Waspadai Perang Harga Minyak 2023

ADVERTISEMENT

Kolom

Waspadai Perang Harga Minyak 2023

MH Said Abdullah - detikNews
Rabu, 04 Jan 2023 08:43 WIB
Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah
Foto: Dok Istimewa
Jakarta -

Sedia payung sebelum hujan, barang kali itu pesan pepatah yang tepat menghadapi perang harga minyak pada tahun ini. Saling serang antara Uni Eropa, G7 dan Australia versus Rusia telah dilancarkan sejak pecah perang di Ukraina. Terbaru, Uni eropa, G7 dan Australia memberlakukan batasan harga minyak mentah lintas laut Rusia sebesar 60 dolar AS per barel.

Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Uni Eropa (UE) dan negara-negara G7 serta Australia dilarang untuk menyediakan layanan yang memungkinkan transportasi laut, seperti asuransi, bagi minyak Rusia yang dijual di atas batas harga yang ditentukan

Kebijakan ini diniatkan agar harga minyak dari Rusia harganya rendah. Rendahnya harga minyak Rusia dimaksudkan akan memukul pendapatan mereka, sehingga pundi pundi mereka untuk membiayai perang di Ukraina akan menyusut.

Apakah kebijakan yang dilancarkan oleh Uni Eropa dan G7 tersebut efektif? Uni Eropa dan G7 tentu saja berharap kebijakan ini efektif, sebab selama ini mereka menjadi buyer minyak Rusia yang cukup besar. Bahkan Jerman dan Belanda menjadi pengimpor terbesar kedua dan ketiga.

Berpijak pada sanksi sanksi sebelumnya yang dilakukan barat, harga minyak dunia malah kian meroket, dan memukul balik mereka sendiri. Di pihak lain Rusia telah mendapatkan Tiongkok, India, Brazil, beberapa negara Eropa Timur, bahkan Indonesia sebagai buyer pengganti.

Atas tekanan dari Uni Eropa dan G7, Presiden Putin tidak tinggal diam. Akhir Desemner lalu, Putin menyampaikan Per 1 Februari 2023 Rusia akan melarang pasokan minyak ke negara-negara yang telah memberlakukan batasan harga pada produk minyak dan minyak bumi Rusia, termasuk opsi pengenaan harga maksimum dari negara negara tersebut.

Ancaman ini patut kita perhitungkan dampak globalnya. Rusia adalah negara pengekspor minyak terbesar kedua di dunia, dengan kapasitas produksi 10,5-10,9 juta barel per hari, atau sekitar 12 persen dari total produsen minyak dunia. Berkurangnya minyak Rusia masuk pasar global justru kian mendorong naiknya harga minyak global. Sehingga efektivitas sanksi Uni Eropa dan G7 itu layak diragukan.

Hampir setahun lalu OPEC+ menikmati berkah harga minyak global bertengger diharga tinggi. Pendapatan mereka berlipat lipat dibanding tahun sebelumnya. Saudi Aramco membukukan laba US$ 130 miliar pada rentang Januari-September 2022, atau naik 67% (yoy). Pada rentang yang sama Exxon Mobil mencatatkan laba US$ 43 miliar naik 203% (yoy), Shell US$ 31,9 miliar, naik 271% (yoy), Chevron US$ 29,1 miliar, naik 175% (yoy), Petro China US$ 16,6 miliar, naik 60% (yoy).

Meskipun harga minyak menunjukkan tren menurun, namun peningkatan volume ekspor minyak dan lonjakan harga gas membuat dompet Rusia tebal. Dompet Rusia dari pemdapatan energi pada tahun 2022 ditaksir US$ 337,5 miliar, naik 38% (yoy), setara Rp. 5.062,5 triliun (kurs 15.000).

Bagaimana dengan tahun 2023? Apakah minyak bumi akan tetap menjadi rezeki nomplok? Badan Energi Amerika Serikat merilis Laporan Winter Fuels Outlook 2023 yang menyatakan harga minyak dunia, khususnya jenis WTI dikisaran US$ 89 per barel. Tidak terpaut jauh dengan harga minyak jenis Brent yang diperkirakan pada kisaran US$ 93 per barel.

Perkiraan ini tidak jauh dari asumsi ICP yang kita tetapkan pada APBN 2023 sebesar US$ 90 per barel. Namun asumsi asumsi ini belum merangkum dinamika terbaru, khususnya lembaran pertikaian baru antara Uni Eropa, G7 dan Rusia atas harga minyak. Bisa jadi langkah ini menimbulkan pergeseran harga minyak dunia cukup melebar dari batas asumsi.

Kelola Momentum

Pemerintah pada 3 Januari 2023 membuat kebijakan baru terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Jika sebelumnya kebijakan penyesuaian harga terhadap BBM non subsidi langsung dilakukan oleh Pertamina sebagai operator, namun kick off kebijakan minyak tahun 2023 diawali dengan rapat tingkat kabinet terbatas untuk memutuskan penyesuaian harga BBM non subsidi.

Terasa sangat spesial. Sebab, biasanya cukup diumumkan oleh Pertamina, sebab BBM non subsidi ini sepenuhnya menjadi pertanggungan pertamina.

Kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut antara lain; Harga Pertamax yang semula Rp.14.500 menjadi Rp.12.800 - 13.300, harga Pertamax Turbo dari sebelumnya Rp15.200 turun menjadi Rp14.050-14.350, dan harga Pertamax Dex menjadi Rp16.750 dari yang sebelumnya Rp.18.300 per liter. Saya apresiasi kebijakan ini, meskipun BBM non subsidi menyasar bukan rumah tangga miskin, betapun, kebijakan ini meringankan rakyat.

Seperti yang saya utarakan di atas, perang harga minyak antara Uni Eropa, dan G7 versus Rusia bisa membuat harga minyak bumi tidak menentu, dan sulit dikalkulasi. Sebab banyak variabel politik global yang ikut nimbrung menjadi penentu, diluar hitungan "teknokrasi" energi.

Oleh sebab itu, baik pemerintah maupun pertamina sama sama memiliki resiko. Resiko disisi pemerintah menanggung beban subsidi dan kompensasi BBM, sedangkan pertamina dibatasi penetapan harga oleh pemerintah untuk BBM non subsidi, khususnya pertamax, sehingga selisih harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian menjadi tanggungan Pertamina.

Pemerintah dan Pertamina harus hemat kantong, meskipun profit naik pada tahun 2022. Pemerintah dan Pertamina membutuhkan tabungan besar menghadapi ketidakmenentuan harga minyak global kedepan, jika perang harga minyak antara Uni Eropa dan G7 versus Rusia makin meruncing di bulan bulan mendatang. Pemerintah dan Pertamina kian membutuhkan perhitungan yang matang dalam menentukan time frame kebijakan penentuan harga BBM setahun ke depan.

Pertanyaannya, langkah "obral" amunisi diawal tahun apakah diletakkan pada perhitungan yang matang, baik oleh pemerintah maupun Pertamina. Sebab Rusia belum meralisasikan aksi balasan. Jika langkah itu ditempuh oleh Putin, kemungkinan besar dampaknya kita rasakan setelahnya, yakni bulan Maret dan April, padahal di dua bulan itu tren permintaan barang barang konsumsi akan naik, karena memasuki bulan Ramadhan dan Idhul Fitri 2023.

Saya berharap pemerintah dan Pertamina memiliki kalkulasi atas harga minyak sepanjang 2023 yang terus diperbaharui, mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan strategis. Apalagi pada tahun 2023 ini kita menghadapi tahun politik, oleh sebab itu pemerintah akan mendapatkan keuntungan politik jika tepat membuat kombinasi kebijakan BBM, yakni titik perjumpaan antara perhitungan ekonomi, daya beli dan kepuasan rakyat, serta kelangsungan kebijakan energi jangka panjang.

MH Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI

Simak juga Video: Di Depan Ganjar, Jokowi Kaget Harga Minyak-Tempe di Pasar Naik

[Gambas:Video 20detik]



(zap/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT