G20 antara Politik dan Ekonomi

ADVERTISEMENT

Kolom

G20 antara Politik dan Ekonomi

Novi Basuki - detikNews
Kamis, 17 Nov 2022 13:25 WIB
U.S. President Joe Biden shakes hands with Chinese President Xi Jinping as they meet on the sidelines of the G20 leaders summit in Bali, Indonesia, November 14, 2022.  REUTERS/Kevin Lamarque
Xi Jinping dan Joe Biden di KTT G20 Bali (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)
Jakarta -

Tentu kita punya alasan untuk bangga kepada Indonesia yang didapuk sebagai pemangku Presidensi G20 tahun 2022. Pertama, karena negara kita akan punya wewenang untuk menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan forum internasional bergengsi tersebut. Kedua, karena ini bisa dijadikan ajang "pamer"

Kemampuan negara kita dalam menahkodai platform multilateral di mana negara maju dan berkembang yang merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia, sama-sama berada di dalamnya.

Namun, kebanggaan itu bisa jadi akan menguap menjadi kebanggaan semu dan tak berkelanjutan jika tidak menghasilkan resolusi konkret mengenai beberapa permasalahan mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Utamanya yang terkait dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Musibah Beruntun

Covid-19 telah menjadikan perekonomian hampir semua negara di dunia babak belur. Stimulus fiskal yang digelontorkan untuk memenuhi meningkatnya beragam pembiayaan selama pandemi, menjadikan utang banyak negara --terlebih negara-negara miskin dan berkembang-- kian menganga.

Pada 2020, Global Debt Database keluaran IMF menunjukkan nilai utang kumulatif dunia meroket ke 226 triliun dolar AS --atau setara Rp 3.187 kuadriliun. Silakan Anda tulis sendiri serangkaian 15 angka nol di belakangnya untuk membayangkan kengeriannya. Di waktu yang sama, rasio utang terhadap PDB dunia juga naik 28 poin menjadi 256%, dan ini merupakan kenaikan utang tertinggi sejak Perang Dunia II.

Sialnya, seperti yang sudah-sudah, di tengah inflasi yang terus meninggi di Amerika sana (tak terkecuali di sini), bank sentral Amerika (The Fed) mengambil langkah praktis menaikkan suku bunga acuannya guna mengerem pelonjakan harga-harga di negaranya.

Tak pelak, penaikan suku bunga acuan oleh The Fed, membuat ongkos pembayaran utang negara-negara miskin dan berkembang semakin mahal. Nilai tukar dolar Amerika yang menguat setelahnya, pun membuat biaya impor semakin terkerek.

Belum juga pandemi berakhir, Rusia dan Ukraina berperang sampai sekarang. Akibatnya, krisis kesehatan menjalar ke krisis pangan plus krisis energi. Benar-benar sudah jatuh, masih tertimpa tangga. Satu per satu indeks harga pangan (food price index) melonjak. Gandum, misalnya. Maklum, menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), terdapat paling tidak 50 negara yang menggantungkan sekitar 30% impor gandumnya dari Rusia dan Ukraina.

Runyamnya, untuk mengamankan stok gandum dan menjaga stabilitas pangan dalam negeri, beberapa negara penghasil gandum memberlakukan beragam kebijakan restriksi ekspor. Sungguh seperti pemandangan yang digambarkan peribahasa China, manusia bagaikan burung yang hinggap di satu pohon, ketika marabahaya datang, akan terbang sendiri-sendiri.

FAO juga melaporkan, akibat banjir besar di Pakistan dan pengetatan ekspor India, indeks harga makanan pokok kita, beras, telah menyentuh 110,9 pada September kemarin --tertinggi sejak Maret 2021. Padahal, seperti diperinci CNBC Indonesia (10/10, kenaikan harga beras dunia jarang sekali terjadi. Dalam lima tahun terakhir, harga beras hanya tiga kali melonjak tajam: pada April-Mei 2020, awal tahun 2021, dan kali ini.

Jangan tanya indeks harga energi, sebab dari harga BBM saja kita sudah bisa merasakannya sendiri. Bank Dunia pun mengakui, indeks harga energi global pada Juli 2022 berada di level 168,58 --lebih tinggi sekitar 72% daripada periode yang sama di tahun sebelumnya (y-o-y). Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2022, Bank Dunia tak lupa mengingatkan, tidak hanya memperburuk inflasi, kenaikan harga BBM beserta komoditas energi lainnya secara umum, juga akan berdampak pada perlambatan laju ekonomi yang masih terseok-seok ini.

G20 yang Terbelah

Pendek kata, krisis bertubi-tubi akibat perang, perubahan iklim, dan egoisme negara-negara dalam menyelamatkan dirinya, memberikan tantangan tersendiri bagi Presidensi G20 Indonesia untuk mencarikan jalan keluarnya.

Untungnya, tema "Recover Together, Recover Stronger" yang dikedepankan Indonesia sudah sangat mencerminkan problem yang dihadapi dunia dan solusi yang ditawarkan Indonesia. Yakni, spirit gotong royong yang merupakan kristalisasi ajaran Pancasila. Dengan ini, Indonesia hendak mengajak masyarakat dunia bahu-membahu, saling dukung, agar bisa pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan sustainable.

China sebenarnya punya usulan serupa. Yaitu apa yang oleh Xi Jinping sebut sebagai renlei mingyun gongtongti (komunitas bersama nasib umat manusia). Maksudnya, nasib sesama manusia, tak peduli apapun bangsa dan sistem yang dijalankan negaranya, berkait-kelindan satu sama lain. Karena itu, mesti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak patut hanya memikirkan diri sendiri, apalagi memaksakan kehendaknya kepada yang lain untuk sebuah zero-sum game.

Idealnya begitu. Tapi, kini kita menyaksikan G20 yang tidak lagi bersatu (seperti saat menghadapi krisis finansial global 2008 dulu), melainkan sudah terpecah menjadi setidaknya dua kubu: yang pro-Amerika vs yang pro-China. Amerika agaknya mau menjadikan forum ini lebih bernuansa politis, sedangkan China berusaha mempertahankan khitah G20 yang didirikan untuk membahas isu-isu perekonomian.

Mungkin bisa dimaklumi. Kata pepatah China, ketika perut sudah kenyang dan badan sudah hangat, keinginan akan makin bermacam-macam (bao nuan si yin yu). Urusan perut Amerika beserta negara anggota G7 dan demokratis lainnya, jelas sudah beres; sementara negara berkembang yang diwakili oleh China, masih berjuang menyelesaikannya.

Kita berharap, kehadiran Xi Jinping dan Joe Biden dalam KTT G20 di Bali membuahkan konsensus terkait perbaikan ekonomi dunia ke depannya. Kendati, untuk mencapai kemufakatan itu, membutuhkan prasyarat Amerika dan sekutunya mengetahui bahwa negara berkembang lebih menginginkan stabilitas untuk mengembangkan perekonomian, daripada aliansi politis untuk membendung China dan memboikot Rusia atau siapapun yang dicap tidak memihaknya.

Novi Basuki doktor lulusan Sun Yat Sen University Guangzhou, China; penulis buku "Islam di China"

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT