Rumah vs Generasi Milenial

ADVERTISEMENT

Kolom

Rumah vs Generasi Milenial

Ajeng Diannitari - detikNews
Rabu, 23 Nov 2022 11:30 WIB
Infografis harga rumah bergerak liar
Ilustrasi: M Fakhry Arrizal/infografis detikcom
Jakarta -

Saat ini Indonesia masuk dalam era bonus demografi dengan jumlah penduduk usia kerja lebih banyak dari penduduk bukan usia kerja. Pada 2021, proporsi penduduk produktif (15-64 tahun) sebesar 69,28 persen dengan range tertinggi adalah penduduk usia 20-29 tahun. Saat ini generasi milenial atau penduduk yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 sedang dalam usia produktif bekerja untuk menstabilkan kehidupannya sekarang hingga masa yang akan datang.

Banyak tantangan yang dihadapi generasi milenial, seperti pekerjaan, penghasilan, dan ekonomi. Salah satu isu yang ditemui oleh generasi milenial dari sisi ekonomi dan penghasilan adalah sulitnya mendapatkan rumah milik sendiri. Harga rumah yang kian hari semakin tinggi dan tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan para pekerja menyebabkan sulitnya para pekerja untuk mendapatkan rumah milik sendiri sebagai kebutuhan primer.

UUD 1945 sudah menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia salah satunya dalam hal ini melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Negara telah mengatur tentang permukiman dan kawasan permukiman dari dasar hukum undang-undang hingga turunannya. Peraturan hukum negara yang mengatur bidang perumahan adalah UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, beserta turunannya tentang penyelenggaraan perumahan.

Pemerintah berperan dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Coba kita beralih ke perkotaan. Persentase penduduk perkotaan pada 2021 sudah mencapai 56,7 persen dan diproyeksikan pada 2025 mencapai 60 persen. Angka urbanisasi terus meningkat yang bertujuan dalam rangka mencari lapangan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Namun, tingginya angka urbanisasi membuat menurunnya peluang mendapatkan tempat tinggal atau rumah yang terjangkau. Lalu apa yang salah dengan perumahan di perkotaan?

Tantangan Penduduk

Berbicara tentang keterjangkauan, terjangkau di sini berarti terjangkau secara harga. Tidak dipungkiri, tingginya harga tanah dan rumah saat ini, khususnya di kota-kota besar hingga kota metropolitan bahkan megapolitan, menjadi salah satu tantangan penduduk perkotaan. Contohnya megapolitan Jakarta, harga tanah ataupun rumah yang sudah terlampau tinggi membuat penduduk Jakarta sulit mendapatkan tempat tinggal sebagai kebutuhan primer yang terjangkau terlebih untuk generasi milenial dan penduduk pendatang yang baru meniti karier.

Menurut data secara nasional, proporsi rumah tangga saat ini masih didominasi oleh rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri. Tren menunjukkan proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri cenderung menurun dari 2016 sebesar 82,58% menjadi 80,1% pada 2020. Namun, adanya perubahan pada 2021 pada proporsi rumah tangga dengan kepemilikan rumah sendiri meningkat menjadi 81,08%. Walaupun peningkatan ini tidak serta merta meningkat dengan angka yang tinggi, namun hal ini menunjukkan adanya penyimpangan setelah dalam lima tahun terus mengalami penurunan.

Peningkatan angka proporsi rumah tangga kepemilikan rumah sendiri pada 2021 dibanding 2020 yang tinggi berada di Provinsi Papua Barat dari 72,09% menjadi 76,03% dan DKI Jakarta dari 45,04% menjadi 48,48%. Berdasarkan daerah tempat tinggal pada 2021, di daerah perkotaan proporsi kepemilikan rumah sendiri meningkat sebesar 1,69% dan di daerah perdesaan juga mengalami peningkatan hanya sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan angka proporsi ini kemungkinan bisa disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah dari adanya kelesuan aktivitas ekonomi nasional dipengaruhi dari adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada pandemi Covid-19. Pandemi membuat pemerintah mengambil langkah adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan angka lonjakan Covid-19 dari Maret 2020 hingga saat ini. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberlakukan PPKM level atas terlebih pada kondisi angka kasus positif Covid-19 yang meningkat.

Selain kebijakan untuk menekan angka mobilitas penduduk melalui PPKM, pemerintah mengambil kebijakan untuk properti. Pada 2021, pemerintah memberikan dukungan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti sebesar 100% bagi hunian dengan nilai jual hingga Rp 2 miliar dan PPN DTP sebesar 50% pada hunian dengan nilai jual Rp 2-5 miliar. Apakah dengan kebijakan ini berdampak pada peningkatan proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri?

Secara umum di Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 61,74% pekerja pada sektor formal dan 38,26% lainnya bekerja pada sektor informal (Agustus, 2021). Rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan pada pekerja formal di Jakarta adalah Rp 4.315.894, angka ini sedikit di bawah angka UMR DKI Jakarta pada 2021 sebesar Rp 4.416.186. Sedangkan rata-rata pendapatan pada pekerja sektor informal adalah Rp 2.781.087, angka yang jauh dari UMR DKI Jakarta.

Terlepas dari rata-rata pekerja dan pendapatan, DKI Jakarta memiliki angka proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri yang paling rendah di Indonesia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penduduk DKI Jakarta tidak dapat menjangkau rumah dengan status kepemilikan rumah sendiri atau dengan kata lain harga rumah di DKI Jakarta yang mahal. Nilai tengah harga tanah di DKI Jakarta saat ini mencapai sekitar Rp 24 juta per meter persegi. Tingginya harga tanah di DKI Jakarta juga sebanding dengan tingginya harga rumah.

Selain itu, keterbatasan lahan di DKI Jakarta membuat tidak dapat dibangun kembali rumah-rumah secara secara horizontal atau perumahan (kumpulan rumah-rumah) yang membutuhkan lahan yang luas. Saat ini, perancangan rumah mengarah pada hunian vertikal atau yang juga disebut apartemen. Harga apartemen juga masih terbilang tinggi. Berdasarkan hasil riset, harga jual apartemen mencapai Rp 52,3 juta per meter persegi di kawasan central business district (CBD) dan sekitar Rp 26,6 juta per meter persegi di kawasan non-prime area.

Kebijakan Pemerintah

Rumah menjadi kebutuhan primer penduduk, lalu dengan harga yang fantastis ini bagaimana rata-rata penduduk bisa mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal? Banyak harapan dari penduduk khususnya penduduk yang berada di area megapolitan untuk mendapatkan rumah yang terjangkau baik dari sisi harga ataupun juga dari sisi lokasi.

Harga rumah yang terlihat tidak bosan untuk tetap pada angka tersebut membuat masyarakat masih berpikir untuk memiliki rumah sendiri di area perkotaan megapolitan. Dibutuhkan kebijakan dari pemerintah yang berkaitan langsung dengan harga rumah untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri.

Kebijakan ini juga diperlukan untuk mengurangi angka backlog perumahan. Pengurangan angka ini dirasa penting untuk meningkatkan angka proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri. Kebijakan pemerintah sangat diperlukan terlebih bagi generasi milenial untuk mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau dari sisi harga, ketersediaan prasarana sarana umum, dan aksesibilitas transportasi menjangkau pusat kota atau pusat bisnis.

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT