Kondisi Utang Luar Negeri Kita

ADVERTISEMENT

Kolom

Kondisi Utang Luar Negeri Kita

Abi Fadillah - detikNews
Kamis, 24 Nov 2022 10:09 WIB
Utang Pemerintah
Ilustrasi: Tim Infografis/Mindra Purnomo
Jakarta -

Tiga triwulan terakhir merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi karena Indonesia berhasil menekan lonjakan utang luar negeri (ULN) yang semakin tinggi. Tercatat, ULN Indonesia mencapai US$ 394,574 juta atau sekitar Rp 6.141,8 triliun pada triwulan III - 2022. Angka tersebut turun sekitar 2.3 persen (q-to-q) dari posisi ULN triwulan sebelumnya yang mencapai US$ 403.640 juta.

Langkah pemerintah dalam melunasi beberapa utang yang jatuh tempo merupakan salah satu penyebab total ULN mengalami penurunan. ULN pemerintah terkontraksi hingga US$ 182,289 juta pada triwulan III - 2022. Sejalan dengan itu, ULN bank sentral dan swasta pun ikut mengalami penurunan, walaupun porsinya tidak sebesar penurunan pada ULN pemerintah.

Di sisi lain, posisi ULN Indonesia yang semakin baik juga disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN), pelunasan pinjaman proyek, dan komitmen empat negara kreditur yang menghapus utang Indonesia.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menurunkan ULN dalam jangka waktu yang pendek. Namun, apakah utang yang menurun dapat memberikan level yang aman bagi kesehatan ULN Indonesia? Dalam konteks ilmu ekonomi, jika kita berbicara utang, maka haram hukumnya jika tidak menganalisis dengan indikator utang luar negeri. Setidaknya ada dua dari delapan indikator ULN yang umumnya selalu dianalisis oleh pakar-pakar ekonomi, yaitu Rasio Utang terhadap PDB (Debt to GDP Ratio) dan Rasio Pembayaran Utang (Debt to Service Ratio).

Pertama, indikator rasio utang terhadap PDB Indonesia berada pada level 30,13 persen per triwulan III - 2022. Sepanjang 2022, rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan hingga empat persen. Jelas sekali, jika kita kaitkan antara ULN Indonesia dan rasio utang terhadap PDB, keduanya menghasilkan hubungan yang positif. Artinya, semakin rendah rasio utang terhadap PDB, kemampuan negara dalam membayar utang akan semakin baik. Alhasil, ULN pun menurun.

Dari kasus tersebut, pemerintah mengklaim bahwa kondisi ULN Indonesia berada pada level yang aman. Mengapa demikian? Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 bahwa ULN boleh dilakukan hingga batas maksimum rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen. Bahkan pada 2018 lalu, pemerintah pernah berdalih bahwa rasio utang terhadap PDB tidak sebesar negara-negara adidaya seperti Jepang (227%), Amerika Serikat (101,5%) dan Singapura (102%).

Menurut hemat saya, pandangan demikian cenderung keliru sehingga perlu diluruskan. Penggunaan rasio utang terhadap PDB harus dikaji lebih dalam. Pasalnya, jika negara berani mengukur tingkat keamanan utang dengan indikator tersebut, maka penerimaan negara harus berada pada tahap yang baik. Sayangnya, rasio penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari kata sempurna.

Dalam lima tahun terakhir rasio pajak selalu di bawah 10 persen, yang berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang berkisar 12% - 13%. Sangat wajar jika negara tidak mampu mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga berdampak pada utang yang menumpuk. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia bukan seperti negara maju yang memiliki rasio pajak yang tinggi. Rasio pajak Indonesia hanya 9.11 persen pada 2021 lalu. Artinya, rasio utang terhadap PDB yang aman dan sehat bagi Indonesia berkisar 18% - 19%, bukan mencapai 30 persen.

Di sisi lain, pemerintah cenderung keliru jika membandingkan jumlah ULN Indonesia dengan ULN Amerika Serikat ataupun Jepang. Bayangkan, kedua negara adidaya tersebut memiliki mata uang kuat yang masuk dalam kategori Special Drawing Rights (SDR). Amerika Serikat memiliki kekuatan dalam mencetak uang dolar, sedangkan Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat ekspor yang tinggi. Oleh karenanya, perbandingan antara Indonesia dan kedua negara tersebut tidak valid dan tidak bisa dijadikan contoh.

Kedua, indikator rasio pembayaran utang (DSR) Indonesia sebesar 16,90 persen (Tier I) dan 39,38 persen (Tier II) per triwulan III - 2022. Pada indikator tersebut, Indonesia berhasil menekan DSR hingga kurang dari 20 persen, yang sebelumnya selalu di atas 20 persen sejak 2015. Dari sudut pandang indikator DSR, pengelolaan utang Indonesia cukup baik karena DSR cenderung mengalami penurunan.

Rasio DSR merupakan rasio yang lazim digunakan negara berkembang seperti Indonesia karena menitikberatkan pada kemampuan negara dalam membayar bunga dan cicilan utang di bagi dengan penerimaan ekspor. Meski DSR menunjukkan tren yang positif, setiap pengambil kebijakan sangat dilarang untuk gembira ria. Pasalnya, Indonesia harus ekstra waspada dalam menghadapi guncangan ekonomi global pada 2023 mendatang.

Ketidakpastian global yang tinggi bisa saja berpotensi terhadap ekonomi nasional. Sektor ekspor akan menjadi salah satu sektor yang terganggu jika efek global menghantam Indonesia. Alhasil, penerimaan ekspor akan jatuh, sehingga DSR akan meningkat secara signifikan dalam kurun waktu tertentu. Salah satu Political Action yang dibutuhkan untuk mengantisipasi itu dengan menjaga stabilitas penerimaan valuta asing agar DSR selalu berada pada level yang aman antara 20%-25%.

Dari analisis-analisis di atas kita dapat simpulkan bahwa kondisi utang Indonesia cukup sehat dalam jangka pendek. Berbeda dengan jangka panjang, tentunya ada potensi bahwa Indonesia akan menghadapi berbagai gejolak perekonomian di masa mendatang, yang pada akhirnya mendorong kenaikan rasio indikator utang --rasio yang meningkat akibat dari tindakan penambahan ULN pada masa yang akan datang.

Penambahan utang tersebut dilakukan agar ekonomi negara tetap prudent dan produktif. Selazimnya, acuan terhadap indikator DSR lebih tepat bagi Indonesia, yang merupakan negara berkembang. Sah-sah saja jika rasio terhadap PDB menjadi acuan utang, asalkan negara memiliki penerimaan yang baik untuk melunasi utang-utang tersebut.

Abi Fadillah S.E, M.Ec.Dev alumnus S2 FEB MEP UGM

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT