Hibah Barang Milik Negara

ADVERTISEMENT

Kolom

Hibah Barang Milik Negara

Aris Januardi - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 15:14 WIB
Lalu, bagaimana cara screenshot di komputer atau laptop? Apakah sama mudahnya dengan di smartphone?
Ilustrasi: Suki/detikJatim
Jakarta -
Seluruh institusi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hendaknya memiliki sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan. Memaksimalkan kegunaan barang milik negara/daerah (BMN/D) sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.

Dengan adanya peremajaan peralatan TIK, dan penerapan cara kerja baru seperti flexible working space, memungkinkan kantor pemerintahan memiliki kelebihan BMN/D yang tidak difungsikan secara maksimal. Selain itu, kelebihan barang yang tidak digunakan juga akan membebani anggaran dalam perawatan barang-barang tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan penghapusan BMN/D.

Umumnya, BMN/D yang rusak berat atau tidak digunakan lagi dapat dihapuskan dengan cara penjualan melalui mekanisme lelang. Namun penjualan BMN/D dengan lelang ini biasanya laku terjual dengan harga yang sangat rendah. Sedangkan BMN/D yang tidak digunakan dalam operasional perkantoran sehari-hari masih memiliki potensi untuk dimaksimalkan kegunaannya.

Di sisi lain, banyak kelompok/organisasi masyarakat yang membutuhkan peralatan dan mesin, namun tidak memiliki kecukupan dana untuk pengadaan secara mandiri. Oleh sebab itu, dibandingkan dijual dengan harga yang sangat rendah, barang-barang tersebut dapat dihibahkan kepada yayasan atau lembaga yang kesulitan melakukan pengadaan peralatan serta sangat membutuhkan bantuan. Di sinilah institusi pemerintahan dapat hadir untuk membantu kelompok/organisasi masyarakat melalui mekanisme hibah BMN/D berupa peralatan dan mesin bekas pakai.

Hibah BMN/D adalah pengalihan kepemilikan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar-Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

Hibah BMN/D dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa. Untuk melaksanakan hibah BMN/D, barang harus memenuhi syarat: bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pelaksanaan hibah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara Pengguna Barang mengajukan usul Hibah kepada Pengelola Barang disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang. Kemudian, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah tersebut. Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul Hibah yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya.

Sedangkan untuk Barang Milik Daerah, pelaksanaan hibah dilakukan dengan cara Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang. Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya.

Tentunya sangat disayangkan apabila BMN/D yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah dibiarkan menganggur di gudang dan pada akhirnya rusak karena termakan usia. Selain itu, sebagian besar barang yang tidak digunakan adalah barang yang sudah habis masa manfaatnya, jika dijual pun harganya tidak seberapa. Di sisi lain, banyak yayasan atau lembaga sosial kemasyarakatan yang kesulitan pengadaan peralatan dan mesin dan akan sangat terbantu apabila diberikan hibah barang-barang tersebut.

Hibah BMN/D bekas pakai pada instansi pemerintah dapat diperhitungkan untuk dilaksanakan karena memiliki kelebihan di antaranya dapat membangun hubungan yang positif antara pemberi hibah dalam hal ini pemerintah dan penerima hibah yaitu yayasan atau lembaga sosial masyarakat. Melalui hibah BMN/D ini diharapkan dapat memperkuat citra positif pemerintah sebagai institusi yang peduli terhadap kondisi dinamika masyarakat sekitarnya.

Namun demikian, institusi pemerintahan yang akan melaksanakan hibah BMN/D tidak boleh asal dalam memberikan hibah BMN/D. Hibah BMN/D harus direncanakan dengan cermat, dilaksanakan dengan tepat, serta dilaporkan dengan akurat dan transparan serta perlu dibuat langkah-langkah pelaksanaan hibah dan pembuatan kriteria penerima hibah agar hibah BMN/D ini bisa tepat sasaran dan tepat guna sesuai tujuan awalnya yaitu agar BMN/D yang dihibahkan menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan penciptaan kesempatan.

Aris Januardi ASN Kanwil DJPb Provinsi Maluku


(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT