Beban "Sandwich" Dosen

ADVERTISEMENT

Kolom

Beban "Sandwich" Dosen

Dewi Setiyaningsih - detikNews
Rabu, 30 Nov 2022 13:00 WIB
Rearview shot of a teacher talking to his university students
Foto ilustrasi: Getty Images/PeopleImages
Jakarta -

Seorang pegiat pendidikan asal Brazil, Paulo Freire pernah mengatakan bahwa pendidikan merupakan alat untuk melepaskan individu dari belenggu penindasan. Di Indonesia, kita juga memiliki tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara, dengan paradigma yang sejalan, yakni pendidikan sebagai instrumen menuju kemerdekaan. Dalam konteks hari ini, pendidikan sebagai sarana menuju kemerdekaan bisa dimaknai dalam hal berpikir dan bertindak.

Sebagai aktor pendidik, guru memiliki peran penting dalam mewujudkan visi misi pendidikan tersebut. Guru memiliki peran pengajaran bukan hanya dalam aspek-aspek keterampilan yang mendukung sektor-sektor industri, melainkan juga penanaman nilai-nilai ideologis yang selaras dengan tujuan transformasi sosial. Kesadaran sosial yang dipupuk oleh nilai-nilai ideologis seperti nilai keadilan dan kemanusiaan menjadi bekal penting individu ketika nantinya menjalankan peran-peran sosial di masyarakat.

Di level pendidikan tinggi, peran guru dipegang oleh dosen. Dosen memiliki beban mendidik bukan hanya kepada mahasiswa yang secara formal terdaftar di universitas, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Itulah mengapa, jabatan tertinggi dalam karier akademik adalah Guru Besar, yakni sebuah jabatan yang memiliki beban tinggi berupa produksi ilmu pengetahuan.

Peran dosen dalam mengedukasi elemen masyarakat secara institusional terwadahi dalam beban Tri Dharma, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Peran penelitian menuntut dosen untuk aktif memproduksi pengetahuan dan mendiseminasikan temuannya ke kalangan yang lebih luas baik melalui saluran akademik seperti jurnal ilmiah dan forum-forum ilmiah, dan non-akademik seperti media massa dan bentuk-bentuk ruang aktivisme akar rumput.

Dengan begitu, hasil publikasi ilmiah bukan hanya sekadar untuk memenuhi tuntutan performa kerja serta kontribusi dalam pencapaian karier pribadi dan institusi, melainkan juga untuk memberi pengaruh ke masyarakat, baik secara langsung maupun bertahap.

Banyak akademisi yang memiliki tingkat intelegensi mumpuni, bahkan di atas rata-rata. Sayangnya, hanya segelintir yang memiliki komitmen keberpihakan terhadap masyarakat, khususnya yang terpinggirkan. Peran para ilmuwan amat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kelas sosial terbawah, namun tidak semua memiliki komitmen yang sama tentang tujuan perubahan sosial.

Pada masa menjelang pemilu misalnya, seorang ilmuwan politik sangat dibutuhkan untuk memberi analisis mendalam terkait situasi yang tengah dihadapi oleh masyarakat, alih-alih berkampanye mempromosikan kandidat tertentu ataupun terlibat menjadi buzzer. Contoh lainnya, ketika ada sebuah perusahaan tambang mengajukan izin ekstraksi yang mengancam ruang hidup warga, akademisi dibutuhkan untuk memberikan analisis ilmiah terkait dampaknya, alih-alih mendukung proyek tersebut demi kepentingan tertentu.

Di sisi lain, jalan terjal membentang di hadapan dosen dalam perannya sebagai guru sekaligus akademisi. Mengajar, meneliti, dan mengabdi adalah kerja-kerja yang membutuhkan penalaran sekaligus keterampilan di lapangan. Tantangan umum yang seringkali dialami oleh dosen di Indonesia adalah tarik-menarik antara peran di ranah kelembagaan dan peran di ranah keilmuan.

Selain Tri Dharma, dosen, khususnya dosen-dosen yang baru direkrut, dituntut untuk menguasai keterampilan-keterampilan teknis dan administratif, seperti membuat proposal kegiatan, menyusun laporan pertanggungjawaban, dan mengisi borang akreditasi. Hal ini berdampak pada terbentuknya iklim birokratis yang lebih kuat sehingga melunturkan tradisi keilmuan dan rentan membuat dosen tidak optimal dalam menjalankan Tri Dharma.

Ruang-ruang diskusi ilmiah tidak terbangun sebab digantikan dengan rapat-rapat administratif. Bahkan, di beberapa kampus, dosen memiliki tugas tambahan yang tak esensial seperti mengelola web dan media sosial institusi. Belum lagi tuntutan memikirkan skema komersialisasi aset kampus demi ketahanan pendapatan untuk kampus-kampus PTNBH. Tak heran jika muncul celetukan "bukan lagi Tri Dharma, melainkan multi-dharma."

Alih-alih menyadari fenomena multi-dharma ini sebagai sesuatu yang tak lazim dan harus diperbaiki, sebagian besar akademisi justru menormalisasi rutinitas tersebut dengan dogma-dogma heroik semacam "rela berkorban demi lembaga" dan "dosen harus serba bisa apa saja". Celakanya, individu dosen yang menolak beban tambahan tersebut rentan mengalami pengucilan; ia akan dianggap egois jika tidak berkontribusi banyak dalam agenda-agenda terkait kepanitiaan beragam acara seremonial, seleksi mahasiswa, ataupun tugas tambahan lain di luar pengembangan dan keterampilan akademik.

Dalam situasi yang demikian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian dianggap sebagai rutinitas yang tidak perlu butuh banyak energi, waktu, dan pikiran. Target-target kuantitas dan standar-standar akreditasi menggeser Tri Dharma sebagai prioritas seorang akademisi. Capaian kualitas keberilmuan pun dikerdilkan dalam peringkat-peringkat.

Di satu sisi, standar reputasi universitas tetap menilai produk keilmuan berupa publikasi. Hal ini menuntut produksi pengetahuan yang serba cepat. Kerja-kerja intelektual tidak begitu mendapatkan ruang yang memadai, sehingga riset dan pengabdian bukan dilakukan dalam diskusi dan kajian yang mendalam, melainkan dalam keterburu-buruan di tengah beban kerja demi memperoleh upah yang layak. Akibatnya, dosen sering terpaksa memproduksi ilmu pengetahuan secara instan, agar bisa mengklaim insentif secara purna, sekaligus mengamankan reputasi institusi.

Selain harus menyelesaikan penelitian dan publikasi riset dengan instan di tengah tugas tambahan itu, dosen masih juga ditimpali dengan tanggung jawab berupa laporan kegiatan dan keuangan. Ini membuat waktu dan energi dosen untuk berpikir terkuras sedemikian banyak. Dan, bak gayung bersambut, fenomena ini memunculkan jasa permak naskah publikasi dan pelatihan-pelatihan teknik tembus jurnal terindeks internasional.

Iklim kerja akademik yang serba terburu-buru membuat dosen sebagai produsen ilmu pengetahuan sulit untuk menghasilkan karya-karya reflektif dan kritis, apalagi mampu berpikir di level teorisasi. Jika pun ada, jumlahnya tak banyak, dan itu pun biasanya dari hasil kajian disertasi doktoral.

Berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan di kampus luar negeri yang produktif menerbitkan karya pemikiran, akademisi Indonesia lebih banyak melakukan riset studi kasus. Hal ini berimplikasi pada tidak berkembangnya ilmu pengetahuan yang khas dengan corak kultural kita. Akibatnya, mahasiswa-mahasiswi kita terus disodori bangunan paradigma teoritis yang lahir dan berkembang di lain benua.

Singkatnya, institusi pendidikan tinggi semakin terang-terangan mengadopsi pola-pola kerja birokrasi sehingga pencapaian visi misi pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai ideologis terasa lebih sulit. Rutinitas mengajar, meneliti, dan mengabdi hanya menjadi business as usual di sela-sela tugas tambahan kelembagaan, sehingga tidak ada waktu berpikir reflektif terkait agenda-agenda keilmuan.

Apa yang melatarbelakangi persoalan tersebut adalah paradigma yang kurang tepat dalam memaknai profesi dosen. Dosen dianggap sebagai tenaga kerja lembaga pendidikan, dengan begitu beban yang ditanggungnya meliputi hal-hal teknis yang menjamin operasionalisasi kelembagaan berjalan teratur. Paradigma dosen sebagai tenaga kerja membuat tugas-tugas tambahan yang di luar skill akademik dianggap normal, padahal saat kuliah di jenjang pascasarjana, akademisi tidak diajarkan bagaimana cara mengelola acara layaknya event organizer, membuat proposal partnership, ataupun laporan keuangan.

Paradigma ini harus diganti dengan paradigma dosen sebagai intelektual, sehingga kerja-kerja yang dilakukannya pun tidak tumpang tindih dengan tugas tenaga kependidikan. Implikasi dari paradigma dosen sebagai intelektual, bukan tenaga kerja, akan berimplikasi pada penataan SDM di lingkungan kampus. Kampus bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan tanpa mengkhawatirkan sisi anggaran pengeluaran, sehingga dosen tidak perlu dibebani tugas tambahan non akademik.

Sebagai contoh, di kampus-kampus terkemuka di negara-negara Eropa dan Amerika, dosen memiliki office hour yang terjadwal di hari dan jam tertentu. Dosen pun tak perlu melakukan absensi finger print setiap hari layaknya pekerja kantoran. Beban mengajar pun tak sebanyak dosen-dosen di Indonesia yang minimal mengampu 12 - 16 SKS, tentu saja, rata-rata dosen mengajar bisa lebih dari itu. Padahal, persiapan untuk satu mata kuliah saja membutuhkan bacaan yang tidak sedikit, bisa dibayangkan betapa kerepotannya dosen jika harus mengampu 3 - 4 mata kuliah yang terbagi menjadi 3 - 4 kelas.

Di beberapa kampus terkemuka luar negeri, dosen bahkan diberi anggaran untuk pembelian buku. Perlakuan demikian hanya mungkin terjadi ketika dosen diperlakukan sebagai ilmuwan, bukan tenaga kerja serabutan. Dengan begitu, wajar jika dosen mampu secara rutin menghasilkan karya-karya pemikiran bermutu hasil refleksi terdalamnya.

Untuk mendukung proses-proses produksi ilmu pengetahuan di Indonesia, diperlukan transformasi tata kelola lembaga pendidikan tinggi. Targetnya adalah membangun budaya akademik yang sehat dan mapan, sehingga ranking-ranking bukan jadi target utamanya. Budaya akademik yang mapan bisa mendukung dosen-dosen memiliki kepakaran yang lebih terarah sehingga berimplikasi pada sumber pendanaan riset yang lebih beragam. Dalam hal ini, perkembangan ilmu pengetahuan bukan hanya dimotori oleh agen pendidik, melainkan negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam hal tata kelola kelembagaan pendidikan.

Dewi Setiyaningsih pengajar di sebuah PTN

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT