Reaktualisasi Pemilu Partisipatif

ADVERTISEMENT

Kolom

Reaktualisasi Pemilu Partisipatif

Davi Dzulfiqar - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 13:10 WIB
Reaktualisasi Pemilu Partisipatif (revisi)
Davi Dzulfiqar (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -
Sejak 14 Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi membuka tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Akhir Oktober 2022 kemarin pun telah ditetapkan dan dilantik secara serentak anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Indonesia.

Proses pemilu yang tengah berjalan ini sepertinya tidak banyak masyarakat umum yang mengetahui dan luput dari ketertarikan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena persepsi yang kurang tepat bahwa pemilu hanya menjadi urusan partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu saja. Sehingga meninggalkan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu 2024 akan dilangsungkan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari 2024 dengan berdasar pada UU Nomor 7 tahun 2017. Dan, secara simultan dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Gubernur, Bupati dan Walikota, pada 27 November 2024 dengan berpedoman pada UU Nomor 10 tahun 2016.

Guna mewujudkan pemilu yang demokratis, Indonesia mempunyai tiga sistem administrasi dan kelembagaan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ketiga lembaga tersebut bersifat mandiri dan independen dengan tupoksinnya masing-masing, dimana ketiganya mempunyai otonomi kewenangan dan keterpisahan dari pemerintah.

Di tengah berbagai problematika dan tantangan kepemiluan yang memerlukan kerja gotong royong untuk menyelesaikannya. Tentunya kurang bijak bila hanya bertumpu pada ketiga lembaga penyelenggara tersebut untuk mewujudkan integritas pemilu dalam proses penyelenggaraan dan hasilnya.

Keterlibatan Masyarakat

Kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu; mereka tidak hanya menjadi objek yang menunggu hasil pemilu semata. Tetapi menjadi aktor dalam pemilu dengan menggerakkan, mensosialisasikan terkait hak pilih sekaligus melakukan pengawasan agar proses pemilu berlangsung jujur dan adil.

Oleh karena itu pemilu bukan hanya milik partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi hajat demokrasi ini adalah milik kita bersama. Pesta seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan proses rotasi kekuasaan berjalan dengan adil, jujur, dan berkeadaban.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur dalam UU 7 Tahun 2017 di BaB XVII Pasal 448 bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk; sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggara tahapan pemilu, bertujuan meningkatkan proses penyelenggara tahapan pemilu, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Di tengah terbatasnya jumlah penyelenggara pemilu terutama lembaga pengawas, partisipasi masyarakat menemukan relevansinya. Partisipasi masyarakat dalam pemilu ini bertujuan untuk; pertama, mewujudkan pemilu yang demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik dan dihormati semua pihak. Kedua, untuk memastikan setiap proses dan tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan aturan, asas, dan prinsip pemilu.

Ketiga, untuk menghormati hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik dari warga negara. Keempat, untuk menghindari kecurangan, manipulasi, permainan, rekayasa, serta pelanggaran lainnya yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan rakyat banyak.

Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu sering disebut dengan kegiatan pemantauan. Hal ini untuk membedakan fungsi pengawasan resmi yang menjadi domain bawaslu. Kegiatan pemantauan pemilu merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari sekedar penggunaan hak pilih ketika pemilu digelar. Rasionalisasinya apabila masyarakat mau memantau kegiatan pemilu, tentu saja hak pilih yang dimilikinya juga tidak akan disia-siakan.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu baik berupa kegiatan pemantauan, sosialisasi, survei, dan pendidikan kepada masyarakat guna meningkatkan tingkat partisipasi untuk memastikan kedaulatan rakyat. Sebab rotasi pemerintahan melalui pemilu tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi kepentingan kita.

Semangat Kerelawanan

Budaya pragmatisme dan politik transaksional disinyalir menjadi preseden buruk dalam pemilihan langsung di pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Hal ini ditengarai mendorong kemunculan oligarki dan politik predator di tengah lemahnya posisi massa pemilih. Budaya politik tersebut tolok ukurnya adalah asas manfaat. Faktanya, manfaat itu bersifat subjektif bergantung pada individu dan kelompoknya serta situasional bertolak pada kepentingan. Hal tersebut berujung pada politik yang menghalalkan segala cara untuk tujuan akhir yang utama.

Negara yang teratur berakar pada partisipasi masyarakat sipil yang beradab. Keadaban tersebut dikuatkan dengan sensitivitas, empati, kemampuan, kemauan, dan jaringan dari orang-orang yang menggerakkan potensi dirinya untuk membantu dan melayani orang lain, bangsa, dan negara secara sukarela. Sejatinya relawan berjuang mulai dari ruang bukan melulu karena uang.

Kerelawanan berangkat dari keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak hanya dikuasai oleh akalnya saja, akan tetapi oleh kehendaknya pula. Walaupun antara rasio dan kehendak tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Rasio akan tampak dalam aktivitas intelektual, sedangkan kehendak menampakkan diri dalam aktivitas moral. Karena dorongan kehendak inilah semangat kerelawanan untuk kemajuan dan peradaban dapat terwujud.

Masyarakat sipil yang beradab yang terdiri dari institusi-institusi non pemerintah berupa organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, LSM, paguyuban, dan kelompok kepentingan hendaknya menjadi gerakan sosial yang lahir dari kesadaran kolektif dengan didasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial untuk senantiasa memelihara politik yang berpihak pada kejujuran dan keadilan untuk kepentingan rakyat dalam pemilu.

Hal ini dimungkinkan jika tingkat literasi kepemiluan terus meningkat, baik melalui proses sosialisasi, pendidikan politik, kampanye media sosial, inisiasi gerakan kerelawanan dan lain sebagainya. Maka revitalisasi peran dan penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu termasuk juga peserta pemilu menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Berawal dari pengenalan dan pengetahuan, timbul gagasan menjadi sebuah keyakinan dan kemauan, diwujudkan melalui tindakan nyata partisipasi. Alangkah baiknya bagi perkembangan demokrasi kalau partisipasi ini menjadi kesadaran bersama yang mewujud menjadi kebiasaan dan karakter sehingga menjadi budaya bangsa.

Jika prasyarat demokrasi adalah terlaksananya pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator demokrasi yang berkualitas. Semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat perlu digelorakan kembali agar semua lapisan masyarakat dapat mengaktualisasikan kembali ruang ekspresinya dengan terlibat dalam pemilu di setiap proses dan tahapannya. Bersama rakyat mewujudkan pemilu partisipatif. Bersama lembaga penyelenggara pemilu tegakan integrasi, keadilan dan etika pemilu.

Davi Dzulfiqar anggota Panwascam Cibeureum Kota Tasikmalaya

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT