Bangkitnya UU Cipta Kerja!

ADVERTISEMENT

Kolom

Bangkitnya UU Cipta Kerja!

Yuniar Riza Hakiki - detikNews
Rabu, 04 Jan 2023 10:50 WIB
Massa dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bersama mahasiswa berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (21/5/2022). Aksi yang bertepatan dengan peringatan 24 tahun reformasi tersebut membawa 14 tuntutan, yaitu pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, penolakan revisi UU PPP, diturunkannya harga minyak goreng dan tolak penundaan Pemilu. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.
Foto ilustrasi: Asprilla Dwi Adha/Antara
Jakarta -

Kurang dari dua tahun sejak ditidurkan sekejap oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena inkonstitusional bersyarat, kini UU Cipta Kerja kembali bangkit lewat Perpu 2/2022 yang diterbitkan Presiden Jokowi. Pada Jumat (30/12) lalu, seorang lawyer yang berhasil menumbangkan UU Cipta Kerja mengirimkan link berita lewat pesan WA. Berita itu judulnya Mahfud MD: Perppu Gugurkan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja, selang satu spasi di bawahnya disusul berita Penggugat UU Ciptaker: Jokowi Membangkang Konstitusi, terbitkan Perppu.

Agak terkejut tur ngilu, saya respons WA itu dengan sticker animasi kepala pening disusul saya ketik "rezim jalan tol bang." Ternyata sepemikiran, ia pun menilai sama soal penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh Jokowi ini, yang tidak jauh dari model proyek jalan tol dan jalan by pass. Ya, memang, rezim ini dalam berbagai keputusan memang suka yang cepat, terobos, pintas. Bagus sih pada satu sisi, tapi bisa celaka juga kalau tidak cermat dan hati-hati.

Pemenuhan Partisipasi Publik

Sekitar setahun yang lalu, MK lewat Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Rasionalitas waktu paling lama dua tahun itu dimaksudkan MK agar UU Cipta Kerja bisa dibentuk memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang. Sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan yang harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, sesuai pengejawantahan perintah konstitusi Pasal 22A UUD 1945.

Bahkan dalam putusannya, MK juga men-dirrect mention kepada pembentuk UU agar dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat. Namun, apakah perintah konstitusional untuk melakukan perbaikan tersebut sudah benar-benar dilakukan?

Aspek paling utama dan penting dalam perintah perbaikan UU Cipta Kerja terletak pada pemenuhan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Karena, kalau soal pemenuhan cara atau metode yang pasti, baku, dan standar nyatanya sudah disiasati (di-by pass lebih awal) dengan merevisi UU 12/2011 yang memasukkan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan soal kesalahan teknis penulisan di dalam UU Cipta Kerja pun juga sudah disiasati.

Sedangkan soal keterpenuhan meaningful participation-nya ini, Presiden lewat penjelasan umum Perpu 2/2022 meng-claim bahwa pemerintah pusat telah membentuk Satgas UU Cipta Kerja yang memiliki fungsi melaksanakan proses sosialisasi UU 11/2020. Satgas UU Cipta Kerja bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dianggap telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap UU 11/2020 Cipta Kerja.

Meski proses sosialisasi itu dianggap telah dilaksanakan, hanya saja apakah mandat untuk memenuhi partisipasi publik yang bermakna itu benar-benar sudah dilaksanakan dan dipenuhi? Bahkan termasuk pada semua aspek substantif dari UU Cipta Kerja yang jamak menuai penolakan publik dan berbagai kelompok masyarakat terdampak, apakah sudah didialogkan? Sehingga publik bisa didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, serta mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Tetapi agak mustahil, bahkan tidak identik/sekonsep juga dengan karakteristiknya apabila Perpu itu disusun dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Karena, secara konseptual Perpu itu dibentuk dalam hal keadaan ihwal dan kegentingan yang memaksa. Situasi genting dan memaksa itulah yang justru lebih mendominasi dan melatarbelakangi terbitnya Perpu.

Alih-alih disusun dengan memenuhi partisipasi publik yang bermakna, paling-paling hanya dipenuhi dalil pembenarnya agar Perpu bisa memenuhi semua unsur konstitusional "kegentingan yang memaksa" itu. Tidak percaya? Baca saja penjelasan umum, dan simak lagi konferensi pers Menko Perekonomian dan Menko Polhukam.

Lho, tapi katanya Perpu Cipta Kerja juga sudah merevisi/memperbaiki sebagian substansinya? Ya, coba mari bareng-bareng kita cek lembar per lembar Perpunya yang sejumlah 1.117 halaman itu....

Yuniar Riza Hakiki peneliti PSHK UII Yogyakarta

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT