Sulitnya Mengakses Informasi Publik

ADVERTISEMENT

Kolom

Sulitnya Mengakses Informasi Publik

Ridwan Radief - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 10:46 WIB
Minimnya Empati Terhadap Kebutuhan Informasi Publik
M Ridwan Radief (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -
Sejak saya S1 sampai hari ini kembali ke kampus untuk mengajar, permasalahan yang kerap dijumpai mahasiswa adalah sulitnya akses informasi publik di instansi pemerintah. Kemarin, saat saya menagih tugas wawancara mahasiswa, beberapa dari mereka mengaku belum selesai. Musababnya, dinas tempat mereka melakukan survei dan wawancara belum memberikan izin untuk mengambil data meski telah disurati seminggu sebelumnya.

Padahal, data yang dibutuhkan mahasiswa hanya wawancara seputar kebijakan publik. Tujuannya untuk mengetahui peran-peran apa saja yang diambil pemerintah dalam mendorong kepentingan publik melalui produk kebijakan. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan mahasiswa mengenai praktik kebijakan publik dalam metode pembelajaran terapan.

Meski tugas mereka tidak selesai, saya bisa memaklumi hal tersebut karena akses informasi publik adalah masalah klasik yang tak kunjung selesai sampai hari ini. Pada 2015, salah satu teman kuliah saya terpaksa mengubah judul penelitian disebabkan karena tempat ia meneliti tidak bisa memberikan data yang ia minta. Alhasil, ia tidak hanya mengubah judul penelitian, tetapi juga membongkar bab pendahuluan yang sudah telanjur jadi.

Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang mahasiswa setelah berhari-hari, siang dan malam menyusun proposal, namun tiba masa penelitian, tempat ia meneliti tidak dapat memberikan informasi yang ia butuhkan. Kecewa, bukan?

Sulit Diakses

Keberadaan informasi publik khususnya di pemerintah daerah memang kadang-kadang sulit diakses. Informasi publik dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral dan tidak patut dipertanyakan keberadaannya. Apalagi, informasi berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah, mustahil dapat diakses oleh publik.

Meski informasi pelaksanaan anggaran pemerintah tergolong informasi yang sewaktu-waktu atau secara berkala dapat diperoleh, tetap saja tidak diperkenankan untuk diberikan begitu saja. Jika diminta, ia harus melewati proses persuratan dan pengawasan yang ketat sampai bisa dipastikan bahwa informasi tersebut tidak disalahgunakan.

Akses informasi publik oleh sebagian aparat cenderung dikembangkan dan dirancang birokratis agar tidak mudah diakses oleh publik. Apalagi berkaitan dengan kebutuhan informasi publik sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah, nyaris tidak mungkin dapat diakses. Fenomena ini bukan disebabkan karena minimnya media informasi, tetapi dipicu oleh pola pikir sebagian aparatur pemerintah yang masih kolot dan tidak memahami bagaimana informasi publik berperan penting dalam mendorong proses demokratisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Akibat pola pikir yang kolot, aparatur kehilangan empati terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Sehingga, prosedur yang dikembangkan dalam pelayanan informasi terbilang ribet dan berjenjang. Misalnya saja pelayanan izin penelitian. Untuk memperoleh izin penelitian, perguruan tinggi terlebih dahulu menyurat ke PTSP Provinsi. Setelah diterbitkan PTSP Provinsi, surat kemudian dikirim ke PTSP Kabupaten. Setelah itu dikirim ke pemerintah setempat dimana kita akan melakukan penelitian. Proses ini mengindikasikan jika orientasi pemerintah lebih kepada pengawasan aktivitas publik dibanding pelayanan.

Minimnya empati terhadap kebutuhan informasi publik tidak hanya menyebabkan sulitnya akses informasi, tetapi berpotensi menyebabkan terjadinya manipulasi data dan lemahnya kontrol sosial. Dalam konstitusi bernegara, informasi menjadi sentral poin atas pemenuhak hak masyarakat dalam rangka pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan uraian pasal di atas, saya menilai bahwa segala proses yang ribet dalam memperoleh akses informasi telah dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin akses informasi kepada publik. Karena itu, tidak sewajarnya birokrasi pemerintah mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi apalagi berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 391 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah. Pasal 394 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 392 menyebutkan, informasi pembangunan memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: a. kondisi geografis daerah; b. demografi; c. potensi sumber daya daerah; d. ekonomi dan keuangan Daerah; e. aspek kesejahteraan masyarakat; f. aspek pelayanan umum; dan g. aspek daya saing daerah. Kemudian Pasal 393 ayat (1), informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Di pasal yang sama disebutkan bahwa informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat.

Tegas sekali di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa informasi pembangunan dan keuangan wajib disediakan oleh pemerintah dan diumumkan kepada masyarakat serta mudah diakses. Pentingnya informasi pembangunan dan keuangan kepada masyarakat dipertegas kembali dalam Pasal 394 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah dan tidak menyampaikan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/wali kota.

Pembaruan Pola Pikir
Kementerian Kominfo kiranya dapat memberikan sosialisasi kepada aparatur pemerintah khususnya di daerah agar informasi publik mudah diakses oleh masyarakat. Selain menyediakan media informasi, hal yang paling mendasar untuk dilakukan adalah pembaharuan pola pikir aparatur pemerintah terhadap kebutuhan informasi publik, apalagi berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tidak sedikit dari kalangan mahasiswa menjadi korban dari sulitnya akses informasi. Mereka terpaksa harus bolak-balik instansi pemerintah hanya untuk memperoleh informasi yang seyogianya dipublikasikan pemerintah tanpa diminta. Karena itu, perbaikan terhadap pengelolaan informasi khususnya akses informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.

M Ridwan Radief ASN dan pengajar

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT