Dilema Impor Pangan

ADVERTISEMENT

Dilema Impor Pangan

Gatot Irianto - detikNews
Selasa, 10 Jan 2023 11:30 WIB
Gatot Irianto (Dok. Pribadi)
Foto: Gatot Irianto (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Belakangan ini diskursus publik tentang impor pangan terus mengemuka, terbuka dan memanas. Para pihak yang pro impor dan kontra impor pangan menyampaikan argumen fundamentalnya. Semua pihak selalu menyatakan demi kepentingan masyarakat kecil, demi pengehamatan devisa, dalam rangka pengendalian inflasi, harga pangan impor lebih murah, mutu lebih bagus dibandingkan produk sejenis yang dihasilkan petani dalam negeri, demi penyediaan pangan untuk hadapi bencana dan masih banyak lagi.

Pertanyaan mendasarnya, apakah impor pangan itu merupakan suatu kebutuhan, 'keterpaksaan' atau karena motif ekonomi? Mengapa pemerintah tidak membuka diskusi terbuka dengan melibatkan semua pihak tentang impor pangan, sehingga diperoleh pandangan yang komprehensif sebagai bahan pengambilan keputusan?

Diskusi untuk menjawab pertanyaan publik tentang: argumen yang mendasari impor pangan, jenis komoditas pangan yang perlu diimpor, volumenya, kapan, megapa, bagaimana dan siapa yang ditugasi melakukan impor pangan dan apa kewajiban bagi importir pangan untuk memacu produksi pangan sejenis di dalam negeri dalam rangka menuju kedaulatan pangan? Seperti importasi bawang putih, importir diberikan tugas untuk wajib tanam. Mengapa untuk tebu, sapi, kedelai tidak dilakukan hal yang sama?

Perlu dipilah dan dipilih jenis komoditas, waktu (timing), serta dalam rangka apa, impor pangan itu dilakukan agar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia dalam arti luas, bukan sebaliknya menimbulkan mudarat bahkan merugikan masa depan pertanian yang sangat menentukan kemandirian, masa depan dan kedaulatan Indonesia?

Keterpaksaan atau Motif Ekonomi?

Komoditas pangan yang memang secara agroklimat luas lahan yang sesuai (land suitibilties) terbatas, importasi bahan pangan atau pangan dapat dikatakan suatu keterpaksaan, sehingga argument sederhananya bisa dimengerti. Importasi gandum dapat dikatakan suatu keterpaksaan, karena luas areal yang sesuai untuk tanaman gandum tidak terlalu luas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi sebagaian besar dari impor.

Meskipun argumen tersebut tidak sepenuhnya benar dan masih bisa diperdebatkan, karena Indonesia bisa memproduksi tepung singkong, tepung sagu dalam jumlah sanghat besar sebagai bahan tepung non gluten yang bisa dijadikan bahan pangan substitusi gandum. Pertanyaan berikutnya, mengapa volume impor gandum terus meningkat, padahal Indonesia mampu memproduksi tepung singkong dalam volume yang besar, karena dapat tumbuh di lahan kering, lahan sawah, lahan rawa. Mengapa tidak ada wajib tanam gandum untuk memacu perluasan dan peningkatan produktivitas gandum nasional?

Lagi lagi debat terbuka bisa digelar karena menyangkut kemampuan produksi baik kuantitas, kualitas dan harga yang kompetitif. Pemerintah bersama DPR harus melakukan perubahan fundamental regulasi yang berpihak terhadap produksi pangan dalam negeri seperti singkong, sagu melalui insentif riset yang maju, insentif harga, penyediaan fasilitas pasca panen, pengolahan hasil dan pasar serta diikuti pajak impor bagi komoditas pesaingnya seperti gandum atau komoditas komplementernya, sehingga tepung singkong, sagu produksi dalam negeri Indonesia kompetif menghadapi kompetitornya dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Bagaimana dengan gula, daging sapi dan beras yang volume impornya cenderung meningkat? A priori gula dan daging sapi sudah masuk ke perangkap pangan (food trap) dan berat untuk bangkit kembali. Indonesia bisa berswasembada gula, ketika perusahaan perusahaan perkebunan asal Eropa membangun perkebunan besar di Indonesia. Bahkan tahun 1870-an di Zaman penjajahan Belanda, Indonesia menjadi produsen dan eksportir gula dunia.

Ketika industri gula dunia sempat ambruk tahun 1921, akibat penyakit mosaic dan sereh, varietas tebu hasil penelitian Het Proefstation Oest Java (POJ) yang sekarang Bernama Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) mampu menghasilkan varietas yang bisa menyelamatkan Industri gula dunia. Artinya ada bukti empiris bahwa Indonesia pernah dan mampu berswasembada gula dengan dukungan riset yang hebat.

Daging sapi juga bisa dikatakan 'hampir mustahil' merebut kembali kejayaan sebagai negara pengekspor sapi seperti di era Tahun 1970an. Argumennya, importasi daging sapi dan sapi hidup (bakalan) terus meningkat 10 tahun terakhir, riset pemuliaan (breeding) sapi tidak bergerak, sehingga mendistruksi industri peternakan sapi rakyat.

Diperburuk lagi harga pakan yang tergantung pakan impor bungkil kedelai dan tepung tulang (meat bone meal) yang hanya dikuasai segelintir konglomerasi, menyebabkan peternak tidak berdaya dan terus diperdaya, sehingga ambruk ekonominya. Modus distruksi komoditas pangan utamanya beras sedang dan terus intensif digempur baik sadar maupun tidak sadar oleh para pihak termasuk oknum pengambil kebijakan di dalam negeri demi perburuan rente. Ironisnya, slih alih Bulog dibesarkan tetapi malah dikerdilkan, didistruksi, sehingga kemampuannya makin melemah.

Celakanya, Bulog sendiri juga belum melakukan transformasi bisnis prosesnya secara maksimal tetapi bertahan dengan bisnis proses jadul yang tidak kompetitif. Pengadaan beras selalu dari pihak ketiga, hanbya Sebagian melakukan pembelian gabah petani. Selain mahal, juga tidak langsung menolong petani, karena harga yang diterima petani saat panen raya akan dikendalikan oleh tengkulak.

Sementera itu, pihak swasta sudah menggunakan teknologi moderen dalam prosesing gabah menjadi beras premium dengan by product yang berkualitas. Cepat dan pasti daya saing Bulog melemah dan dengan mudah dikalahkan swasta. Saat Bulog hancur karena terus digerogoti beras impor dan pasarnya makin sempit, maka tamatlah kemampuan Indonesia untuk berdaulat terhadap beras, karena produksi dan distribusi serta harga beras dilepas pada mekanisme pasar.

Ketika itu, berlakulah hommo hommini lupus, siapa yang kuat menang, siapa yang kuat akan mengeksploitasi yang lemah. Pertanyaannya, bagaimana mengembalikan kedaulatan pangan Indonesia dariimportir menjadi eksportir?

Riset dan Insentif Ekonomi

Diperlukan dukungan riset yang paripurna dan insentif ekonomi agar produksi pangan dalam negeri kompetitif menghadapi kompetitornya. Riset yang tangguh berhasil dilakukan untuk komoditas kelapa sawit baik hulu (produksi kecambah masal dengan mutu tinggi dan harga kompetitif), on farm (budidaya yang berhasil dikuasai teknologinya) dan hilirnya (produk hilirisasi sawit yang sangat beragam), menyebabkan pertumbuhan areal kelapa sawit, produksi, produktivitas dan pengolahan hasilnya menguasai pasar dunia.

Ketika kelapa sawit mengalami tekanan di pasar dunia dengan berbagai isu yang dikembangkan kompetitor, pemerintah sigap turun tangan dengan program bio diesel mulai B10, B 20 bahkan Tahun 2023 pemerintah memutuskan B 35. Artinya secara langsung maupun tidak langsung produk sawit Indonesia ditopang kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat kuat dan langsung mengena ke titik sasaran.

Gula pasir juga dipastikan bisa melakukan reborn ke masa kejayaannya jika lembaga riset perkebunan tebu dalam negeri mampu menyediakan bibit unggul, pupuk dan didukung industri pengolahan hasil yang berkualitas. Didukung perluasan areal baru dan pengendalian terhadap gempuran masuknya impor, baik berupa gula kristal putih maupun rafinasi, dipastikan produksi gula di dalam negeri bakal bergairah dan siap berpacu mengejar bahkan menyalip kompetitornya.

Insentif yang baik di sektor perkebunan terbukti banyak memunculkan pabrik gula baru, sehingga cepat dan pasti, pertumbuhan produksi gula dalam negeri akan terakselerasi.

Dukungan fundamental lainnya yang diperlukan sektor pangan adalah riset teknologi pembuatan pupuk berdasarkan teknologi terkini. Harga bahan baku pupuk dan pupuk yang terus melambung akan menggelembungkan besaran subsidi pupuk, sehingga kuantum pupuk subsidi yang dapat disediakan pemerintah terus menurun dan tidak sejalan dengan tuntutan swasembada pangan pokok yang jumlah komoditasnya terus meningkat.

Riset pupuk nano untuk unsur makro tanaman seperti Nitrogen, Phosfor dan Kalium harus secepatnya dikuasai Indonesia, agar daya saing produk pertanian nasional terjaga bahkan lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Tanpa dukungan riset produksi pupuk yang handal, maka beban biaya produksi dari pupuk akan semakin besar dan tidak terkendali serta tidak memberikan keuntungan yang menjanjikan. Implikasinya pertanian akan ditinggalkan petani mudanya, sehingga masa depan pertanian makin suram.

Pupuk biologis berbasis mikroba genetic modified organism (GMO) terbukti berhasil dikembangkan di sektor industri pangan (penyedap rasa) mampu meningkatkan kemampuan produksi lebih 100x dibandingkan metode mikroba konvensional. Artinya jika sektor pupuk dapat ditransformasi dan diakselerasi teknologinya, maka pemerintah membuka peluang ekonomi lebih besar untuk jangka waktu yang panjang.

Sebaliknya jika transformasi tidak berhasil, maka kemampuan sektor pertanian akan semakin menurun competitiveness-nya. Jika pupuk tidak mampu menjadi insentif ekonomi secara menyeluruh dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional baik dalam hal jenis, jumlah, mjutu dan harga yang memadai, maka cita cita Indonesia dalam memenangkan persaingan global harus dikubur dalam dalam. Itu sebuah pilihan, keputusan ada pada kita.

Gatot Irianto. Analis Kebijakan Utama, Kementerian Pertanian, Penasehat IFRI.

(rdp/rdp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT