.webp)
Kemudaan selalu diidentikkan dengan hal-hal baru atau mendobrak tradisi. Hal itu pulalah yang dipertunjukkan oleh Emmanuel Macron di sela-sela perhelatan KTT G20 di Bali. Macron berjalan kaki menelusuri jalan kecil di dekat venue KTT sambil menyapa masyarakat Bali dengan ramah. Jelas ini bukan pencitraan karena tidak ada kepentingan politik Macron di Indonesia dan Bali. Tindakan Macron ini lebih sebagai ekspresi alami dari seorang pemimpin muda yang menganggap bahwa pemimpin yang berjarak dengan masyarakat adalah masa lalu yang tidak perlu lagi ada di masa kini.
Bagi peminat politik internasional tentu tidak ada yang tidak kenal dengan Macron. Ia terpilih menjadi Presiden Prancis pada pada pemilihan umum tahun 2017 saat umurnya baru 39 tahun. Sebuah umur yang sangat muda untuk memimpin sebuah negara maju seperti Prancis. Karier politiknya bahkan dimulai lebih awal daripada itu. Pada 2012 ia menjadi sekretaris jenderal Partai Sosialis, kemudian menjadi Menteri Ekonomi pada 2014.
Semasa menjadi menteri ia menelorkan Macron's Law yang membuatnya terkenal. Ia memangkas 200 aturan lebih yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi Prancis. Ketenarannya inilah yang kemudian menjadikannya terpilih sebagai presiden termuda sepanjang sejarah Prancis. Namun Macron tidak hanya mengandalkan kemudaan saja dalam memimpin Prancis. Di bawah kepemimpinan Marcon angka pengangguran turun hingga ke level terendah dalam 10 tahun terakhir.
Kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu prestasi yang ditorehkannya selama memimpin. Termasuk memperluas jaringan pengaman sosial. Selama pandemi Covid-19 Marcon bahkan berhasil mengendalikan harga energi dan menekan laju inflasi terendah dibanding negara Eropa lainnya. Keberhasilan Macron selama 5 tahun membuat ia akhirnya terpilih kembali menjadi presiden periode kedua pada pemilu April 2022.
Kepemimpinan Milenial di Indonesia
Macron berhasil menjadi contoh bagi dunia bagaimana usia muda bukanlah menjadi halangan untuk menjadi pemimpin. Kemudaan tidak hanya jadi penanda umur semata, namun juga sebagai penanda adanya inovasi, ketegasan, dan kreativitas. Bagaimana dengan Indonesia?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Indonesia sendiri kepemimpinan milenial sudah lama didengungkan dalam jargon-jargon politik. Hal ini tidak lepas dari perubahan struktur kependudukan yang menuju kepada ledakan usia produktif umur 15 - 64 tahun yang akan mencapai puncaknya pada 2030.
Dalam rentang waktu 15 tahun (2020 - 2035) penduduk Indonesia yang usia produktif (15 - 64 tahun) jumlahnya akan terus meningkat dan diperkirakan mencapai 67,9% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini akan berimbas pada jumlah pemilih muda pada pemilu yang akan datang. Pada Pemilu 2019 saja jumlah pemilih muda yang berusia 16 - 30 tahun tercatat lebih kurang 100 juta orang. Jumlah ini diprediksi akan bertambah dua kali lipat saat Pilpres 2024.
Partai politik mana pun akan melihat bonus demografi ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Itulah sebabnya partai politik berlomba-lomba memiliki sayap organisasi yang khusus menyasar pemilih pemula. Jargon-jargon pemimpin muda dijual sebagai daya tarik untuk rekrutmen politik.
Namun, sejauh ini kepemimpinan kaum muda berhenti hanya sebatas jargon. Tongkat kepemimpinan bangsa saat ini masih dipegang oleh kaum tua. Mulai dari kepemimpinan partai politik, anggota legislatif, hingga eksekutif didominasi oleh kaum tua. Kaum muda hanya dilibatkan dalam tataran seremonial belaka. Kaum muda hanya menjadi komoditas politik yang selalu diiming-imingi warisan estafet kepemimpinan, namun hakikatnya hanya dijadikan pendulang suara semata.
Berdasar data Formappi, usia anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2019 tetap didominasi oleh anggota yang berumur 41 hingga 60 tahun dengan jumlah 284 orang (66,78 persen). Kemudian disusul anggota yang berumur lebih dari 61 tahun 96 orang (16,70 persen), dan anggota berumur antara 21 hingga 40 tahun sebanyak 95 orang (16,52 persen). Kondisi itu memperlihatkan bahwa sistem politik kita memang belum memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk duduk sebagai policy maker.
Sistem politik kita belum legawa untuk memberikan ruang bagi kaum muda menduduki jabatan strategis yang menghendaki inovasi dan nilai-nilai kreativitas demi menghadapi permasalahan bangsa kita yang kian kompleks dan menantang. Namun kita juga harus mengakui, kelemahan kaum muda yang terlihat sejak era Reformasi adalah ketidakmampuan melawan sistem lama yang korup.
Kita bisa melihat bagaimana akhir karier politik Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Nazarudin, Zumi Zola, dan sederet pemimpin muda lainnya yang kalah melawan sistem yang korup. Namun kondisi ini hendaknya tidak mematahkan semangat bahwa kaum muda bisa menjadi politisi baik dan mampu mendobrak tradisi.
Yang dibutuhkan oleh kaum muda selain akses menuju kekuasaan adalah kelompok sipil yang bersedia menjadi support system bagi kaum muda tersebut. Kelompok sipil yang mau memberikan bekal idealisme sekaligus kemampuan dalam menghadapi realitas politik. Generasi muda yang dipersiapkan dengan sebaik mungkin melalui sekolah-sekolah politik yang dilakukan oleh kelompok sipil terutama oleh partai politik itu sendiri.
Di sini peran tokoh politikus senior tetap diperlukan. Tokoh senior tidak perlu merasa kehilangan panggung karena mereka akan mengisi ruang tokoh yang bisa menjadi mentor untuk menyiapkan kepemimpinan bangsa. Inilah jalan bagi tokoh senior untuk naik tingkat dari politisi kemudian menjadi guru bangsa.
Dengan adanya gerakan kelompok sipil ini kita bisa berharap kaum muda ke depannya tidak lagi hanya dijadikan tambang suara belaka, melainkan mampu menjadi penyambung aspirasi yang bermuatan nilai-nilai kreatif dan kejujuran untuk bisa mengubah Indonesia menjadi jauh lebih baik. Sehingga kemudaan bukan lagi sekedar tampilan, melainkan juga berarti kaya dengan berbagai terobosan.
Dengan menyiapkan kader-kader terbaik, kaum muda tidak hanya menunggu giliran namun dapat segera serta mengisi ruang-ruang politik dengan segala kreativitas dan inovasinya. Seperti Macron di Prancis, kaum muda tidak lagi sekedar menjadi penumpang dalam gerbong kebangsaan namun dapat menjadi lokomotif perubahan itu sendiri.
Benni Inayatullah Direktur Eksekutif Perhimpunan Semangat Muda untuk Indonesia
