Harapan Menolak Perppu Cipta Kerja

ADVERTISEMENT

Kolom

Harapan Menolak Perppu Cipta Kerja

Rino Irlandi - detikNews
Kamis, 05 Jan 2023 14:30 WIB
Ilustrasi: Tim Infografis/Fuad Hasim
Jakarta -

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menuai banyak kritik. Bak hujan di awal tahun, kritik itu kini berdatangan dari segala penjuru. Dalih utama kritik tersebut mengatakan bahwa Perppu Cipta Kerja adalah bentuk nyata pembangkangan Presiden Jokowi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika Anda termasuk orang yang berpendapat demikian, kita sekarang berada di "kereta" yang sama.

Pada 25 November 2021, gegap gempita kemenangan rakyat dirayakan. Hari itu MK memutus UU Cipta Kerja secara formil inkonstitusional bersyarat. Sebabnya, UU Cipta Kerja dibuat secara serampangan oleh Presiden dan DPR. MK kemudian meminta Presiden dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja paling lama dua tahun sejak dibacakannya putusan.

Kini, satu tahun setelah putusan itu, Presiden Jokowi melaksanakan perintah Putusan MK. Tapi, yang dilaksanakan hanya satu: memperbaiki UU Cipta Kerja. Sementara, perintah yang lain dalam putusan yang sama diabaikan. Presiden Jokowi sama sekali tidak memperhatikan perintah lain itu. Padahal, perintah-perintah lain inilah yang menjadi alasan utama mengapa produk mahakarya legislasi Presiden dan DPR yang berlabel UU Cipta Kerja itu dibatalkan oleh MK.

Selain karena undang-undang tersebut dibuat dengan prosedur omnibus yang tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, alasan utama MK membatalkan UU Cipta Kerja juga karena undang-undang itu tidak cukup mengakomodasi partisipasi publik. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, besarnya animo penolakan masyarakat pada saat UU Cipta Kerja disahkan sebenarnya sudah mencerminkan minimnya partisipasi publik dalam pembuatannya.

Karenanya, dalam putusan bernomor 91/PUU-XVIII/2020 itu, MK memerintahkan Presiden dan DPR untuk memperhatikan partisipasi publik ketika hendak memperbaiki UU Cipta Kerja. Namun, seperti yang Anda saksikan saat ini, pepatah masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri rasanya pantas ditujukan kepada Presiden Jokowi. Ini karena, pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sama sekali tidak mengakomodasi partisipasi publik.

Perppu adalah pembuatan undang-undang secara kilat. Ia dibentuk manakala ada situasi genting yang memaksa. Karena sifatnya genting, maka pembuatan perppu tidaklah didesain untuk menguatkan partisipasi publik. Sebaliknya, perppu justru didesain untuk memotong jalur-jalur substansial dalam pembentukan undang-undang, termasuk menerabas dan menihilkan partisipasi publik.

Berharap pada DPR?

Kalau kita merujuk pada Pasal 22 UUD 1945, masa keberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sangatlah tidak pasti. Ini karena, keberlakuannya memerlukan persetujuan dari DPR. Jika DPR menyetujui, maka perppu tersebut akan menjadi undang-undang yang permanen. Namun, bila ditolak DPR, maka perppu tersebut harus dibuang ke tong sampah.

Kondisi ini mungkin memunculkan harapan. Sebuah harapan untuk segera membuang Perppu Cipta Kerja ke tong sampah. Tapi, bisakah kita mengandalkan DPR untuk menolak pengalihan status Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang permanen? Jujur saja, saya merasa sangat pesimis. Karena, agak sulit rasanya untuk berharap banyak pada lembaga yang mendaku diri sebagai wakil rakyat ini.

Mengapa demikian? Begini, biar saya kasih alasan. UU Cipta Kerja adalah produk bersama DPR dan Presiden. Kedua institusi politik ini bahu membahu menyusun UU Cipta Kerja yang berjumlah ribuan halaman itu. Saat pengesahannya pada tahun 2020 lalu, Anda tahu berapa fraksi yang menyetujui UU Cipta Kerja sehingga produk ini sah menjadi undang-undang? Hampir semua fraksi di DPR menyetujuinya.

Kalau dihitung, dari sembilan fraksi yang ada di DPR, ada enam fraksi yang menyetujui UU Cipta Kerja tanpa syarat yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP. Sementara, Fraksi PAN menyetujuinya dengan catatan dan hanya dua fraksi sisa yang menolak yaitu Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.

Peta dukungan parpol di DPR terhadap UU Cipta Kerja saat pengesahannya pada tahun 2020 ini agaknya bisa menggambarkan nasib Perppu Cipta Kerja ke depannya di tangan DPR. Apalagi, dengan status PAN yang saat ini sudah bergabung dengan koalisi pemerintah, potensi dukungan parlemen terhadap Perppu Cipta Kerja makin besar. Maka, dapat dikatakan bahwa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang nyaris hanya seperti membalikkan telapak tangan.

Berhadap pada MK?

Kini, satu satunya harapan kita ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Institusi peradilan ini memang dibentuk untuk menampung keluh kesah warga negara atas berlakunya suatu produk hukum yang mengecewakan. Tapi, bagaimana potensinya?

Ada kemungkinan besar MK akan membatalkan Perppu Cipta Kerja. Ini karena, selain MK telah membatalkan UU Cipta Kerja dengan substansi yang nyaris sama dengan Perppu Cipta Kerja pada tahun 2020 lalu, seperti yang saya katakan tadi, Presiden Jokowi telah mengabaikan perintah MK dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 ketika menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

Peluang ini harus dimanfaatkan oleh siapa saja yang menolak Perppu Cipta Kerja. Akan tetapi, kita harus menunggu DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang permanen. Mengapa demikian? Memang, setelah tahun 2009, Perppu dapat menjadi objek pengujian di MK. Namun, perlu diingat bahwa ketentuan pengujian perppu hanya dapat dilakukan sampai perppu belum disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.

Apabila dalam proses pengujiannya di MK perpu telah diundangkan oleh DPR, maka pengujian perkaranya telah kehilangan objek. Akibatnya, permohonan akan dikembalikan pada keputusan pemohon yang mengajukan perkara pengujian. Kondisinya, kemungkinan paling cepat DPR mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah tanggal 10 Januari 2023.

Itu adalah tanggal yang sangat singkat untuk pengujian perppu. Belum sidang dimulai, pengujian sudah kehilangan objeknya. Sehingga, akan lebih bijak jika kita menunggu pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang terlebih dahulu, baru setelahnya mengajukan judicial review undang-undang tersebut ke MK.

Rino Irlandi alumnus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT