.webp)
Salah satu masalah klasik yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pembiayaan. Minimnya modal dan ketiadaan jaminan membuat usaha 'wong cilik' sulit mendapatkan pinjaman. Padahal, tambahan pembiayaan menjadi salah satu cara untuk bisa mengangkat kelas UMKM.
Tak ayal, pemerintah gencar mendorong percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ke berbagai sektor. Lewat program yang telah diluncurkan sejak 2015 itu, pemerintah bisa memberikan subsidi bunga agar biaya kredit lebih terjangkau untuk usaha kecil.
Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam tujuh tahun terakhir, volume KUR terus meningkat dengan total yang tersalur hampir Rp1.300 triliun. Besarnya dana yang tersalurkan ikut berkontribusi dalam mendorong laju ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu jenis KUR yang ingin didorong pemerintah adalah KUR Klaster yaitu kredit yang menyasar usaha mikro dan kecil dengan plafon maksimal Rp500 juta. Pembiayaan ini bisa digunakan untuk membantu mengembangkan berbagai sektor usaha seperti pertanian dan peternakan.
Hal itu seperti diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster dan Penyaluran Dana melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/12) lalu.
"Saya senang sekarang ada model KUR Klaster, ini benar, memang harus diklasterkan. Saya senang tadi ada pondok pesantren sampai dapat sekian miliar untuk urusan hortikultura dan sayurnya dibeli kemudian dijualnya lewat usaha-usaha yang memiliki jaringan yang banyak. Sehingga jelas, off-taker-nya jelas, penjamin pembeliannya jadi jelas," ujar Jokowi dalam acara tersebut seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Perekonomian.
Menurut Jokowi, apabila dioptimalkan, KUR klaster bisa meningkatkan daya saing UMKM dalam negeri sehingga bisa masuk ke pasar global.
Per 15 Desember, pemerintah mencatat KUR Klaster telah diakses oleh 14.888 klaster dengan jumlah UMKM sebanyak 1,3 juta unit, dan realisasi penyaluran sebanyak Rp4,8 triliun atau 96,7 perse dari total Rp4,9 triliun.
Upaya pemerintah tidak akan berhasil tanpa bantuan dari perbankan, termasuk perbankan syariah. Salah satu bank yang berkomitmen untuk memacu perluasan akses KUR adalah PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
Direktur Utama BSI Hery Gunadi menegaskan komitmen perusahaan untuk memacu perluasan KUR untuk membantu UMKM naik kelas. Misalnya, dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah bahkan besar.
"Salah satu caranya adalah dengan penyaluran KUR Klaster untuk semua sektor agar bisa berdaya dari hulu ke hilir sesuai arahan dari Bapak Presiden. Kami akan mendorong akselerasi pembiayaan dan pendampingan UMKM," ujar Hery seperti dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Selasa (20/12).
Nasabah dengan skala usaha mikro menjadi target perusahaan dalam menyalurkan KUR klaster. Khususnya, nasabah yang tergabung dalam ekosistem lembaga masyarakat, kelompok binaan, atau kelompok sosial baik formal maupun informal.
Hingga November 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan KUR syariah sebesar Rp 12,2 triliun atau 97,2 persen dari target kuota KUR yang diberikan pemerintah kepada BSI.
"BSI siap memberikan literasi keuangan syariah sehingga nasabah KUR BSI yang jumlahnya mencapai 112.000 orang dapat teredukasi dengan adanya sinergi ini," ujar Hery.
Bank syariah terbesar di Indonesia ini juga memfasilitasi program kolaborasi pendampingan yang mencakup pelatihan, perizinan, pemasaran, hingga literasi keuangan.
Program ini dilaksanakan di wilayah yang memiliki KUR terbanyak di 7 Wilayah di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Misalnya, BSI bersama BSI Maslahat baru-baru ini memperkuat kapasitas pelaku usaha pada klaster budidaya Nilam di Aceh. Selain itu, perusahaan juga mendirikan UMKM Centre di sejumlah kota.
Bulan ini, BSI juga melakukan penandatangan nota kesepahaman (MOU) dengan Kementerian Keuangan untuk Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE).
Program ini bertujuan untuk mendorong inklusivitas keuangan UMKM dan mendorong nasabah penerima KUR Syariah naik kelas.
Dengan MoU ini , BSI dan Kementerian Keuangan akan kolaborasi menjalankan kurasi dan identifikasi kepada UMKM yang layak naik kelas. Mulai dari proses identifikasi karakteristik UMKM di daerah hingga pendampingan untuk pengembangan usaha.
"Dari sisi BSI akan siap memberikan literasi keuangan syariah sehingga nasabah KUR BSI yang jumlahnya mencapai 221.000 dapat terdukasi dengan adanya sinergi ini," ujar Direktur Retail Banking BSI Ngatari beberapa waktu lalu seperti dikutip dari keterangan resmi perusahaan.
Tak hanya itu, BSI juga mendorong digitalitasi UMKM. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Salam Digital di mana pelaku UMKM bisa mengajukan pembiayaan secara online dan memilih lokasi kantor BSI terdekat.
Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah Redjalam menilai belum terlihat perbedaan antara layanan bank syariah dan bank konvensional dalam hal pengembangan UMKM.
"Layanan kepada UMKM memang tidak ditentukan oleh jenis banknya tetapi lebih ditentukan target pasar bank dan strategi yg dikembangkan," ujarnya.
Untuk itu, ia menyarankan bank syariah yang ingin memberikan layanan kepada UMKM harus memperkuat strategi termasuk produk-produk yang sesuai dengan karakteristik UMKM.
Safyra Primadhyta, Jurnalis
(akd/ega)
