Saat ini, Indonesia tengah digempur isu mengenai perubahan sistem Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi proporsional tertutup. Fenomena ini mencuat sejak tempo hari dikabarkan ada berkas permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu (judicial review) dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hal tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad, gagasan ini bukan sekadar pernyataan liar atau "asal lempar" dalam rangka menguji tanggapan publik, melainkan memang merupakan isu serius yang dibuktikan dengan adanya pengajuan permohonan ke MK.
Jika dilihat sejauh ini, umumnya masyarakat dan sebagian besar partai politik lainnya memilih untuk berdiri sebagai oposisi dengan ide tersebut. Apalagi mengingat Indonesia masih berusaha membuka ruang bagi jajaran partai kecil untuk bermain di arena perpolitikan. Jelas gotong-royong pernyataan menolak ini bisa dikatakan telah menjadi stance yang populis di tengah masyarakat. Namun, hal menariknya, wacana ini justru disambut hangat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Diketahui PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mendukung perubahan sistem tersebut dari delapan fraksi lainnya, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PPP, dan PKS, yang malah sebaliknya menunjukkan sikap sinis. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, selama ini Indonesia terlalu memanjakan cara bermain yang liberal. Ia menyebutkan bahwa pola ini telah melahirkan fenomena liberalisasi politik, yang mana kapitalisasi politik, oligarki politik, hingga persaingan bebas dengan segala cara menjadi harga yang harus ditanggung oleh proses demokratisasi Indonesia.
Ditambah lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah mengonfirmasi ada persoalan ongkos pemilu yang terlalu mahal untuk digelontorkan jika berkaca dari pemilu dengan proporsional tertutup terakhir pada 2004 lalu yang hanya memakan biaya di kisaran Rp 3,7 triliun. Pertanyaan yang tepat untuk dilontarkan kepada PDIP, apakah pengusungan sistem proporsional tertutup ini menjadi jalan yang tepat untuk dipijak? Atau, justru sebaliknya menjadi senjata makan tuan bagi PDIP sendiri. Dan, apakah PDIP memiliki maksud terselubung di balik semua ini?
Mengubah Permainan
Tanpa disadari, penerapan sistem proporsional tertutup ke depannya dapat mengubah strategi permainan dalam masing-masing intrapartai. Secara otomatis, metode tunggal pencoblosan logo partai tanpa penyertaan nama kandidat legislator bisa dibilang akan menyalakan sumbu kompetitivitas antaranggota partai. Hal ini terjadi karena para konstituen tidak lagi memilih kandidat secara person-to-person.
Para calon secara sistem tidak lagi 'didesak' untuk mendekatkan diri pada konstituen daerah pemilihan (dapil), tetapi menggiring para calon kandidat untuk mengakrabkan diri ke Ketua Umum atau petinggi dan senior-senior berpengaruh dalam partai. Tidak terkecuali PDIP sendiri pun jadi perlu mewaspadai adu benturan di kalangan sesama calon kandidatnya di tingkat legislatif yang tidak lain akan berujung pada penyuburan faksionalisme .
Zariaski mendefinisikan faksi sebagai kelompok intrapartai, di mana anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Lili Romlu dalam jurnalnya yang berjudul Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi menjelaskan bahwa objektif dari faksi sendiri pun sangat beragam. Antara lain bisa dijadikan kendaraan untuk melanggengkan relasi patron-klientelisme dan eksis sebagai kontrol penyeimbang daripada dominasi kekuasaan di partai itu sendiri. Artinya, apabila dikaji dari kacamata keilmiahan, kemunculan faksi-faksi tidak selamanya dianggap buruk.
Ditegaskan juga dalam jurnal Party and Faction: Modes of Political Competition yang ditulis oleh Beller dan Belloni bahwa faksionalisme seharusnya bisa membawa angin segar pada dinamika perpolitikan dalam partai itu sendiri. Variasi usulan kebijakan publik, promosi revitalisasi nilai-nilai ideologi, serta kaderisasi kepemimpinan pun bisa dijadikan sebagai instrumen penggerak strategis bagi sebuah partai. Kendati demikian, garis darah faksionalisme di Indonesia belum pernah mencetak histori yang berbuah begitu manis.
Kehadiran beberapa partai kontemporer yang Indonesia punya saat ini, tidak lain sebagian besar juga merupakan hasil pecahan dari partai lama. Misalnya Partai Gerindra, Nasdem, dan Hanura merupakan produk dari konflik internal Partai Golkar. Sama halnya dengan Partai Bintang Reformasi yang bersumber dari pabrik perpecahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Juga terakhir, tidak kalah fenomenalnya adalah gejolak internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyulut peristiwa eksodus anggota partai besar-besaran hingga sebagian dari mereka ada yang bergabung dalam pembuatan partai baru di Partai Kejayaan Demokrasi (PEKADE) dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN).
Guratan cerita yang sama pada awal-awal sejarah Amerika Serikat (AS) sekalipun, yang kita kenal sebagai junjungan negara demokrasi di dunia. Daniel DiSalvo dalam tulisannya Party Factions and American Politics menjelaskan bahwa di sana, faksi dalam tubuh partai memiliki konotasi buruk. Dimaknai negatif karena dalam sejarahnya faksi membangkitkan kutub polarisasi yang patologis, bahkan sampai di abad ke-21 di AS sekarang. Sebab, segmentasi yang begitu kontras akan mempersulit penguatan internal partai dalam menyusun orientasi kebijakan publik untuk diagregasikan di lembaga pemerintahan nantinya.
Dengan begitu, sebenarnya lambat laun faksi regenerasi anggota PDIP sendiri pun juga dapat bergeser ke arah yang lebih buruk. Para calon anggota dewan yang seharusnya lekat dengan tupoksi pembuatan kebijakan (policy seeking), malah sibuk mengendarai pragmatisme seorang politisi yang condong pada pengejaran posisi (office seeking) dan angka pemilih (voter seeking). Jelas artinya PDIP ikut andil bahkan berperan sebagai pelopor atas kemiskinan kebijakan publik berkualitas di Indonesia.
Bermain Api
Melihat serangkaian tren ini, PDIP boleh dikatakan sedang mencoba bermain dengan api. Belum tuntas dengan urusan capres kubu Ganjar vs Puan, PDIP bisa dibilang berpotensi menambah beban elektabilitas tersendiri dengan mendukung isu ini. Mengingat sudah ada begitu banyak tanggapan akademisi, praktisi, maupun pengamat politik secara luas yang mempertanyakan tentang soliditas partai banteng. Publik mencurigai sudah ada keretakan terselubung dalam partai mereka. Sehingga begitu ironis rasanya, ketika nyatanya nanti begitu sistem proporsional tertutup benar-benar dijalankan, malah PDIP sendiri sudah terburu jatuh kewalahan mengurusi rivalitas kotor di partai mereka.
Juga beberapa waktu yang lalu, PDIP pun pernah memiliki beberapa polemik lainnya yang mengakibatkan pada penurunan elektabilitas partai, seperti isu tiga periode, penundaan pemilu, kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19, dan terakhir dikabarkan ramai hujatan terhadap Ganjar perihal pemberian dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk renovasi pembangunan beberapa rumah kader PDIP yang belum menunjukkan tanda-tanda peredaman.
Tetapi, sejauh ini PDIP bisa dibilang masih memiliki jejak yang bersih dari perpecahan akibat faksi dari internal mereka sendiri. Sehingga terlepas dari 'statistik' yang kurang begitu melegakan, sebenarnya PDIP juga akan dianggap game changer yang sangat mengesankan apabila bisa mengontrol dan memanfaatkan faksi menjadi penjaga bahkan pendongkrak standar kualitas suatu partai. Keberhasilan PDIP dalam menghidupkan faksi yang produktif akan bisa menyetarakan kesuksesan faksi yang sama seperti Liberal-Democratic Party (Partai LDP) di Jepang.
Partai LDP ini adalah partai mayoritas di Jepang yang telah berkuasa bertahun-tahun lamanya semenjak pertama kali dibentuk pada 1955. Rekor yang mengesankan ini diketahui memiliki resep rahasia memelihara faksi sebagai pergerakan abadi politiknya. Dengan faksionalisme tersebut, Partai LDP dapat mengepakkan sayapnya lebih lebar untuk mencari koneksi politik dan bisnis, misalnya seperti biaya kampanye, gandengan perusahaan-perusahaan besar yang bisa dijadikan sebagai eksekutor proyek pemerintahan, penguasaan media massa, dan profit lainnya.
Kontroversi sistem proporsional tertutup tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena isu ini tidak lagi sekadar membahas Pemilu 2024 nanti, tetapi juga masa depan perpolitikan Indonesia dalam jangka panjang. Tulisan ini tentu tidak bisa seutuhnya memecahkan misteri di balik sokongan PDIP terhadap isu bersangkutan, tetapi bisa menjadi bahan renungan bersama atas kemungkinan terciptanya dinamika faksionalisme, baik dari sudut pandang maksud PDIP sendiri maupun implikasinya terhadap politik Tanah Air. Demikian, sebaiknya PDIP perlu mematangkan ulang strategi dan taktik politik terkait isu ini. Bukan demi peruntungan partai semata, tetapi juga pembangunan iklim politik Indonesia mendatang.
Simak Video '8 Fraksi DPR Minta MK Tolak Gugatan Pemilu Proporsional Tertutup':
