loyalitas dan kepercayaan di dalam internal partai politik masih penuh dengan ujian.

Buktinya, dalam diskursus pemilu saat ini, kita mendengar suara riak-riak paling kencang justru dari para calon anggota legislatif yang bisa jadi tidak begitu percaya bahwa partai politiknya akan menerapkan sistem meritokrasi dalam menentukan siapa yang mendapatkan kursi, dan tidak yakin bahwa kinerja dan loyalitas mereka diukur dan diapresiasi oleh partai politik. Loyalitas dan kepercayaan kader dan caleg akan semakin diuji dalam sistem proporsional tertutup.

Melanjutkan argumen loyalitas dan kepercayaan terhadap partai, yang kedua ialah partai politik harus memberikan jaminan yang tetap kepada kader dan calegnya dalam dua bentuk. Jaminan pertama berupa jaminan bahwa partai politik akan bersifat adil, meritokratis, dan menghargai loyalitas kader terhadap partai. Jaminan kedua berupa insentif yang bersifat lebih materiil seperti insentif materi, alat peraga kampanye, dan biaya kampanye.

Partai politik tidak punya pilihan; mereka harus menjamin dua kebutuhan ini karena, jika tidak, kader dan caleg tidak mungkin mau bergerak untuk partainya baik saat tahun pemilu maupun tidak. Analisis ini mematahkan argumen terkait biaya politik. Perbedannya, jika proporsional terbuka memecah tanggung jawab biaya politik ke setiap kader dan caleg secara individu, maka proporsional tertutup hanya akan menyentralisasi biaya politik ke struktur partai politik.

Dalam hemat saya, urusan biaya kampanye tidak akan banyak berubah secara besarannya. Sebab, selama kita masih menggunakan sistem multipartai di Indonesia dengan kondisi partai politik sangat terpersonalisasi dengan tokoh tertentu, setiap partai akan tetap mengeluarkan modal sebesar-besarnya untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.

Dampak ketiga, yang sebenarnya sangat baik bagi demokrasi ialah reformasi partai politik. Partai politik menjadi "terpaksa" untuk memikirkan kembali bagaimana membuat masyarakat Indonesia memiliki kedekatan ideologis dan programatik dengan partai politik mereka. Sebuah kondisi ideal yang sangat jauh dengan status quo sistem kepartaian kita saat ini melihat rendahnya angka party ID dan tingginya politik uang.

Dipandang Holistik

Karena tulisan ini disusun dengan perspektif yang membela sisi proporsional tertutup, maka saya ingin menawarkan sebuah gagasan yang konstruktif bagi demokrasi apabila Indonesia pada suatu saat menerapkan sistem proporsional tertutup.

Sekalipun pemilihan umum menggunakan proporsional tertutup, sangat memungkinkan bagi setiap partai politik untuk tetap menjalankan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang terbuka. Langkah-langkah reformatif seperti menegaskan sistem kaderisasi yang disiplin, menerapkan sistem seleksi caleg yang terbuka, terukur, dan terkuantifikasi bisa menjadi jawaban terhadap kekhawatiran kader dan caleg partai yang saat ini meragukan integritas partai politiknya sendiri.

Terbuka atau tertutup, distrik atau proporsional, isu-isu sistem pemilu dan sistem partai politik lainnya sepatutnya selalu dipandang secara holistik karena pembahasan ini dapat mempengaruhi trayeksi politik suatu negara, bukan sekadar urusan bisa nyaleg atau menang di pemilu selanjutnya. Kita perlu menyepakati bahwa Indonesia membutuhkan reformasi elektoral dan reformasi partai politik.

Kita tidak perlu langsung sepakat dengan sistem pemilu apa yang terbaik, sebab sistem pemilu bisa dievaluasi, dikaji, dan terus dikembangkan. Yang perlu kita ingat bersama, pemilihan umum ada untuk melakukan regenerasi kepemimpinan dan pembenahan kebangsaan, tidak bisa hanya berdebat masalah siapa yang bisa mencalonkan diri dan yang tidak, melainkan harus membahas bagaimana sistem pemilu yang dianut bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Geraldi Ryan Wibinata alumni Jurusan Ilmu Politik FISIP UI

Simak juga 'Dianggap PDIP Cuma Hore-hore Tolak Pemilu Tertutup, Golkar Bilang Gini':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT