Mempertaruhkan Ketahanan Kesehatan Nasional Kita

ADVERTISEMENT

Kolom

Mempertaruhkan Ketahanan Kesehatan Nasional Kita

Noerolandra Dwi S - detikNews
Rabu, 23 Nov 2022 14:30 WIB
Jajaran Polres Klaten melakukan imbauan ke apotek terkait pelarangan sirup, Oktober 2022.
Foto ilustrasi: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng
Jakarta -

Menjelang Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada 12 November lalu, publik dikejutkan dengan kasus gagal ginjal akut yang menelan korban anak-anak. Cukup memprihatinkan kasus gagal ginjal akut telah ditemukan di 28 provinsi dengan angka kematian 52% pada awal November (304 kasus, 159 kematian). Banyak orangtua mengkhawatirkan keselamatan buah hatinya terutama yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ketidaksigapan fasilitas kesehatan menangani kasus dan ketidaksediaan obat yang dibutuhkan menambah muram kondisi kesehatan bangsa kita setelah dihantam pandemi Covid-19. Kemudian diketahui Etelin Glikol (EG), Dietelin Glikol (DEG) dan Etelin Glikol Butil Eter (EGBE) yang terkandung dalam obat batuk sirup sebagai penyebab utamanya. Kementerian Kesehatan mengimbau untuk menghentikan sementara pemberian resep dan penggunaan obat sirup pada anak. BPOM menindaklanjuti mencabut izin edar 73 obat sirup dari lima perusahaan farmasi yang menggunakan etelin glikol melebihi ambang batas aman (9/11).

Etelin glikol adalah senyawa berbahaya yang akan diserap tubuh dan menyerang syaraf, jantung, paru, dan terakhir menyerang ginjal yang terjadi setelah 24 hingga 72 jam. Dinamika lain yang terjadi adalah meningkatnya jumlah kasus dan kematian karena Covid-19 hingga dua kali lipat. Varian baru omicron XBB menyebabkan peningkatan kasus menyentuh angka 6.601 kasus baru Covid. Kasus aktif sebanyak 40.852 kasus. Angka kematian juga meningkat tajam yaitu 43 orang (10/11).

Kenaikan tajam ini mengancam dan IDI melihat karena kendornya protokol kesehatan, lemahnya perlindungan kelompok risiko tinggi/ lansia, dan tersendatnya vaksinasi dosis ketiga. Bahkan disinyalir varian XBB tidak terdeteksi pemeriksaan antigen dan membutuhkan vaksin Covid-19 yang terbaru yaitu vaksin bivalen dalam perlindungan menyeluruh. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberi warning tentang kembali meningkatnya Covid-19 dan perlunya menjaga kewaspadaan.

Kita melihat begitu kompleksnya dinamika dan tantangan masalah kesehatan di Indonesia bahkan di tatanan dunia. Indonesia seringkali memperlihatkan ketidaksiapan dan ketidaksigapan menghadapi dinamika dan tantangan baru yang terjadi sehingga mengakibatkan korban berjatuhan. Kedua dinamika dan kondisi yang disebutkan di atas termasuk masalah kedaruratan kesehatan yang menimbulkan keresahan masyarakat, menyebar secara cepat, dan memberikan dampak ekonomi/sosial yang berat.

Jika kita tidak siap, tidak sigap, dan tidak cepat, maka dinamika dan tantangan tersebut cepat atau lambat melemahkan ketahanan kesehatan nasional kita. Sebabnya masih banyak persoalan kesehatan yang kita hadapi belum dapat diselesaikan dengan baik. Kita ketahui timbulnya beban ganda penyakit menular dan penyakit tidak menular telah menyedot sumber daya kesehatan yang kita miliki. Persoalan kesehatan persisten, angka kematian ibu, angka kematian bayi/balita, stunting, tuberculosis, HIV, gangguan jiwa, hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, kecelakaan, dan lain-lain masih menjadi masalah kesehatan serius yang membutuhkan perhatian.

Kinerja

Ketahanan kesehatan nasional sendiri dapat dilihat pada keberhasilan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Di bidang kesehatan mewujudkan SPM menjadi beban di pundak pemda baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Permenkes no 4 tahun 2019 tentang SPM Kesehatan meletakkan penanganan kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa di provinsi. Sedang di kabupaten/kota pelayanan kesehatan mengikuti siklus hidup manusia dan beberapa penyakit tidak menular potensial. Semua dalam penanganan yang komprehensif yaitu peningkatan, perlindungan, diagnosis, pengobatan, pencegahan, dan rehabilitasi.

SPM merupakan pelayanan minimal yang harus dilakukan pemda untuk masyarakatnya dengan target mutu pelayanan 100%. Implementasi SPM juga menjadi strategis terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM memperkuat promotif- preventif sehingga berdampak pada penurunan kasus kuratif-rehabilitatif yang harus dijamin program JKN. Pencapaian 12 indikator SPM di tingkat kabupaten/kota masih belum valid, fluktuatif, dan belum menampakkan dampak positif dalam program JKN. Rujukan kasus kuratif ke rumah sakit masih membludak dan menjadi problema. BPJS Kesehatan bertahun-tahun defisit karenanya. Dari sinilah kinerja implementasi SPM oleh pemda dipertanyakan yang selanjutnya mempengaruhi profil ketahanan kesehatan nasional.

Banyak yang menghubungkan kinerja capaian SPM yang menjadi tanggung jawab pemda dengan isu masalah pelayanan kesehatan aktual yang terjadi. Isu tersebut yaitu masalah universal coverage, akses dan mutu pelayanan kesehatan. Universal coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan sehingga setiap orang mendapatkan pelayanan komprehensif dengan biaya terjangkau. Akses berarti berbagai jenis pelayanan baik di rumah sakit, puskesmas maupun swasta yang dapat dijangkau masyarakat. Dan, mutu merujuk pada kesempurnaan pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan kepuasan pada setiap orang/ pasien.

Isu aktual tersebut telah menghambat pembangunan kesehatan dan pada gilirannya mempengaruhi kinerja pencapaian mutu SPM bidang kesehatan dan target-target kinerja lainnya seperti germas dan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK). Kalaupun toh implementasi menunjukkan cakupan kinerja yang mencapai target 100%, evidence based-nya menjadi pertanyaan. Isu aktual tersebut masih dirasakan, terus berkembang, dan dikeluhkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan yang lemah, tidak terukur, dan tidak bermutu menghambat kinerja dan ketahanan kesehatan nasional kita.

Pertaruhan

Kita mengetahui sekarang visi Kemenkes ke depan adalah terciptanya manusia Indonesia sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Visi tersebut telah dirinci implementasinya dalam rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020- 2024. Pandemi yang telah menghantam membawa hikmah dan Kemenkes berkomitmen melaksanakan transformasi bidang kesehatan lewat enam pilar penopang ketahanan kesehatan nasional. Yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi.

Transformasi kesehatan ditujukan mencapai ketahanan enam pilar penopang kesehatan dan memperkuat ketahanan tanggap darurat yang terjadi. Transformasi berusaha meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan kesehatan. Target transformasi yang telah dicanangkan adalah revitalisasi 300.000 posyandu dan 10.000 puskesmas, rumah sakit di 514 kabupaten/kota memiliki alkes pada pelayanan empat penyakit utama (jantung, stroke, kanker, ginjal), adanya fitur coordination of benefit layanan BPJS dengan asuransi swasta, peningkatan jumlah beasiswa dokter spesialis dari 300 menjadi 1.500 beasiswa, dan menghadirkan platform Satu Sehat dengan 85 persen fasyankes di Indonesia terkoneksi sistem tersebut.

Sebuah transformasi yang berat dan beban dipundak Kemenkes. Menyadari beban yang dipikulnya Kemenkes menyatakan bahwa transformasi kesehatan menjadi gerakan bersama komponen bangsa. Kemenkes tidak bisa berjalan sendiri. Seluruh komponen bangsa andil dengan potensi kekuatannya seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, industri kesehatan, penyelenggara kesehatan (fasyankes), dan seluruh stakeholder terkait. Meski pelaksanaan transformasi kesehatan dipicu kondisi tanggap darurat pandemi Covid-19, namun transformasi yang terjadi akan memberi dasar bagi ketahanan kesehatan nasional kita yang selama era pandemi terbukti cukup mengkhawatirkan.

Transformasi kesehatan yang dilakukan merupakan pertaruhan pada terwujudnya ketahanan kesehatan nasional kita. Hal yang tidak mudah karena bangsa dan negara berpacu dengan dinamika dan tantangan kesehatan yang terus terjadi. Dengan kedaruratan yang menghantam tanpa pandang bulu sendi-sendi kesehatan kita. Dalam momentum Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun ini kita semua bergerak, berharap dan optimis bahwa kita bisa mewujudkan ketahanan kesehatan yang dibutuhkan. Perlu kerja keras tiada henti karena menghadirkan enam pilar tangguh membutuhkan waktu, biaya, konvergensi, dan sistem yang kompleks.

Noerolandra Dwi S Surveior FKTP Kemenkes, alumnus magister manajemen pelayanan kesehatan Unair

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT