Kala Hegemoni Survei Politik 2024 Mengaburkan Kepemimpinan Perempuan

ADVERTISEMENT

Kala Hegemoni Survei Politik 2024 Mengaburkan Kepemimpinan Perempuan

MH Said Abdullah - detikNews
Jumat, 02 Des 2022 10:14 WIB
Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah
Foto: MH Said Abdullah (Dok Istimewa)
Jakarta -

Pilpres masih 15 bulan lagi, namun hasil survei bak cendawan di musim hujan, silih berganti menjejali ruang publik. Hanya bermodal gimmick politik, dan engagement media dan media sosial diselebrasikan sedemikian rupa, seolah-olah bisa memungkasi persoalan persoalan mendasar kebangsaan dan kenegaraan kita. Diskursus kepemimpinan nasional kita menjadi dangkal hanya sebatas ppopularitas dan elektabilitas.

Tentu fenomena ini sangat gawat. Demokrasi elektoral kita 'dibajak' melalui aksi-aksi populis, padahal tidak ada urusannya sama sekali dengan kebutuhan kepemimpinan nasional yang diperlukan di masa mendatang. Ruang publik dijauhkan dari hingar-bingar perdebatan subtantif. Identitas dan simbol-simbol agama juga dieksploitasi sedemikian rupa, baik untuk meraup dukungan maupun menghantam lawan.

Sungguh ini tidak sehat sekaligus mencemaskan. Sangat bertolak belakang dengan suasana kepemiluan tahun 1955 yang meletakkan perdebatannya sangat ideologis. Padahal pemilu 1955 suasana kebangsaan kita masih jauh terbelakang dibanding saat ini, tetapi kenapa perdebatannya lebih bermutu?

Hal itu terjadi lantaran para pemimpin politik berproses dari bawah dan menjalani pergulatan intelektualitas sangat dalam, tidak karbitan, apalagi sekadar jualan tampang untuk memikat emak-emak.

Politik elektoral kian menyuburkan nilai feodal 'bapakisme'. Cara ini ditempuh dengan memanfaatkan budaya patriarkhis (laki laki dan kegagahan) yang memang masih tumbuh subur. Seolah dengan figur gagah nan tampan diasosiasikan dengan satria, tegas, dan wibawa serta dipercayai menyelesaikan masalah, padahal tidak ada hubungannya sama sekali.

Sejarah kepemimpinan kita di masa lalu banyak di kalangan perempuan membuktikan jiwa kepemimpinan yang kredibel, dan kompeten, semisal Ratu Kalinyamat, Cuk Nyak Dhien, dan lain-lain.

Prof Dr Siti Zuhro, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan publik untuk lebih teliti dalam memilih pemimpin nasional, tidak boleh 'terkecoh' framing hasil survei secara artifisial yang didominasi figur laki-laki.

Pendidikan politik kewargaan penting diarahkan secara substantif bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk diapresiasi publik dengan membaca rekam jejak politiknya terkait kualitas kepemimpinan dan komitmen kebangsaannya yang tinggi dalam konteks mengukuhkan eksistensi negara bangsa (nation state) Indonesia yang sangat beragam.

Oleh sebab itu kepemimpinan perempuan, khususnya kepemimpinan nasional tidak boleh dipandang sekedar gerakan emansipasi dan advokasi kesetaraan gender. Sesat pikir ini harus kita sudahi.

Figur-figur perempuan pada kepemimpinan nasional harus kita letakkan sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua calon pemimpin diberikan ruang yang setara untuk mengutarakan dan beradu gagasan, sebab tradisi ini telah tumbuh lama tatkala para founding father kita merumuskan ideologi, bentuk dan konstitusi negara.

Momentum pemilu 2024 harus kita dorong untuk menjangkau ruang kontestasi lebih dalam. Pendidikan politik kewargaan harus disuburkan agar publik memiliki kecukupan nalar, dan kematangan analisis untuk menentukan kepemimpinan nasional. Sangat merugi bangsa ini, hanya gara-gara nafsu kekuasaan, rakyat tidak diberikan ruang dan waktu yang jernih-kontemplatif menemukan dan mengenali para calon pemimpin mereka.

Hegemoni survei dan buzzering telah menjadi katup penutup yang sangat sistematis untuk mengeliminasi siapa yang boleh tampil dan tidak. Mereka yang dipersepsikan elektabilitas rendah, apalagi perempuan dengan serta merta tersingkir dari elaborasi survei.

Kita perlu teguhkan, kewajiban kita bersama baik para aktivis gerakan masyarakat sipil, kaum agamawan, penggerak lembaga survei dan para intelektual untuk memperjuangkan kesadaran baru, dan pendidikan politik kewargaan.

Kontestasi pilpres 2024 tidak selayaknya hanya dipenuhi dengan diskursus tentang popularitas dan framing elektabilitas, melainkan kontestasi gagasan dan kapasitas kepemimpinan, laki laki dan perempuan, dihadirkan dalam ruang debat yang setara. Hanya jalan inilah demokrasi kita semakin matang dan berkualitas.

MH Said Abdullah. Ketua DPP Bid Perekonomian.

(rdp/rdp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT