.webp)
T20 Indonesia Summit 2022 diselenggarakan pada 5-6 September 2022 lalu di Nusa Dua, Bali. Mengangkat tema "Strengthening the Role of G20 to Navigate the Current Global Dynamics", forum T20 (Think-20) berusaha memberikan analisis yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang penting secara global, yang termaktub dalam tiga tema utama, yakni kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi.
Memang, kegiatan ini sudah berlangsung lebih dari dua bulan yang lalu. Rangkaian Presidensi G20 Indonesia 2022 pun secara resmi telah berakhir di Bali dan diserahkan kepada India selaku pemegang mandat Presidensi G20 selanjutnya (2023). Namun, melalui tulisan ini, saya hendak mengajak untuk 'membaca ulang' apa yang menjadi salah satu narasi yang sempat ditekankan oleh salah satu forum dalam G20 tersebut.
Proposal Kepada G20
Komunike T20 pada akhirnya memberikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada Presidensi G20 Indonesia. Salah dua yang menjadi sorotan saya adalah rekomendasi kebijakan yang berjudul Moving Beyond GDP to Achieve the SDGs dan Moving Beyond GDP: A Stock Flow Approach to Measuring Wellbeing for the G20. Inti dari kedua rekomendasi kebijakan tersebut mengajak negara-negara yang tergabung dalam keanggotan G20 untuk mulai mengukur kerangka kesejahteraan secara konsisten dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan menuju hasil yang lebih berkelanjutan.
Dengan kata lain, komunike T20 berharap negara-negara anggota G20 mulai mempertimbangkan secara serius penciptaan ukuran kekayaan melampaui ukuran PDB. Inisiatif untuk melampaui ukuran PDB ini sendiri sejatinya sudah bermula cukup lama. Berawal dari kesadaran bahwa dunia telah berada pada 'titik krisis', para pemimpin G7, melalui pertemuan mereka di Kanada pada 2018, menyerukan bahwa PDB 'tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi'.
Kesadaran ini kemudian semakin keras disuarakan bukan hanya oleh negara-negara yang tergabung dalam G7 ataupun G20, tapi juga oleh berbagai organisasi internasional dunia seperti PBB, Bank Dunia, dan lembaga multilateral lainnya. Kembali kepada konteks Presidensi G20 Indonesia, motto "Pulihkan Bersama, Pulih Lebih Kuat" secara langsung dan sadar juga menyerukan hal yang serupa. Yaitu, penekanan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima secara sosial dan lingkungan.
Rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh T20 secara rinci setidaknya memuat beberapa saran. Pertama, saran kepada negara-negara G20 agar melibatkan para pembuat keputusan dan mitra mereka di berbagai negara dalam pembangunan kapasitas seputar kekayaan inklusif. Kedua, meminta negara-negara G20 agar berkomitmen pada penciptaan pengukuran rutin kekayaan inklusif tersebut melalui kantor statistik nasional di masing-masing negara. Ketiga, meminta agar negara-negara G20 berkomitmen dalam menggunakan data yang dihasilkan tadi dalam membuat keputusan baru.
Komike T20 sadar bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Perubahan untuk mengukur kesejahteraan melampaui PDB tentu memakan waktu. Dibutuhkan langkah yang konkret dan sumber daya yang signifikan dalam memimpin transisi ini. G20 dianggap mampu menjadi pemeran utama transisi ini di dunia, mengingat G20 sendiri merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.
Narasi Degrowth
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Komike T20 tampaknya berawal dari satu narasi yang semakin hari semakin sering didiskusikan di ruang publik. Gagasan terkait economic degrowth (ekonomi negatif) dapatlah dikatakan merupakan dasar dari pembentukan rekomendasi kebijakan ini.
Gagasan degrowth pada mulanya muncul sebagai perlawanan terhadap praktik economic growth (ekonomi pertumbuhan), pada Hari Bumi 1972. Erik Assadourian, seorang peneliti senior Worldwatch Institute (WI) dalam tulisannya yang berjudul The Path to Degrowth in Overdeveloped Countries mengartikan bahwa economic degrowth merupakan upaya untuk mengarahkan ekonomi guna mencapai target di luar target-target pertumbuhan ekonomi yang selama ini digunakan (baca: PDB).
Argumen utama dari economic degrowth adalah perubahan sosial secara demokratis untuk meruntuhkan logika kapitalisme. Target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi dianggap hanya akan menambah beban-beban lain bagi pemerintah. Mengejar pertumbuhan ekonomi dengan hanya berfokus pada peningkatan —tanpa upaya mengurangi— konsumsi akan menyebabkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang selama ini dilakukan sia-sia.
Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, yakni melalui paradigma economic degrowth, dengan harapan menciptakan kehidupan yang lebih adil dan lestari. Setidaknya ada tiga ide utama dalam paradigma economic degrowth yakni praktik ekonomi ekologis, penurunan konsumsi, dan penolakan atas ekonomi kapitalistik.
Perlu digarisbawahi, economic degrowth bukan berarti upaya untuk menciptakan resesi. Economic degrowth merupakan rancangan terencana yang ditujukan untuk memperlambat aktivitas ekonomi agar kerugian yang dialami oleh manusia dan alam bisa diminimalisasi. Hal ini tentu sama sekali berbeda dengan resesi; resesi sendiri berarti penurunan aktivitas ekonomi secara tidak terencana yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kemiskinan dan pengangguran.
Ada berbagai langkah dan misi yang bisa direncanakan dalam menggunakan paradigma economic degrowth, seperti alokasi pajak dari yang sebelumnya memberikan manfaat ke sektor-sektor pribadi menuju alokasi ke sektor-sektor yang lebih memberikan manfaat secara bersama-sama. Hal ini yang sudah dilakukan oleh Italia dan Peancis yang mengalokasikan pajaknya untuk membangun kota-kota transisi (transition towns); kota-kota ini mengajak masyarakatnya untuk mulai hidup lebih sehat dan mengurangi konsumsi sehari-hari, seperti konsumsi makanan dan energi.
Selain itu, misi economic degrowth juga dapat dilakukan dengan beberapa cara lain. Jason Hickel dalam bukunya yang berjudul Less is More mengemukakan beberapa cara untuk menerapkan economic degrowth, seperti mengembalikan mandat public goods kepada rakyat yang membutuhkan, mendistribusikan penghasilan dan kekayaan secara lebih adil, memperpendek dan membagi jam kerja, mengganti pekerjaan ekstraktif dan eksploitatif ke pekerjaan reproduktif, hingga menerapkan struktur kepemilikan kolektif.
Inti dari misi-misi penciptaan economic degrowth adalah membebaskan mayoritas penduduk dunia dari tuntutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, yang bagi pendukung paradigma ini disinyalir merupakan sebab utama mengapa berbagai upaya menuju pembangunan berkelanjutan selama ini tampak seolah gagal dan sia-sia.
Konteks Indonesia
Apabila ditelisik lebih jauh, praktik economic degrowth sejatinya bukan merupakan hal baru dalam praktik ekonomi di banyak tempat, khususnya Indonesia. WALHI, dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia memaparkan bahwa beberapa praktik ekonomi lokal di Indonesia sebenarnya sudah sejalan dengan konsep degrowth yang didiskusikan sebagai gerakan sosial dan paradigma baru perekonomian ini.
Praktik ekonomi lokal di beberapa daerah di Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur menunjukkan adanya ciri utama dari paradigma degrowth, yakni pengintegrasian aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam hidup dan berkehidupan. Praktik berkehidupan Komunitas adat Marind di Merauke, Papua dan komunitas Samadhaya di Desa Wukirsari, Yogyakarta juga menunjukkan hal yang serupa; hidup komunal dan selaras dengan alam merupakan paradigma utama menuju solidaritas sosial dan ekonomi bagi mereka.
Pola kehidupan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia tersebut dapat dilihat memiliki satu kesamaan, yakni kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada kelestarian alam, baik dalam hal ekonomi maupun sosial-keagamaan. Oleh karena itu, dalam praktik ekonomi lokal di wilayah-wilayah tersebut, tujuan-tujuan terkait kesejahteraan sosial dan ekonomi justru didapat dari bagaimana cara mereka menjaga keasrian alamnya.
Oleh karena hal ini (economic degrowth) bukan merupakan hal yang amat baru bagi konteks Indonesia, sudah sepatutnya pemerintah berani untuk bergerak lebih jauh dalam menentukan set indikator baru sebagai alat ukur kesejahteraan, yang biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan. Indonesia semestinya dapat menggunakan power yang dimilikinya melalui Presidensi G20 kemarin untuk menciptakan set indikator baru tersebut.
Bukan pekerjaan yang mudah memang untuk menerapkan transisi melawan logika kapitalisme ini. Namun, dibutuhkan langkah yang jauh lebih konkret dan jelas agar perjuangan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) menjadi lebih nyata. Indonesia mungkin bisa belajar dari Bhutan, di mana PDB tidak lagi menjadi alat ukur kesejahteraan di negara. Alih-alih menggunakan PDB, Bhutan mengukur kesejahteraan rakyatnya melalui Gross National Happiness Index (Indeks Kebahagiaan Nasional Bruto).
Membaca ulang narasi economic degrowth dalam forum G20 lalu tentu akan menyadarkan kita pada kenyataan bahwa transisi ini membutuhkan sumber daya publik yang signifikan, serta risiko yang besar dalam penerapannya. Transisi melampaui PDB dalam mengukur kesejahteraan merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan kerja sama antara negara-negara di dunia. Dibutuhkan otoritas global dalam penerapan paradigma baru perekonomian ini, karena akan terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh satu negara.
Sebagai forum global, G20 sendiri sejatinya memiliki kemampuan yang unik untuk mengatur agenda global dan mempengaruhi norma global yang ada. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa forum G20 merupakan forum yang ideal untuk membumikan narasi economic degrowth ini, minimal di negara-negara anggotanya.
Akhir kata, tentu masih diperlukan riset yang mendalam terkait penerapan set indikator baru sebagai alat ukur kesejahteraan ini. Pemerintah dapat menggunakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dimilikinya untuk meneliti, bagaimana langkah konkret dalam menerapkan paradigma economic degrowth ini dalam skala nasional. Karena, sekeras apapun seruan dari PBB maupun lembaga multilateral lainnya, negaralah yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengatasi tantangan ini. Atas nama 'pembangunan berkelanjutan' yang sudah sangat sering digaungkan, langkah konkret tersebut harus sesegera mungkin diciptakan.
Simak juga 'Momen Jokowi Serahkan Palu Presidensi G20 ke India':
