Catatan Awal Tahun untuk Nasabah Kredit

ADVERTISEMENT

Kolom

Catatan Awal Tahun untuk Nasabah Kredit

Hepi Nuriyawan - detikNews
Senin, 16 Jan 2023 14:10 WIB
Ilustrasi wanita menggunakan kartu ATM atau kartu kredit
Foto ilustrasi: Getty Images/filadendron
Jakarta -

Tujuh tahun sudah saya terjun ke dunia lembaga keuangan. Dunia yang memang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan sejak kecil sekalipun tak pernah terlintas di kepala bakal berkecimpung di dunia yang penuh dengan dunia "uang" dan "kredit". Banyak hal yang telah saya alami selama mengemban tugas di lembaga keuangan, entah itu Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maupun di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saya mengawali karier di sebuah lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) milik swasta perorangan dari 2016 akhir. Dari sebagai seorang Staf Operasional (SO), sampai menjadi seorang Kepala Divisi Pinjaman dan Resiko (Kadiv PR). Setelah bekerja di KSP selama kurang lebih lima tahun, akhirnya saya pindah haluan ke sebuah BPR milik BUMD ke daerah dekat rumah saya, Purbalingga.

Selama itu pula, banyak kejadian yang terjadi dan bakal menjadi pengalaman berharga seumur hidup saya. Khususnya menyangkut kehidupan nasabah kredit. Mulai dari membaca karakter para nasabah, hingga peraturan-peraturan yang bisa berubah sewayah-wayah.

Contoh pertamanya yaitu dulu ketika saya melakukan penagihan kepada anggota KSP, yang tentu saja menunggak angsuran. Saya selalu berkelakar ke anggota yang menunggak itu, "Pak, Bu, mumpung aturane dereng berubah, monggo diselesaikan mawon tunggakane. Daripada mangke nek badhe pengajuan malih teng bank liya, bakal angel. Soale kerekam BI Checking (sekarang berubah menjadi SLIK OJK)."

Saya tahu dan paham bahwa KSP pada zaman itu belum terawasi secara resmi oleh lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apa yang saya lakukan dalam penagihan tersebut hanya sebatas untuk "nge-press" nasabah agar mau segera bayar tunggakannya. Saya tentu berdosa melakukan itu, karena telah melakukan kebohongan kepada anggota KSP tersebut.

Lambat laun, akhirnya kelakar saya ke anggota KSP tersebut berbuah benar. Kabar itu berembus dari Gedung DPR di Senayan pada 15 Desember 2022. Palu Sidang Paripurna DPR akhirnya diketok menghasilkan sebuah Undang -Undang (UU), bernama UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU inilah yang menjadi cikal bakal pengawasan dari OJK kepada seluruh KSP berbadan hukum di Indonesia.

Dengan terciptanya UU tersebut, maka segala bentuk usaha KSP akan terawasi oleh OJK. Salah satunya adalah tentang kredit macet nasabah. Dengan kata lain, jika ada seseorang menunggak angsuran di KSP, maka hal tersebut bakal terekam di SLIK OJK. Lebih parahnya lagi, seseorang yang nunggak di koperasi akan kesulitan mencari kredit dimanapun, entah itu di KSP, bank, leasing, bahkan pinjaman online (pinjol) atau fintech.

Walaupun anggota tersebut sudah menutup semua tunggakannya alias berstatus "Lunas", tidak bisa serta merta berkredit di tempat lain. Karena histori angsurannya masih terekam sampai entah kapan waktunya. Saya pernah punya calon nasabah yang akan pengajuan kredit. Walau sudah lunas tahun 2017, akan tetapi SLIK OJK merekam bahwa kredit sebelumnya macet, nyaris gagal bayar. Dengan begitu secara otomatis pengajuannya ditolak.

Contoh selanjutnya yaitu terkait dengan Program Restrukturisasi Kredit oleh OJK, yang kabarnya akan segera berakhir pada Maret 2023. Program relaksasi ini sangat dimungkinkan berakhir mengingat Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa PPKM Covid-19 sudah berakhir pada Jumat, 30 Desember 2022. Dengan arti lain, Indonesia sudah berangsur-angsur pulih dari virus mematikan itu, nyaris mendekati "tidak ada".

Saya pernah menemui nasabah dari bank lain yang sedang mengikuti program dari pengawas perbankan itu. Sebut saja Pak Andi (bukan nama sebenarnya). Waktu itu beliau berkata, "Kayaknya saya sudah nunggak lumayan lama. Tapi santai-santai saja, mas. Enggak ada apa-apa. Dari bank e sendiri enggak ngapa-ngapain." Saya langsung menjawab, "Pak, mending segera dibayarkan saja. Daripada nanti aturan dicabut, jenengan kalang kabut entar lho."

Saya menceritakan kisah tersebut ke salah satu pimpinan saya, Pak Riyanto, Kepala Bidang Pemasaran. Dia menerangkan bahwa apabila peraturan OJK terkait relaksasi kredit itu dicabut, maka sistem kreditnya akan menjadi normal lagi. Dengan kata lain, penanganan kredit akan menjadi normal lagi seperti sebelum pemberlakuan relaksasi kredit OJK.

Untuk itu, jika Pak Andi tadi tidak segera menyelesaikan beberapa tunggakannya sebelum program OJK tersebut dicabut, maka dia akan dihadapkan dengan penanganan kredit sesuai dengan bobot tunggakannya. Yang lebih parah adalah menuju eksekusi jaminan.

Saya sudah berkali-kali menangani nasabah dengan nilai kredit sangat memprihatinkan. Sampai dengan mengeksekusi jaminan nasabah. Saya pun pernah bersama tim di KSP membawa dua orang anggota KSP ke meja hijau dalam format Gugatan Sederhana. Walau pada akhir cerita anggota tersebut lunas juga.

Saya tidak terlalu suka dengan adanya eksekusi jaminan. Apalagi sampai di bawa ke ranah hukum pengadilan perdata. Saya memiliki prinsip bahwa nasabah itu datang ke lembaga keuangan secara baik-baik. Maka, untuk "mengakhirinya" juga harus secara baik-baik. Tetapi karena aturannya berbunyi seperti itu, mau tidak mau harus segera diselesaikan.

Lahirnya UU P2SK memberikan semacam pembaharuan sistem perkreditan di lembaga keuangan. Reformasi sektor keuangan yang diharapkan mampu mengurangi jumlah kredit bermasalah yang ada di semua lembaga keuangan. Sehingga dunia perkreditan bisa berjalan sesuai dengan harapan, salah satunya minim kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang wajib di bawah 2%.

Sejak awal berkarier di lembaga keuangan, saya selalu menekankan kepada anggota KSP yang aktif punya pinjaman untuk tidak menunggak angsuran. Kalaupun punya tunggakan, minimal segera membayar tunggakan tersebut agar membuat status kreditnya menjadi "Lancar".

Bahkan ketika saya sudah bekerja di BPR, saya masih tetap mengingatkan untuk selalu menjaga dan membayar angsuran tepat waktu. Hal itu didasari pada aturan yang mungkin saja berubah di masa yang akan datang. Kita tak pernah tahu kapan aturan itu berubah. Tahu-tahu sudah ketok palu saja itu Bapak-Ibu DPR.

Mumpung belum terlambat, yang punya tunggakan kredit agar bisa segera menyelesaikan tunggakannya. Yang sudah berjalan normal dan lancar, diusahakan menjaga sampai akhirnya bisa melunasi kreditnya. Demi menjaga nama baik di SLIK OJK yang bisa dilihat oleh semua lembaga keuangan.

Hepi Nuriyawan staf Kredit PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda); tinggal di Sokaraja, Banyumas

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT