DPR Diganti "Artificial Intelligence", Utopia atau Distopia?

ADVERTISEMENT

Kolom

DPR Diganti "Artificial Intelligence", Utopia atau Distopia?

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 26 Des 2022 12:00 WIB
Security CCTV camera, surveillance technology and show application Artificial Intelligence AI tools icon on screen display.
Foto ilustrasi: Getty Images/iStockphoto/Sitthiphong
Jakarta -

Rakyat yang kecewa dengan anggota DPR bukanlah berita baru di kolong langit demokrasi, di Indonesia atau di negara lain. Pernahkah Anda membayangkan anggota DPR diganti dengan semacam robot otomatis supaya pabrik pasal-pasal itu bisa menghasilkan aturan yang lebih sesuai dengan aspirasi rakyat?

Di Indonesia belakangan ini, demonstrasi sudah silih berganti, dipicu ketidakpuasan produk undang-undang yang dihasilkan DPR dan pemerintah. Sebut saja sebagai contoh, menyeruaknya ketidakpuasan terhadap KUHP versi baru yang diinisiasi pemerintah dan disahkan di Senayan pada 6 Desember lalu.

Sebelumnya, ada UU Cipta Kerja yang memicu demo besar-besaran di pelbagai provinsi, UU KPK, UU Ormas, dan mungkin bisa Anda perbanyak lagi UU produk ketok palu DPR yang tidak sesuai dengan aspirasi. Atau, Anda barangkali hendak memperpanjang catatan sampai ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah di era Reformasi, pra-Reformasi, Orde Baru, Orde Lama, era demokrasi parlementer? Agaknya, ketidakpuasan memang inheren dengan demokrasi.

Kembali ke masalah aspirasi rakyat yang tidak terepresentasikan dengan memuaskan oleh kinerja wakil rakyat, mungkinkah Artificial Intelligence (AI) bisa menjadi solusi? Apakah AI adalah eliksir bagi masalah demokrasi? Akankah AI menjadi panasea mujarab bagi hasrat suci rakyat yang seringkali mampet tersumbat polah elite politik yang selalu saja dicurigai?

Polah elite politik, tidak cuma di Indonesia tapi juga di banyak negara, dipandang rakyat sering lancung, acap kali muncul di berita-berita korupsi di hari kemarin, dan muncul lagi di berita-berita korupsi di hari besok, lusa, atau bulan depan.

Meski ada pula elite politik yang tidak korup, namun kecurigaan rakyat tak terhindarkan. Lagi pula, sikap skeptis memang perlu dikedepankan di alam demokrasi semacam ini. Bisa saja, wakil rakyat berperilaku korup dan tidak mengemban amanat rakyat yang diwakilinya dengan penuh tanggung jawab, dengan sengaja tidak menggubris keinginan warga untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau tidak pernah menyuarakan keluhan warga di ruang rapat anggota dewan.

Belum lagi, ada potensi kesalahan yang tidak disengaja. Sebagai manusia, pejabat negara (tak terbatas pada anggota DPR) juga bisa khilaf, salah ketik, keseleo lidah, dan tidak akurat dalam bekerja. Misalnya, ada pejabat yang salah sebut kebijakan tanggal cuti bersama jelang tahun baru.

Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, semua setuju. Maka dari itu, manusia menciptakan alat supaya sifat khas ciptaan Tuhan itu bisa diminimalkan. Kalkulator diciptakan manusia karena manusia memang kebanyakan kerap salah dan lupa. Manusia sebenarnya sadar tidak terlalu pandai menghitung. Atau, mesin tenun otomatis diciptakan manusia supaya produksi kain bisa berlipat ganda karena manusia sadar kemampuan fisiknya tidak seefisien mesin Jacquard.

Sebagai robot, kalkulator tidak bisa korupsi. Yang bisa korupsi cuma manusia. Robot mesin tenun juga tidak bisa menilap anggaran benang pintal. Soalnya, robot cuma benda mati dan tergantung manusia yang men-setting alat tersebut. Robot juga tidak 'baper' sehingga tidak akan melaporkan pengkritiknya ke polisi.

AI atau kecerdasan buatan juga semacam itu, atau setidaknya bisa kita awasi setting-annya supaya tidak korupsi dan 'baperan' seperti manusia lemah. Caranya adalah dengan transparansi publik mengenai tetek-bengek mekanisme penyaluran aspirasi via AI, anggaran-anggaran, dan personalia yang bertanggung jawab atas robot demokrasi.

Sekilas soal AI, setidaknya ada tiga jenis. AI Rule-Based yang beroperasi berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan programer, AI Machine Learning yang bisa belajar sendiri tanpa perlu diberi instruksi langsung, dan AI Deep Learning yang menggunakan jaringan saraf mirip manusia untuk memproses data.

Bayangkan, AI menjadi robot demokrasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Bisa jadi, itu adalah masa depan utopia bak khayalan yang terlalu indah. Bisa jadi pula, itu adalah distopia yang buruk dan menakutkan, mirip film-film fiksi soal ras manusia yang dikuasai peradaban robot. Tapi yang jelas, AI bukan fiksi. AI sudah ada, terus berkembang, dan disikapi serius.

Dunia kewartawanan sudah mulai mengadopsi AI, berita gempa yang dimuat di LA Times atau kabar skor pertandingan olahraga bisa dibikin menggunakan kecerdasan buatan. Jangan tanya soal seni (dalam artian longgar), AI dengan algoritma canggihnya juga bisa melukis. Bisa pula, AI membikin puisi. Tampaknya, tinggal tunggu waktu saja bahwa AI bakal masuk ke dunia politik.

Dilansir CNBC pada 27 Mei 2021, survei di Barat dan China menunjukkan banyak orang mulai setuju dengan ide agar kursi anggota DPR diberikan saja ke AI. Survei ini digelar oleh IE University's Center for Governance of Change terhadap 2.769 responden dari 11 negara.

Sebanyak 51% warga Eropa setuju dengan pembaharuan semacam itu. 75% responden di China mendukung ide penggantian anggota DPR dengan AI. Di Amerika Serikat, 60% responden tidak setuju bila anggota DPR diganti dengan AI.

Penjelasan mengenai fenomena orang-orang mulai tertarik dengan ide penggantian anggota DPR dengan AI dilandasi oleh kekecewaan publik terhadap para politikus di negara masing-masing. Mereka tidak percaya lagi dengan pemerintahan demokrasi seperti yang selama ini dijalankan manusia. Kekecewaan terhadap politik tersebut menjadi 'zeitgeist' responden yang mendukung 'robot demokrasi' menggantikan manusia di parlemen.

Agak melebar sedikit ke luar parlemen, AI bahkan sudah diterapkan menjadi hakim di salah satu negara Eropa, yakni Estonia. Dilansir LSJ Online pada 19 Oktober 2022, Estonia menyerahkan putusan perkara sengketa kontrak di bawah 7.000 Euro kepada hakim AI. Dengan demikian, hakim manusia bisa lebih mencurahkan konsentrasinya ke perkara-perkara yang lebih berat. Caranya penanganan perkara oleh 'hakim robot' tersebut, masing-masing pihak yang berselisih dipersilakan mengunggah informasi di basis data pengadilan supaya nantinya bisa diproses secara adil oleh 'Yang Mulia Robot'.

Pimpinan Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute (ANITI), Cesar Hidalgo, menyatakan revolusi politik untuk robot demokrasi bukanlah ide yang naif. Revolusi untuk mengganti politikus dengan robot bakal berlangsung dengan sederhana, dimulai dari laboratorium dan perpustakaan. Dia bahkan optimis, masa-masa itu bakal datang tidak lama lagi.

"Saat anak perempuan saya tumbuh dewasa seperti usia saya sekarang, ide yang di hari ini dianggap sangat gila mungkin tidak lagi dianggap gila untuk dia dan teman-temannya. Pada saat itulah, kita akan sampai di akhir sejarah kita namun mereka akan memulai sejarah baru," kata Cesar Hidalgo dalam video yang diunggah kanal TED di YouTube, 4 April 2019.

Pemerintah Indonesia bahkan sudah mewacanakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diganti dengan AI demi mempercepat pelayanan birokrasi seperti mimpi Presiden Jokowi. Diberitakan detikcom pada 28 November 2021, pejabat Badan Kepegawaian Negara berharap jumlah PNS tidak akan terlalu gemuk bila nanti AI mulai bekerja di birokrasi.

Wacana masuknya AI ke sektor negara sudah mulai menyelinap meski perlu dimatangkan pemerintah. Selanjutnya, apakah AI juga bakal duduk di DPR atau kursi pemerintahan barangkali? Menurut Anda, itu bayangan masa depan yang cerah atau suram?

Danu Damarjati wartawan detikcom

Simak juga 'DPR Sepakati 39 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Apa Saja?':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT