Lingkungan sehat menjadi idaman setiap negara. Pada dasarnya lingkungan sehat dapat berpengaruh baik pada kesehatan manusia, karena bersih di lingkungan artinya udara segar dan sedikit polusi. Sejak lama dipahami bahwa saat ini bumi telah lama terluka. Luka yang lama sudah terjadi di dunia, di antaranya emisi gas rumah kaca, pemanasan global atau polusi udara dan penipisan lapisan ozon, masalah air tercemar karena sampah atau limbah, penebangan hutan dan lain sebagainya.
Semua kondisi tersebut merupakan ancaman nyata bagi manusia dan semua makhluk hidup di bumi. Kondisi itu yang menyebabkan perubahan iklim dunia atau climate change. Tidak heran, perintah di semua negara saat ini adalah terus mengurangi risiko ke depannya. Risiko perubahan iklim itu sendiri tidak main-main, bagaikan menghadapi pertempuran, masing-masing negara harus menyiapkan strategi pendek dan panjang. Senjata untuk mengurangi risiko pun disiapkan, tentu adanya infrastruktur yang mendorong perubahan lingkungan guna menjadi lebih bersih menjadi sangat strategis.
Indonesia sebagai negara yang kaya akan hutan ternyata juga tengah menyiapkan kuda-kudanya untuk menghadapi atau mengurangi risiko perubahan iklim. Pemerintah lewat semua Kementerian bahu-membahu mengeluarkan rencana jangka pendek hingga panjang dalam upaya mengurangi emisi karbon hingga pencemaran lingkungan.
Untuk rencana jangka pendek, pemerintah menyatakan Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41% dengan bantuan sektor internasional dan 29% dengan sumber daya sendiri. Masalah lingkungan ini memang bukan hal baru, namun risiko ke depan, melihat bumi yang semakin tua, sepertinya memang negara-negara di dunia harus bekerja lebih keras dari biasanya. Kerja keras ini bukan sekedar rencana belaka. Negara harus hadir sebagai kompensasi untuk masyarakatnya.
Dalam konteks ini Indonesia memiliki Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan itu terbentuk tahun 2019 yang lalu, fungsinya adalah pengadaan pembiayaan kepada publik. Beberapa waktu lalu media pemberitaan menyampaikan bahwa pemerintah akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
BPDLH tahun 2022 juga disiarkan di Youtube, Kementerian KLHK dan Kementerian Keuangan. Forum itu juga dihadiri oleh Presiden Jokowi untuk memberikan arahan kepada para jajaran Menteri dan Gubernur daerah. Ia berpesan untuk konsentrasi pada dua hal, sebagai upaya konkrit menangani kerusakan lingkungan di dalam negeri dan mengarahkan para Gubernur untuk konsentrasi pada penanganan sampah dan kehutanan.
Presiden sampai geram karena masalah sampah belum terselesaikan. Penanaman pohon juga disentil oleh Jokowi. Oleh sebab itu ia berharap lewat BPDLH, penangan lingkungan ini menjadi lebih konkret. Badan tersebut adalah tempat dikumpulkannya dana untuk membantu Pemerintah pusat hingga daerah dalam menangani lingkungan di sejumlah sektor, mulai dari Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sampah atau Limbah, Perdagangan Karbon, Jasa Lingkungan Industri Transportasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
Presiden Jokowi mengarahkan agar dana yang telah terkumpul bisa diberikan ke daerah yang memang siap melakukan hal konkrit. Presiden Jokowi meminta semua pemimpin daerah agar dana tidak tercecer untuk berbagai program lain.
Intinya, harus dilakukan bertahap dan pasti. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana yang telah terkumpul di BPDLH adalah sebesar USD 968,6 juta atau Rp 14,52 triliun yang bersumber dari dana reboisasi kehutanan, bank dunia dan sebagainya. Sebagai catatan, dana tersebut di luar skema APBN atau mekanisme pembahasan APBN.
Mengutip dari website BPDLH, tugas Badan tersebut adalah mekanisme pendanaan lingkungan untuk menyalurkan dan mendistribusikan dana lingkungan untuk mendukung visi Indonesia, guna melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ini merupakan upaya untuk mencapai komitmen Indonesia untuk mengurangi efek rumah kaca, serta untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.
Tujuan BPDLH adalah menyalurkan dana melalui berbagai instrumen untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan dan mengurangi efek rumah kaca. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam rapat BPDLH tahun 2022 bulan lalu, menyatakan ada beberapa strategi untuk meningkatkan pendanaan lingkungan hidup termasuk iklim.
Langkah strategis itu dirinci seperti pengembangan dan manfaat peluang instrumen pembiayaan yang inovatif, peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga maupun mitra internasional atau nasional, melaksanakan data kelola dana lingkungan hidup yang baik, peningkatan peran dan kapasitas Pemerintah daerah sebagai kolaborator pengelolaan dana lingkungan hidup. Harapannya, kepala daerah dapat menempatkan secara tepat kebijakan dan langkahnya dalam kaitannya dengan aktivitas kerjasama dengan memperhatikan rangka utuh agenda iklim nasional.
Program ini hanya salah satu dari banyak program yang direncanakan pemerintah. Pemerintah sendiri melalui Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, bahkan sampai BUMN BPPLN telah ada roadmap khusus untuk mengurangi emisi karbon ke depannya. Pada akhirnya adalah ada semangat yang terjaga agar program besar ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Saya mengharapkan akhir tahun 2022 akan memberikan semangat baru bagi perkembangan usaha perekonomian yang terencana selanjutnya.
Jakarta, 30 Desember 2022
Ishadi SK Komisaris TransMedia
(mmu/mmu)
