KUR Klaster BSI Diharap Bantu UMKM Naik Kelas Tanpa Terjerat Rentenir

ADVERTISEMENT

Kolom

KUR Klaster BSI Diharap Bantu UMKM Naik Kelas Tanpa Terjerat Rentenir

Arie Lukihardianti - detikNews
Sabtu, 31 Des 2022 15:40 WIB
Ilustrasi UMKM
Foto: Shutterstock
Jakarta -

Di tengah ancaman prediksi resesi yang sudah di depan mata, banyak negara mulai memasang kuda-kuda. Indonesia sebenarnya cukup optimistis karena memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian saat ini. Pada 2021, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,19 juta.

Sektor UMKM ini berkontribusi sebesar 61,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional atau Rp 8.500 triliun pada 2020. Bahkan, UMKM ini berhasil menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Bisa dibayangkan, kalau 64,19 juta UMKM tersebut digenjot untuk naik kelas. Tentu, omzetnya akan semakin besar dan penyerapan tenaga kerjanya akan semakin banyak.

Khusus di Jawa Barat (Jabar), pada 2020 usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil mencapai 7,31 persen. Sedangkan usaha kecil yang naik menjadi usaha menengah sebesar 5,6 persen.

Pada 2021, mengalami peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas di Jabar pun terjadi. Usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil mencapai 13,8 persen. Sedangkan usaha kecil yang naik menjadi usaha menengah sebesar 6,4 persen.

Rinciannya, usaha mikro di Jabar pada 2021 sebanyak 3.368 menjadi 3.137 setelah pendampingan. Usaha kecil dari 219 menjadi 435 dan usaha menengah dari 13 menjadi 28 setelah pendampingan.

Selain pendampingan pada UMKM, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menggenjot agar UMKM naik kelas adalah dengan memberikan pembiayaan. Peran perbankan, termasuk bank syariah dituntut untuk ikut mempermudah pemberian pembiayaan ini pada UMKM. Pemerintah menargetkan perbankan syariah bisa memberikan pembiayaan ke UMKM bisa mencapai 30 persen pada 2024.

Saat ini, angka penyaluran pembiayaan ke UMKM dari BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia mencapai Rp 40 triliun pada Februari 2022. Rasio penyaluran pembiayaan kepada UMKM telah mencapai 23,12 persen dari total portofolio pembiayaan BSI sebesar Rp 171,9 triliun.

Namun, manisnya pembiayaan secara syariah ini belum pernah dirasakan UMKM asal Kota Bandung, Asep Suherman atau yang akrab disapa Abah Suhe. Ia memproduksi tahu dengan merek Tahu Cibogo Bandung.

Sulitnya persyaratan ke perbankan membuat Abah Suhe sempat terjerat rentenir. Menurutnya, beberapa kali ia mengajukan pinjaman dengan syarat agunan dan persyaratan lainnya. Padahal, ia tak memiliki aset untuk diagunkan yang membuatnya akhirnya mentok lagi.

"Ini dilemanya para pengusaha yang levelnya UKM ga punya agunan, akhirnya larinya ke peminjam yang sifatnya individu. Saya kadang meminjam ke rentenir tapi mau gimana lagi karena mendesak perlu tambahan modal untuk pengembangan usaha," ujar Abah Suhe.

Abah Suhe mengatakan ia meminjam ke rentenir dengan bunga sangat besar. Namun karena tak ada pilihan, ia terpaksa memberanikan diri 'main' di rentenir. Ia meminjam Rp 20 sampai 30 juta yang saat pengembalian, bunganya harus dibayarkan setengah dari pinjaman dengan jangka waktu 6 bulan

"Berat banget bunganya kalau rentenir memang. Tapi saya butuh modal untuk mengembangkan usaha," katanya.

Abah Suhe menilai usaha tahunya ke depan sangat prospektif. Saat ini, omzet kotor per bulannya mencapai Rp 40 juta. Sedangkan omzet bersih Rp 15 hingga 20 juta per bulan. Sebenarnya ia ingin dapat pembiayaan dari perbankan syariah karena lebih adil dan ingin menjalankan usaha dengan berkah.

Kalau ada suntikan dari perbankan syariah, kata Suhe, ia akan menggunakannya untuk terus mengembangkan bisnis tahunya. Ia akan merambah ke olahan tahu untuk menjadi oleh-oleh khas Bandung.

"Ya, semoga ada bank syariah mau melirik usaha kecil seperti kami tanpa ada persyaratan yang ribet," katanya.

Sementara itu, Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Helma Agustiawan berharap porsi perbankan syariah untuk membiayai UMKM di Indonesia bisa mencapai sekitar UMKM 30 persen. Menurutnya, hingga saat ini target tersebut belum tercapai.

"Harapannya target itu nanti akan dipenuhi perbankan syariah. Misalnya kita bicara brand BSI kan bank syariah besar bisa fokus ke UMKM," katanya.

Helma pun menyambut baik program KUR Klaster yang dibuat BSI. Karena hal ini akan membuka peluang besar untuk UMKM mendapatkan pembiayaan dari berbagai sektor. Saat ini, yang menjadi pekerjaan rumahnya adalah masalah komunikasi antara BSI dan UMKM.

"BSI kan sudah punya UMKM center di Aceh, Surabaya, Jogja nah kalau itu dijadikan pusat informasi untuk UMKM akan lebih bagus. Tapi kalau kurang di aplikasi, akan sayang juga kalau BSI produknya sudah ada tapi masih main aman ke perusahaan besar sayang," paparnya.

Helma berharap dengan adanya produk KUR Klaster, maka BSI menyiapkan mesin di bawahnya agar lebih siap. BSI yang besar harus sudah mulai fokus main ke UMKM.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sendiri terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM agar bisa naik kelas. Salah satunya melalui akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster ke berbagai sektor usaha. Hal ini pun menjadi respons BSI atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perbankan memperluas penyaluran KUR Klaster.

Menurut Jokowi, KUR Klaster saat ini telah berkembang. Tepatnya, sebanyak 39,4 juta UMKM telah memanfaatkan model KUR tersebut. Presiden mencontohkan ada klaster hortikultura yang melibatkan kalangan UMKM dari pesantren.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan sebagai salah satu bank penyalur KUR, BSI tentu berkomitmen untuk memacu perluasan penyaluran KUR untuk meningkatkan akses permodalan bagi sektor UMKM. Sehingga UMKM bisa bersaing dan naik kelas.

"Salah satu caranya dengan penyaluran KUR Klaster untuk semua sektor agar bisa berdaya dari hulu ke hilir sesuai arahan dari Bapak Presiden. Kami akan mendorong akselerasi pembiayaan dan pendampingan UMKM," kata Hery pada siaran pers resmi BSI.

Dalam penyaluran KUR Klaster, kata Hery, BSI menargetkan nasabah UMKM yang tergabung dalam ekosistem lembaga masyarakat, kelompok binaan, atau kelompok sosial. Baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan usaha skala mikro dan visi berkelanjutan.

"Tercatat hingga November 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp 12,2 triliun atau telah mencapai 97,2 persen dari target kuota KUR yang diberikan pemerintah kepada BSI," terangnya.

Selain dukungan permodalan, kata dia, BSI juga memberikan pendampingan pengembangan usaha melalui pelatihan, perizinan, pemasaran, hingga literasi keuangan syariah.

"BSI siap memberikan literasi keuangan syariah sehingga nasabah KUR BSI yang jumlahnya mencapai 112.000 orang dapat teredukasi dengan adanya sinergi ini," kata Hery.

Dukungan BSI ke UMKM lainnya, kata dia, mendorong digitalisasi UMKM serta mencapai target realisasi penyaluran pembiayaan usaha. Di antaranya dengan pengembangan platform per trade area, mengoptimalkan peran agregator dan reseller, perluasan pasar serta peningkatan SDM.

Arie Lukihardianti, Jurnalis Republika

(prf/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT