.webp)
Baru-baru ini, sebuah rilis survei yang dilakukan Poltracking Indonesia menunjukkan adanya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil survei tersebut mengundang berbagai sentimen positif dari berbagai kalangan dan sebagian mulai mengaitkannya dengan berbagai program pemerintah yang telah berhasil dilaksanakan, di antaranya penanganan Covid-19.
Tidak dapat disangkal, pemerintah memiliki berbagai program yang berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun hal tersebut bukan berarti,pemerintah tidak memiliki kekurangan. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah berada di akhir masa jabatannya. Dalam berbagai kesempatan, dia menyampaikan keengganan untuk melanjutkan jabatannya sebagai presiden sehingga pencitraan yang positif tidak berpengaruh banyak bagi Presiden.
Namun hal tersebut mungkin tidak berlaku bagi menteri atau pejabat pemerintah yang ingin maju sebagai presiden, kepala daerah, maupun pemimpin berbagai institusi dan lembaga. Hasil survei tersebut bisa digunakan sebagai pendongkrak popularitas bagi mereka. Bagi masyarakat, perbaikan bagi pemerintah jauh lebih penting daripada pemerintah hanya memuaskan diri dengan hasil survei tersebut.
Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 21-27 November 2022. Hasil survei menunjukkan 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf. Pada masa pemerintahan Jokowi, infrastruktur memang dibangun secara masif dan dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat. Laporan Kominfo menunjukkan pada September 2022 terdapat total pembangunan tol yang telah mencapai 2.042 km, sedangkan pembangunan non tol mencapai 5.515 km.
Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.
Pemerintah juga memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang sangat besar. Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Nilai ketiga bantuan tersebut mencapai Rp 110 triliun pada 2021 untuk seluruh penerima (sumber: Kominfo). Tidak heran sebagian besar masyarakat menilai berbagai upaya di atas sebagai prestasi pemerintah Jokow-Maruf.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia menyampaikan temuan positif terhadap kinerja presiden dan wapres paling banyak karena program bantuan pemerintah (23,4 persen) dan pembangunan proyek nasional (9,7 persen). Jika melihat kedua program tersebut, maka pemerintah masih perlu memperbaiki beberapa hal lain yang berhubungan kedua program tersebut.
Pertama, akuntabilitas program bantuan dan ketepatan sasaran bantuan. Laporan BPK pada 2016-2020 menunjukkan adanya tren yang meningkat dalam jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki permasalahan mengelola belanja bantuan sosial. BPK menyampaikan permasalahan tersebut di antaranya disebabkan belanja bansos belum didukung pertanggungjawaban dan ketidaktepatan penyaluran bantuan.
Administrasi pengelolaan keuangan harus terus ditingkatkan pemerintah agar tidak terjadi masalah dan dugaan KKN dalam berbagai bantuan pemerintah. Selain itu, penerapan kebijakan satu data yang tepat dan update data perlu dilakukan agar program pemerintah tepat sasaran. Kolaborasi antar institusi pemerintah sangat penting dalam mendukung data sasaran masyarakat yang akurat.
Kedua, pengawasan dan pencegahan korupsi pembangunan proyek nasional. Selama 2019-2021, pemerintah telah melaksanakan 66 proyek strategis nasional senilai Rp 414,3 triliun. Nilai tersebut sangat besar dan memberikan peluang bagi adanya korupsi. Adi Togarisman dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Korupsi dalam Proyek Strategis Nasional menyampaikan bahwa operasionalisasi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik.
Pemerintah masih punya tugas yang besar dalam pengawasan berbagai proyek pembangunan nasional sehingga nantinya tidak memberikan celah kepada korupsi. Masalah korupsi juga berhubungan dengan berbagai struktur lain, di antaranya adalah hukum penegakan korupsi. KUHP yang baru disahkan dianggap memberikan keringanan hukuman bagi koruptor di Indonesia. Hal tersebut bisa membuat seseorang semakin tidak takut melakukan korupsi.
Apa yang disampaikan di atas hanya sebagian kecil dari berbagai pekerjaan pemerintah yang perlu ditingkatkan. Masih banyak program dari seluruh sektor yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan dan memajukan bangsa. Penerapan Whole of Government (WoG) di mana seluruh sektor pemerintah berkolaborasi mencapai tujuan nasional harus dilaksanakan dengan baik.
Kegagalan salah satu sektor pemerintah adalah kegagalan bagi seluruh pemerintah dan keberhasilan salah satu sektor pemerintah adalah keberhasilan bagi seluruh pemerintah. Oleh karena itu, tidak perlu ada salah satu sektor pemerintah yang membanggakan keberhasilannya secara berlebihan, terlebih lagi di saat menjelang Pemilu 2024. Pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya khususnya pada sektor-sektor publik yang masih kurang.
Masyarakat juga perlu aktif menyampaikan masukan atau kritik terhadap layanan pemerintah sehingga pemerintah bisa memperoleh informasi tersebut dan menindaklanjutinya secara cepat dan tuntas. Salah satu sarana yang dapat digunakan bagi masyarakat adalah melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (https://www.lapor.go.id/).
Hasil survei Poltracking dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan sektor pemerintah yang masih kurang. Pemerintah tidak boleh hanya untuk berpuas diri dengan hasil survei kepuasan masyarakat tersebut. Akhir tahun ini menjadi momen yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak juga 'Survei Voxpol: Pemilih Ganjar Puas Kinerja Jokowi, Pemilih Anies Tidak':
