Memikirkan Integrasi Angkutan Umum di Jakarta

ADVERTISEMENT

Catatan Agus Pambagio

Memikirkan Integrasi Angkutan Umum di Jakarta

Agus Pambagio - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 10:30 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Angkutan umum akan bermanfaat dan digunakan oleh publik jika angkutan umum dari titik kita berangkat dan tiba atau sebaliknya berkesinambungan tidak terputus melalui perpindahan moda paling banyak tiga kali dan berjalan kaki tidak boleh lebih dari 500 meter. Integrasi atau interkoneksi antarangkutan umum dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menggabungkan atau merger atau akuisisi korporasinya, cukup modanya.

Dalam menetapkan integrasi harus ditentukan moda mana yang akan menjadi transporter utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian tentukan mana stasiun pusat transportasi atau biasa disebut stasiun sentral, dan stasiun lain yang merupakan stasiun feeder dan sub-feeder. Langkah berikutnya hindari kanibalisme antarmoda. Kota aglomerasi seperti Jabodetabek memang memerlukan integrasi angkutan umum untuk membantu pergerakan masyarakat tanpa membuat tambahan beban lalu lintas pada jalan di kota utama, seperti DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, atau Medan.

Sebagai contoh angkutan umum di Jabodetabek secara terpisah sudah baik, namun belum dapat mengurangi kemacetan. Integrasi angkutan umum yang baik secara otomatis akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya kendaraan roda dua dan juga roda empat. Jika dilengkapi dengan park and ride di sekitar stasiun sentral, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) bukan ganjil-genap, berikut tarif parkir tinggi di sektor kawasann ERP kepadatan lalu lintas di DKI Jakarta dapat dikurangi.

Dengan selesainya Stasiun Manggarai, dan akan beroperasinya Kereta Cepat Halim PK - Padalarang (KCJB) pada Juni 2023, kemudian LRT Jabodebek, lalu ada proses perluasan MRT Jakarta Koridor 1 (Selatan-Utara) dan sebagainya, tentunya Pemprov DKI Jakarta memerlukan stasiun sentral yang mengintegrasikan angkutan utama satu, dua, dan seterusnya. Begitu pula dengan terus di bangunnya Enam Ruas Jalan Tol di Jabodetabek, akan membuat lalu lintas dari dan ke Jabodetabek tambah kusut jika integrasi angkutan umum tidak dibenahi. Ingat di pembangunan dan pengelolaan angkutan umum aglomerasi Jabodetabek akan melibatkan banyak kepentingan.

Lintas Moda Transportasi

Di kota-kota besar di dunia macam Paris, New York, Tokyo rute angkutan umum utamanya biasanya berbentuk melingkar dan silang. Lalu angkutan pengumpan atau feeder akan melengkapi di pinggiran untuk masuk ke pelosok kota, tidak bercampur macam nasi rames seperti transportasi umum di wilayah aglomerasi Jabodetabek.Tingginya pelanggaran tata ruang, juga berperan besar dengan sulitnya mengatur transportasi di wilayah kota atau aglomerasi,

Apapun persoalan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta dan aglomerasi harus segera diatur. Pertama tentukan dulu moda apa yang akan jadi tulang punggung transportasi di Jabodetabek. Ada Kereta Commuter Jabodetabek, lalu akan ada LRT Jabodebek. Kemudian akan ada Kereta Cepat Halim - Padalarang (KCJB) yang akan berhenti di Stasiun Halim PK dan kereta api jarak jauh yang nantinya akan terpusat di Stasiun Manggarai. Sekarang tentukan di mana stasiun sentral di wilayah DKI Jakarta? Apakah Stasiun Dukuh Atas atau Stasiun Manggarai atau Stasiun Cawang yang rencananya akan segera dibangun untuk memfasilitasi KCJB ?

Mari kita liat satu-satu, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kalau Stasiun Dukuh Atas dijadikan Stasiun Sentral atau Pusat, saat ini di situ sudah ada MRTJ, Trans Jakarta, KCI, Kereta Bandara, bajay, taksi, dan ojek. Mendatang akan ada LRT Jabodebek dan LRT Jakarta, "tumplek" di Dukuh Atas. Kalau stasiun pusat ada di Manggarai, di situ akan terpusat KA jarak jauh, KCI, Trans Jakarta, angkot, bajay, taksi, dan ojek.

Menurut saya Stasiun Dukuh Atas infrastrukturnya sudah lengkap tinggal integrasinya dimudahkan dengan akses yang nyaman tanpa harus berjalan kaki lebih dari 500 meter untuk antarmodanya. Lalu bagaimana dengan Manggarai dan Cawang? Ini perlu pembahasan lanjut terkait lahan di sekitar keduanya yang terbatas. Namun, ketika MRTJ Koridor Selatan - Utara selesai, Trans Jakarta Busway Koridor 1 harus dinonaktifkan kalau tidak ingin terjadi kanibalisme dengan MRTJ.

Intinya kalau angkutan berbasis rel akan dijadikan angkutan umum utama di DKI Jakarta, maka rute Trans Jakarta harus di atur ulang. Utamanya Trans Jakarta harus menjadi feeder utama dari angkutan rel. Artinya di setiap stasiun kereta api (apapun jenisnya), Trans Jakarta harus ada untuk menjamin konektivitas bagi penumpang moda kereta api. Lalu ke mana Trans Jakarta Mikro (Jak Lingko), angkot, dan bajay?

Angkutan Trans Jakarta Mikro harus menjadi feeder atau tersambung dengan Trans Jakarta Busway. Begitu pula dengan angkot dan bajay, harus menjadi feeder dari Trans Jakarta Mikro. Lalu ke mana ojek (baik yang opang maupun online)? Karena ojek bukan angkutan umum, mereka tidak boleh mangkal di stasiun-stasiun transportasi terkoneksi. Kalaupun mau disediakan pangkalan harus di titik angkot mangkal, yaitu di sekitar pemukiman. Pengaturan ojek memerlukan tangan besi, tetapi ini satu-satunya cara menertibkan sistem integrasi angkutan umum

Dengan akan beroperasinya KCJB pada Juni 2023, perlu dipikirkan integrasi angkutan umumnya di Stasiun Halim PK atau Cawang. KCJB sebagai KA jarak jauh memerlukan konektivitas yang baik mengingat seputaran Halim PK dan Cawang saat ini sudah sering gridlock alias macet total. Saran saya ada integrasi yang nyaman dengan LRT Jabodebek dan Trans Jakarta dan Trans Jabodetabek atau JA Connexion di Stasiun Cawang. Lalu harus tersedia lokasi parkir yang luas dan bertarif murah di sekitar Stasiun Cawang. Pembatasan angkutan umum dalam integrasi harus dilakukan melalui kebijakan yang baik dan benar.

Tulisan ini hanya memberikan masukkan dan analisis sederhana terkait dengan integrasi angkutan umum di DKI Jakarta yang akan sarat dengan berbagai kepentingan, termasuk niat untuk mengakuisisi atau merger MRTJ dengan KCI yang sampai hari ini secara peraturan dan kebijakan belum dimungkinkan. Kalau ini dilakukan akan muncul kerumitan baru yang tidak memperbaiki tata Kelola angkutan umum di DKI Jakarta dan aglomerasi dan melanggar legal opinion dari Kejaksaan Agung.

Langkah ke Depan

Pertama, tentukan moda angkutan utama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu siapkan pusat intermodanya (untuk DKI Jakarta apakah di Stasiun Manggarai atau Stasiun Dukuh Atas atau di Stasiun Cawang). Lalu bicarakan dengan Pemprov DKI Jakarta dan regulator transportasi Jabodetabek atau BUJT atau operator jalan tol yang berada di daerah aglomerasi.

Kedua, pastikan langkah integrasi transportasi umum di DKI Jakarta dan aglomerasi harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apapun bentuk integrasi dan penataan yang akan dilakukan, tetapi push approach Pemprov DKI Jakarta tidak dijalankan, seperti penerapan ERP, pembatasan kendaraan roda dua di daerah yang transportasinya sudah terintegrasi, tarif parkir yang tinggi dan sebagainya, maka kenyamanan bertransportasi umum di DKI Jakarta dan aglomerasi akan tetap kusut dan mahal.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT