Rumah Kaca Gerakan Mahasiswa

ADVERTISEMENT

Mimbar Mahasiswa

Rumah Kaca Gerakan Mahasiswa

M Hafiz Al Habsy - detikNews
Kamis, 12 Jan 2023 15:06 WIB
Massa mahasiswa menggelar aksi di depan gedung DPR, Jakarta. Mereka menuntut pencabutan KUHP yang baru disahkan.
Mahasiswa berdemonstrasi di DPR menolak pengesahan KUHP baru (Foto: Andhika Prasetia)
Jakarta -

Masih hangat dalam ingatan perjuangan tokoh Minke dalam karya populer Pramoedya Ananta Toer "Tetralogi Pulau Buru" seri ke-4 yang berjudul Rumah Kaca. Sebuah novel yang menceritakan fase akhir perjuangan Minke melawan pemerintahan kolonial Belanda, dan kemudian diredam melalui kegiatan yang Pram sebut dengan pe-rumahkaca-an.

Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jendral Idenburg tengah berada dalam tekanan pergerakan intelektual pribumi yang diinisiasi Minke melalui jurnalistik advokasi. Di sisi lain, pemerintah kolonial Belanda melalui Pangemanann, seorang tenaga ahli yang menjalankan tugas khusus pe-rumahkaca-an (politik pengarsipan) selalu memantau dan memberi rekomendasi pengambilan keputusan kepada pemerintah kolonialisme atas seluruh kegiatan aktivis pergerakan di Hindia-Belanda.

Pada intinya, pe-rumahkaca-an yang dimaksud Pram merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk mengontrol dan meredam seluruh pembangkangan yang ada. Kegiatan pe-rumahkaca-an dilakukan dengan pengarsipan seluruh tindak-tanduknya. Kemudian arsip-arsip itulah yang dijadikan dasar keputusan apa yang dilakukan terhadap Minke. Sederhananya kegiatan pe-rumahkaca-an ialah mengukur dan membatasi kesanggupan pergerakan Minke.

Kembali ke masa sekarang, pergerakan intelektual diperankan oleh mahasiswa, namun hampir setiap pergerakan selalu berujung pada pengabaian. Dapat dilihat berbagai tuntutan akhir-akhir ini mulai dari UU KPK, Omnibus Law, dan yang terbaru KUHP hanya sebatas didengar. Tidak satu pun dari tuntutan yang disebutkan tadi diterima dan ditindaklanjuti oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Kenyataan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan apa yang kita sebut Indonesia sebagai negara demokrasi. Pengabaian terhadap berbagai tuntutan seolah telah mantap secara skenario sehingga memaksa masyarakat untuk sekedar berlapang dada. Sistem yang terbentuk saat ini pun telah menjebak dan memperpendek napas perjuangan mahasiswa.

Legitimasi Semu

Berawal dari sebuah legitimasi yang diperoleh dalam pemilu, pemerintah baik legislatif maupun eksekutif terkesan mengingkari legitimasi tersebut. Secara prosedural pemerintah memang telah dijadikan representasi dari seluruh masyarakat yang setiap keputusannya dianggap sebagai keputusan seluruh masyarakat.

Misalnya legislatif (DPR) diperoleh dari 80 dapil yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Artinya setiap anggota DPR mewakili masyarakat yang ada di dapil masing-masing, kemudian dalam akumulasi DPR akan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini legitimasi setiap keputusan yang diambil DPR dianggap sebagai keputusan seluruh masyarakat.

Namun legitimasi tadi akhirnya hanya akan menjadi semu apabila keputusan yang diambil justru menuai penolakan dari masyarakat. Meskipun secara kolektif pergerakan penolakan dari masyarakat yang masuk tidak mencakup seluruh masyarakat. Karena tentunya menjadi hal yang sangat utopis untuk masyarakat bergerak secara kolektif (keseluruhan) untuk membuktikan legitimasi inilah yang lebih riil.

Kalkulasi penolakan masyarakat yang pada umumnya diwakili mahasiswa seringkali dijadikan tameng untuk tidak menindaklanjuti berbagai penolakan maupun tuntutan yang ada. Di mana keputusan mereka dianggap telah mewakili seluruh masyarakat atau dominan, dan penolakan dianggap hanya muncul dari segelintir golongan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, jika memandang pergerakan menggunakan logika demokrasi kuantitas, tentunya secara akumulasi pun tidak melebihi 50% plus 1 masyarakat Indonesia.

Terlepas dari kajian dalam setiap isu, dualisme legitimasi ini menjadi benang kusut yang belum dapat ditarik kesimpulannya. Sehingga kedua sisi menjadi memiliki pembenaran masing-masing dan legitimasi semu menjadi titik akhir. Kondisi ini selalu terulang di setiap isu-isu yang bermunculan, baik berupa isu kebijakan, undang-undang, dan seluruh keputusan pemerintah yang menuai penolakan dari khalayak masyarakat rami.

Matinya Oposisi

Legitimasi semu tadi juga diperkuat oleh matinya oposisi, di mana peta politik DPR saat ini dapat dikatakan tidak seimbang, sekitar 81,9% merupakan koalisi dari pemerintahan. Terlepas dari koalisi ataupun tidak koalisi, persaingan di parlemen acap kali tidak balance, dan peta persaingan pun masih merujuk pada peta politik fraksi. Dengan kondisi tersebut tentu tidak banyak hal yang dapat dilakukan oleh fraksi oposisi selain dengan walk out dari persidangan.

Namun yang ingin saya tekankan bahwa matinya oposisi yang dimaksud harus dilihat dari keberpihakan terhadap suatu keputusan. Dominannya parlemen dalam posisi on-of group secara otomatis akan memperpendek aspirasi masyarakat yang dibawa oleh mahasiswa. Hal ini dilihat dari struktur sosial yang membagi masyarakat dalam tiga kelas, yakni upper class (pemerintah), middle class (mahasiswa), dan lower class (masyarakat).

Ketika oposisi mati dalam pro-kontra suatu keputusan, maka pergerakan akan berakhir atau terbatas pada middle class. Kemudian dapat dibayangkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pergerakan mahasiswa akan semakin besar (sistem). Sebab dari klasifikasi kelas sosial tersebut dapat dipahami bahwa upper class merupakan kelas yang paling besar power-nya. Melalui legitimasi yang diperoleh melalui pemilu, seluruh aspek kehidupan bernegara telah ditumpangkan pada pemerintah untuk mengaturnya.

Jika dilihat dari wewenang yang dimiliki, maka dapat dipastikan dalam kondisi sebagaimana yang dijelaskan tadi tidak akan ada perubahan yang dihasilkan suatu pergerakan. Sebab kendali dipegang penuh oleh pemerintah dan seluruh yang memegang kendali sepakat dengan keputusan yang diambil. Sehingga standing position dari setiap pergerakan hanya berupa rekomendasi maupun tuntutan, karena perubahan atas sebuah keputusan haruslah melalui campur tangan pemerintah itu sendiri.

Rumah Kaca

Matinya oposisi dan munculnya legitimasi semu telah mengunci setiap pergerakan mahasiswa dalam suatu batasan yang sukar untuk ditembus. Jika direfleksikan pada pe-rumahkaca-an yang menghantam pergerakan Minke, maka pe-rumahkaca-an mahasiswa jauh lebih berbahaya. Sebab yang membatasi pergerakan mahasiswa hari ini dapat dikatakan by design di dalam sebuah sistem.

Pe-rumahkaca-an yang disebutkan oleh Pram secara jelas memperlihatkan posisi pro dan kontra. Namun saat ini kebenaran pun menjadi semu, sebab sistem yang terbentuk menjadi tameng yang sangat rapi untuk melawan setiap pergerakan. Kemudian pergerakan saat ini tidak dimatikan dengan sporadis, namun dihantam dengan berbagai dalih dari sebuah sistem.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius, sebab perlawanan haruslah dihadapkan dengan yang sebanding. Apabila yang dihadapi adalah sistem, maka alat perlawanan pun mestilah sebuah sistem. Dan, hal inilah yang mesti diciptakan agar konsensus kenegaraan tetap hidup di tengah matinya oposisi dan legitimasi semu yang tercipta saat ini.

M Hafiz Al Habsy Gubernur BEM KM FIS UNP Kabinet Insan Cita 2.3

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT