Memaknai Penyempurnaan Program Kemitraan UMKM

ADVERTISEMENT

Kolom

Memaknai Penyempurnaan Program Kemitraan UMKM

Oktavianus Oki Bagus Krisnawan - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 15:00 WIB
Ilustrasi kemitraan.
Foto ilustrasi: Cytonn Photography/Unsplash
Jakarta -

Bagi mahasiswa yang menggeluti bidang sosial dan ekonomi di sekitar tahun 1990-an, sudah barang tentu tidak asing dengan seorang futurolog bernama John Naisbitt. Melalui buku-bukunya seperti Megatrends ataupun Global Paradox, Naisbitt banyak membedah dan meramalkan kecenderungan perubahan tata ekonomi dunia akibat perkembangan teknologi dan merebaknya otomatisasi. Dalam konteks kekinian, pemikiran itu masih relevan hingga sekarang.

Pemikiran dimaksud yaitu bahwa dengan semakin terintegrasinya ekonomi dunia yang semakin terbuka, akan membawa konsekuensi kepada semakin berperannya perusahaan-perusahaan yang relatif kecil dan menengah untuk terus melakukan inovasi dan perubahan. Perusahaan-perusahaan kecil sebagaimana dimaksud tak lain adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Di banyak negara, kontribusi pelaku usaha kecil dan menengah memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini seperti dialami oleh negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Khusus untuk negara yang disebutkan terakhir, para pelaku UMKM nya banyak menyokong industri otomotif sebagai pemasok suku cadang.

Dalam tataran implementatif, peran UMKM dalam mendorong produksi komponen otomotif tersebut dilakukan dengan skema kemitraan. Artinya, para pelaku UMKM tersebut berkolaborasi dengan perusahaan besar dengan pola kemitraan subkontrak dan rantai pasok. Dengan demikian para pelaku UMKM di negara-negara tersebut sudah menjadi bagian dari Global Value Chain (GVC).

Untuk kasus di Indonesia, data dari Kemenkop dan UKM pada 2019 menyebutkan bahwa rasio partisipasi UMKM Indonesia dalam GVC baru sebatas 4,1%, bandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam sebesar 20,1%, Filipina sebesar 21,4%, Thailand 29,6%, ataupun Malaysia yang telah mencapai angka sebesar 46,2%.

Dalam sistem kemitraan, kedua belah pihak baik pelaku UMKM maupun perusahaan besar harus berasaskan prinsip saling percaya, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Di Indonesia sendiri, dilihat dari data Kemenkop UKM, potensi jumlah UMKM yang ada saat ini telah mencapai 64,2 juta pelaku dengan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun.

Pada aspek lain, regulasi berkenaan dengan implementasi kemitraan ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 1 ayat 13 disebutkan bahwa yang dimaksud Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Lebih lanjut dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa pola Kemitraan dilaksanakan dengan berbagai pola antara lain inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, serta bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerjas ama operasional, usaha patungan (joint venture), dan outsourcing.

Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa model kerja sama kemitraan ke depan akan bermuara pada sumbangan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada aras lain, Presiden memiliki beberapa catatan agar model kerja sama dimaksud bisa memenuhi beberapa aspek. Pertama bahwa kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar ini harus berlangsung secara berkelanjutan (sustainable). Selain itu yang perlu mendapatkan penekanan di sini yaitu terkait peningkatan daya saing, tidak hanya bermain di level domestik namun juga di pasar global.

Kedua, muncul harapan agar pelaku UMKM mampu untuk memacu kualitas produknya, serta perbaikan atas aspek manajerial dan juga selalu memperbaharui desain produk agar sesuai dengan keinginan pasar. Ketiga, diharapkan agar jalinan kemitraan ini harus diperluas dan dilembagakan hingga terbentuk pola relasi yang saling menguntungkan antara UMKM dan perusahaan-perusahaan besar.

Dalam banyak hal, pola kemitraan antara UMKM dan perusahaan-perusahaan besar dilakukan oleh beberapa BUMN sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR). Pun demikian, banyak juga perusahaan-perusahaan swasta ikut terlibat dalam skema kemitraan bersama dengan UMKM ini.

Sebagai aspek pengawasan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi lembaga dan pihak selaku otoritas dalam pengawasan atas hubungan kemitraan. Dalam kaitan ini, pengawasan yang dilakukan lebih kepada kontrol atas penyalahgunaan posisi tawar antara UMKM dan usaha besar.

Dalam perjalanan waktu, pola kemitraan yang dilakukan juga tak luput dari kegagalan. Kegagalan kemitraan sebagian besar bermula dari prinsip-prinsip dan kesepakatan serta fondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata-mata maupun paksaan dari pihak lain, serta bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang secara bersama-sama dari pihak-pihak yang bermitra.

Selain itu kegagalan kemitraan jamak terjadi akibat dari perilaku dan sikap yang jauh dari etika bisnis yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut Kamar Dagang dan Industri (Kadin)) Indonesia sebenarnya telah menginisiasi penyempurnaan program kemitraan melalui model inclusive closed loop. Model ini lebih berfokus pada kemitraan multi-stakeholder, dalam hal ini pemerintah, sektor swasta, UMKM, serta sektor lainnya dalam mengembangkan ekosistem yang terbuka, adil, dan berkelanjutan.

Model Inclusive Closed Loop

Model ini memberi penekanan pada kolaborasi dan pengintegrasian antar stakeholder dalam membangun ekosistem kegiatan usaha dan penyediaan akses bagi para pelaku UMKM. Bila kita menilik ke belakang, sejatinya konsep Inclusive Closed Loop ini pada awalnya diterapkan pada budidaya komoditas sawit. Secara garis besar, skema ini mencakup keseluruhan proses bisnis dari hulu ke hilir.

Terdapat beberapa aspek agar model ini berhasil dengan baik, yaitu fasilitasi produksi, peningkatan sumber daya manusia, permudah akses pasar, serta pendanaan. Selanjutnya terhadap fungsi dan peran stakeholder yang terlibat dalam model Inclusive Closed Loop ini antara lain sektor swasta, UMKM, institusi keuangan, pemerintah, dan stakeholder lainnya.

Untuk sektor swasta, dalam hal ini diperlukan untuk mendukung kontribusi UMKM dalam rantai pasok (supply chain) global serta berperan dalam pembelajaran UMKM dalam melakukan transfer ilmu dan teknologi. Selain itu sebagai perusahaan pembina, sektor swasta juga memberikan jaminan pembelian atas hasil produksi (off taker).

Sedangkan bagi pihak UMKM sendiri diharapkan sebagai pihak yang mendapatkan akses terhadap pembiayaan dan akses terhadap pasar baik domestik maupun orientasi ekspor. Untuk stakeholder lainnya ini termanifestasikan dalam pihak yang mendukung program kemitraan UMKM misalnya LSM, akademisi, maupun asosiasi perusahaan.

Sedangkan untuk sektor institusi keuangan berperan dalam penyediaan akses permodalan dan pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat. Untuk sektor yang terakhir yaitu pemerintah akan lebih banyak berkontribusi pada penyediaan infrastruktur dan prasarana rantai pasok juga peluang kebijakan yang mendukung ekosistem ini.

Bila diurai lebih lanjut keterlibatan pemerintah dalam skema Inclusive Closed Loop ini sebenarnya telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat di masing-masing Kementerian/Lembaga. Kementerian Investasi/BKPM misalnya, telah melakukan upaya dalam memberikan akses yang lebih mudah dalam hal pengurusan legalitas misalnya pendirian PT Perseorangan bagi UMK, Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun dalam pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikasi halal oleh pemerintah.

Ada juga Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung penguatan kelembagaan koperasi-koperasi dan pemanfaatan dana bergulir melalui BLU-LPDB yang saat ini 100% ditujukan untuk pembiayaan koperasi. Ada pula beberapa inisiasi program dari Kementerian Keuangan dalam mendukung UMKM, seperti dukungan dalam sektor institusi keuangan berupa penyaluran KUR oleh perbankan dan pembiayaan ultra mikro (UMi) melalui BLU PIP, dan dukungan UMKM dengan membuka akses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah melalui Digipay (platform belanja online yang digunakan satker pemerintah dalam rangka manajemen kas untuk mendukung pemberdayaan UMKM).

Selain itu Kementerian Keuangan juga terus berkomitmen dalam sosialisasi dan asistensi ekspor kepada para pelaku UMKM serta berbagai kegiatan lelang produk UMKM. Khusus untuk perpajakan, diselenggarakan program pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM untuk mendorong pengembangan usaha secara berkesinambungan dan meningkatkan awareness, engagement, dan compliance terhadap pajak.

Sebagai ikhtiar dalam usaha untuk meningkatkan nilai keekonomian para pelaku UMKM, skema dengan model Inclusive Closed Loop ini sejatinya akan mengarah pada pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat di sekitarnya (community based economy). Dengan demikian, bila antar-elemen (pelaku UMKM, swasta, pemerintah, institusi keuangan) bekerja dengan baik, maka akan bermuara pada kesejahteraan para pelaku UMKM untuk naik kelas serta berujung pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukankah kita sekarang berada di era kolaborasi alih-alih mengedepankan kompetisi?

Oktavianus Oki Bagus Krisnawan Analis Muda Perbendaharaan Negara Ditjen Perbendaharaan

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT