Mencegah Korupsi Bantuan Keuangan Gempa Cianjur

ADVERTISEMENT

Kolom

Mencegah Korupsi Bantuan Keuangan Gempa Cianjur

Muhammad Maulana - detikNews
Jumat, 02 Des 2022 10:30 WIB
Mencegah Korupsi Bantuan Keuangan Gempa
Muhammad Maulana (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Gempa bumi di Cianjur menyisakan jumlah korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit. Data BNPB terakhir menunjukkan 318 orang meninggal dunia, 7.729 orang mengalami luka, dan 14 orang yang masih belum ditemukan jasadnya.

Guncangan dengan magnitudo 5,6 ini telah memporak porandakan 58.049 rumah warga di 16 kecamatan. Hampir setengahnya mengalami rusak berat. Kerusakan juga menimpa 368 bangunan sekolah, 144 sarana ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 16 gedung perkantoran. Total kerugian material ditaksir mencapai Rp 1,6 triliun. Hingga hari ini, upaya pemulihan terus dilaksanakan.

Namun demikian, pemulihan situasi pascabencana alam bukan perkara mudah. Jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang tinggi mengindikasikan kebutuhan alokasi anggaran yang besar. Penanggulangan bencana merupakan sebuah rangkaian kegiatan panjang yang butuh anggaran yang banyak. Pasca-tsunami pada 2018, misalnya, Pemerintah Provinsi Banten menggelontorkan Rp 70 miliar untuk pemulihan bencana.

Pertanyaannya kemudian, apakah Pemerintah Kabupaten Cianjur punya kemampuan anggaran yang memadai untuk pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pascagempa yang baru saja terjadi?

Kapasitas Fiskal

Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/ 2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menempatkan Kabupaten Cianjur sebagai daerah dengan kapasitas fiskal Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mendanai program kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat. Namun demikian, tingginya status kapasitas fiskal tidak berarti Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki kesiapan anggaran penanganan bencana yang memadai.

Data APBD Perubahan Kabupaten Cianjur tahun ini menunjukkan ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana sangat terbatas. Alokasi anggaran belanja untuk bencana yang ditempatkan pada komponen Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya sebesar Rp 35,1 miliar atau 0,79% dari total Belanja Daerah Rp 3,9 triliun. Alokasi ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya Rp 37,2 miliar atau 0,95% dari total belanja. Potret ini menggambarkan anggaran Kabupaten Cianjur untuk pemulihan bencana masih jauh dari memadai.

Surat Edaran Bantuan Keuangan

Sadar akan hal itu, Kemendagri sejak minggu lalu sudah mengimbau kepada pemerintah daerah lain untuk membantu Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi gempa. Tidak tanggung-tanggung, Kemendagri bahkan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 900.1.1/8479/SJ yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota perihal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.

Dalam SE ini, Mendagri menguraikan dasar hukum dan mekanisme penyediaan Bantuan Keuangan antardaerah. Dalam Permendagri No. 84/ 2022, Bantuan Keuangan sesungguhnya adalah mekanisme yang disediakan dalam sistem tata kelola keuangan daerah. Bantuan Keuangan dapat berupa: a) antardaerah provinsi, b) antardaerah kabupaten/kota, c) dari provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya atau di luar wilayahnya, d) dari kabupaten/kota ke provinsinya atau ke provinsi lainnya, dan e) dari provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Lebih lanjut, Bantuan Keuangan juga dapat berupa Bantuan Keuangan Umum (BKU) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). BKU bertujuan untuk pemerataan dan pengurangan kesenjangan, sementara BKK memiliki tujuan tertentu semisal apresiasi kinerja, atau untuk membantu penanggulangan dan pemulihan bencana.

Hadirnya SE Kemendagri ini patut diapresiasi, namun juga patut diperhatikan akuntabilitasnya. Sejumlah fakta mencatat setidaknya ada dua kasus korupsi Bantuan Keuangan yang terungkap pada tahun ini. Pertama, korupsi Bantuan Keuangan di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018. Kasus korupsi ini menjadikan mantan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka.

Modusnya, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur sepakat akan memberikan Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan komitmen pemberian fee antara tujuh sampai delapan persen dari total anggaran yang diberikan. Lima orang Kepala Bappeda kabupaten/kota dan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur diperiksa sebagai saksi bancakan Bantuan Keuangan ini.

Kedua, korupsi Bantuan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung menetapkan empat orang tersangka pada kasus yang merugikan negara hingga Rp 396,7 juta. Empat orang tersebut adalah Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan pelaksana proyek. Kejaksanaan Negeri Kabupaten Temanggung menyatakan keempatnya terlibat dalam menggasak anggaran Bantuan Keuangan untuk pengembangan desa wisata di Desa Ngadimulto.

Mencegah Praktik Korupsi

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa mekanisme Bantuan Keuangan rawan praktik korupsi, yang dapat terjadi pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Dalam konteks penanggulangan gempa Cianjur, praktik korupsi serupa juga berpotensi dapat terjadi. Meskipun SE Kemendagri hanya bersifat imbauan dan tidak memiliki daya paksa secara hukum, namun tingkat kepedulian sosial yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah lain untuk mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk mencegah praktik korupsi Bantuan Keuangan untuk bencana Cianjur. Pertama, memastikan anggaran Bantuan Keuangan untuk Cianjur ditetapkan pada APBD Murni Tahun 2023, bukan di APBD Perubahan. Hasil Kajian Seknas Fitra (2010), peluang praktik korupsi pada pembahasan anggaran perubahan lebih besar dibandingkan dengan pembahasan APBD Murni karena, waktu pembahasan yang sangat sempit dan terbatas sehingga pengawasan lebih minim.

Kedua, memastikan transparansi anggaran Bantuan Keuangan untuk Cianjur. Daerah-daerah yang menyediakan Bantuan Keuangan untuk Cianjur perlu untuk menyampaikan informasi jumlah Bantuan Keuangan kepada publik. Kemendagri juga dapat memfasilitasinya dengan mempublikasikan daftar daerah yang menyalurkan Bantuan Keuangan. Transparansi anggaran memberikan akses kepada publik untuk berpartisipasi dalam mengawasi penanggulangan bencana gempa yang berasal dari Bantuan Keuangan.

Kita semua tentu berharap semoga tidak ada oknum-oknum yang tega berdiri di atas derita korban gempa Cianjur.

Muhammad Maulana Direktur Institute for Budget and Policy Studies (IBPS), pengajar di Prodi Administrasi Publik FISIP UNAS

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT