Saat ini, dunia sedang menghadapi berbagai krisis multidimensi seperti krisis pangan, energi, kemanusiaan, perubahan iklim, dan moneter atau finansial yang semakin dalam. Khususnya pasca pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak pertengahan akhir 2019 lalu. Krisis multidimensi global ini semakin memburuk dengan pecahnya konflik fisik dan perang terbuka antara pemerintah Federasi Rusia versus Republik Ukraina sejak 28 Februari 2022. Apalagi Rusia merupakan negara anggota G20 yang sangat berpengaruh di dunia, yang juga menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kondisi global yang sangat mengkhawatirkan ini diakui oleh masyarakat sipil dunia, bahkan terlihat jelas pada poin kedelapan dalam Komunike Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Civil 20 (C20) Indonesia 2022 yang telah berlangsung di Hilton Resort Bali pada 5-7 Oktober 2022. Dalam KTT ini, saya hadir sebagai salah seorang peserta delegasi dengan akses penuh ke seluruh rangkaian acara, tepatnya sebagai Direktur Jaringan Strategis dan Kerja Sama Institut Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind Institute). Berikut ini ialah poin kedelapan dalam Komunike KTT C20 Indonesia 2022:
Finally, we would like to remind all of us that multidimentional crises: food, energy, humanitarian, climate crisis and financial crises have deepened. These crises not only obstruct the development agenda but could potentially foil various goals and targets of global agendas such as SDGs (Sustainable Development Goals) and the Paris Agreement, thus hampering the G20's efforts to promotes strong, sustainable, equal and inclusive global social-economic recovery. C20 therefore calls on the G20 to put aside their differences, end power contestation, and prioritize crisis resolution to ensure just recovery for all citizens across the world.
Artinya, "Akhirnya, kami ingin mengingatkan kita semua bahwa berbagai krisis multidimensi: pangan, energi, kemanusiaan, krisis iklim dan krisis finansial (keuangan) telah semakin dalam. Berbagai krisis ini tidak hanya menghambat agenda pembangunan, tetapi berpotensi dapat menggagalkan sejumlah tujuan dan target agenda global seperti Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris, sehingga menghambat upaya-upaya G20 untuk mempromosikan pemulihan sosial-ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, setara dan inklusif. Karena itu C20 meminta negara-negara G20 untuk mengesampingkan perbedaan mereka, mengakhiri kontestasi (persaingan) kekuasaan dan memprioritaskan resolusi krisis untuk memastikan pemulihan yang adil bagi semua warga negara di seluruh dunia".
Membaca poin kedelapan dalam Komunike KTT C20 Indonesia 2022, maka seluruh delegasi KTT C20 menyadari sepenuhnya bahwa dunia sedang tidak sehat pasca pandemi COVID-19. Kondisi dunia yang kacau balau akibat konflik dan perang berlarut-larut tentu menghambat agenda pembangunan global. Situasi ini berpotensi besar dalam menggagalkan sejumlah tujuan dan target PBB maupun organisasi internasional lainnya, misalnya Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB dan Perjanjian Paris. Situasi ini juga mengancam upaya-upaya G20 dalam mempromosikan pemulihan sosial-ekonomi global yang tangguh, berkelanjutan, setara, dan inklusif pasca pandemi COVID-19.
Menurut saya, hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat sipil dunia ialah terus berupaya aktif mengampanyekan perdamaian dunia melalui media. Kita juga dapat mempromosikan resolusi konflik global dengan cara-cara yang manusiawi dan bermartabat, serta menentang segala bentuk penindasan fisik dan psikis terhadap sesama manusia.
Hal-hal di atas sejalan dengan misi InMind Institute untuk membangun sinergi dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa dalam memperkuat integrasi nasional. Hanya saja dalam konteks KTT C20 ini, ruang lingkup misi InMInd Institute diperluas menjadi integrasi masyarakat sipil global dalam mewujudkan perdamaian dunia dan mempromosikan resolusi konflik global.
Sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil, InMind Institute juga memiliki misi untuk mensosialisasikan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misi ini sejalan dengan tiga tuntutan pokok delegasi KTT C20 terhadap para pemimpin G20. Ketiga tuntutan itu yakni mengesampingkan perbedaan di antara mereka, mengakhiri kontestasi kekuasaan antarnegara-negara G20 dan memprioritaskan resolusi krisis untuk menyelesaikan permasalahan global.
Terkait konflik fisik dan perdamaian dunia, saya teringat dengan kata-kata mutiara yang pernah diucapkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, tepatnya saat Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu meresmikan bentang ruang Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh. Menurut tokoh perdamaian global dalam konflik Aceh, Ambon, dan Poso itu, kedamaian adalah modal pokok. Namun di atas kedamaian, hal yang penting adalah keadilan. Dia berkata sebagai berikut:
Itulah saya selalu sampaikan, tujuan kita adalah kemakmuran dan kesejahteraan, tapi tidak ada kesejahteraan tanpa keamanan, tanpa kedamaian, dan tidak ada kedamaian tanpa keadilan, semuanya harus bersama-sama kita lakukan. Masjid menjadi pengingat kita akan hal tersebut.
Dengan demikian, keadilan menjadi fondasi dasar dan prasyarat utama dari perdamaian, perdamaian mewujudkan situasi aman (keamanan), dan keamanan menjadi syarat mutlak untuk mencapai kemakmuran hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tanpa rasa keadilan dalam proses penyelesaian konflik, mustahil terwujud situasi damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Alur berpikir ini seiring dan sejalan dengan konsep-konsep yang dirumuskan oleh delegasi dalam Komunike KTT C20 Indonesia 2022.
Jadi dunia membutuhkan resolusi krisis yang tepat dan efektif untuk mencari solusi terhadap krisis multidimensi global seperti krisis pangan, energi, kemanusiaan, krisis iklim dan krisis finansial (keuangan). Resolusi krisis itu harus bersifat solutif, adil, inklusif, kolaboratif, dan menjamin kesetaraan. Tujuannya ialah untuk memastikan pemulihan yang adil bagi semua warga negara di seluruh dunia pasca pandemi COVID-19. Hal ini menjadi salah satu tuntutan utama dalam KTT C20 Indonesia 2022 yang mengangkat tema Voicing and Realizing A Just Recovery for All atau Menyuarakan dan Mewujudkan Suatu Pemulihan yang Adil untuk Semua. Konferensi internasional ini mengangkat moto You Are Heard atau Anda Didengar.
Lebih lanjut, dunia juga sedang menghadapi krisis multidimensi global dalam bentuk krisis moneter atau finansial. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh dunia yang semakin meningkat pasca pandemi COVID-19. Bahkan upaya dunia untuk menekan angka kemiskinan ekstrem pada 2023 terancam gagal akibat krisis pangan dan energi global. Dua krisis ini terjadi akibat banyak faktor, salah satunya disebabkan oleh berkecamuknya perang antara Rusia versus Ukraina.
Menurut Presiden Grup Bank Dunia, David Malpass, harapan dan cita-cita dunia untuk menekan angka kemiskinan ekstrem global pada2023 semakin sulit tercapai. Bahkan ada kemungkinan, hampir tujuh persen populasi dunia atau sekitar 547 juta orang, harus berjuang untuk hidup dalam kemiskinan ekstrem hingga delapan tahun lagi. Adapun penyebab kemiskinan ekstrem ialah pandemi COVID-19. Padahal hingga September 2021, sekitar US$ 17 triliun atau 20 persen dari Produk Domestik Global (PDB) global 2020 telah dikucurkan untuk menangani dampak negatif akibat pandemi COVID-19.
"Ini (angka kemiskinan ekstrem) lebih dari dua kali lipat dari tiga persen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dunia dalam menekan angka kemiskinan ekstrem," tegas David Malpass (10/10/2022), seperti dikutip dari situs resmi Bank Dunia oleh Kontan
Kondisi kemiskinan ekstrem global terkait erat dengan kebijakan riil negara dalam pengelolaan pajak dan sistem keuangan berkelanjutan. Jika dua kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik, adil, inklusif, kolaboratif, dan tanpa korupsi, maka akan sangat membantu dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem global. Itu sebabnya KTT C20 Indonesia 2022 menitikberatkan perlunya negara-negara anggota G20 menerapkan keadilan pajak dan sistem keuangan berkelanjutan yang adil dan inklusif.
Misalnya, sebagian pendapatan negara dari pajak dapat dialokasikan dalam bentuk subsidi dan bantuan langsung tunai kepada warga negara yang kondisi ekonominya miskin ekstrem. Lalu mereka pun dapat dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada negara.
Sebaliknya bagi warga negara yang mampu, seperti warga dengan pendapatan kelas menengah dan kelas atas, maka mereka bisa dikenakan kebijakan tarif pajak progresif. Opsi lainnya, tarif pajak untuk mereka bisa dikurangi dengan bukti legal pembayaran zakat, dana sosial atau pun corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
KTT C20 Indonesia 2022 dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, pada Rabu, 4 Oktober 2022, lalu ditutup oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, pada Kamis, 6 Oktober 2022. Kedua perwakilan pemerintah RI itu juga memberikan kata sambutan sebagai narasumber utama dalam acara ini. Kegiatan ini menjadi acara pendukung dari KTT G20 Indonesia 2022.
Lebih lanjut, KTT Civil 20 Indonesia 2022 telah disaksikan oleh 566 peserta delegasi nasional dari Indonesia dan 55 peserta delegasi internasional yang hadir secara langsung di lokasi acara, Hilton Bali Resort. Turut hadir melalui aplikasi zoom cloud meeting yakni 280 peserta delegasi nasional dan 150 peserta delegasi internasional. Para delegasi mewakili sejumlah organisasi non-pemerintah atau masyarakat sipil dari 55 negara di seluruh dunia.
Selain itu, terdapat tujuh kelompok kerja dalam KTT C20 Summit Indonesia 2022. Yakni: Vaccine Access and Global Health (Akses Vaksin dan Kesehatan Global), Gender Equality and Disability (Gender dan Disabilitas), Taxation, Sustainable Finance and Debt (Pajak, Keuangan Berkelanjutan dan Utang), Environment, Climate Justice and Energy Transition (Lingkungan Hidup, Keadilan Iklim dan Transisi Energi), Sustainable Development Goals (SDG's) and Humanitarian (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Kemanusiaan), Education, Digitalization, and Civic Spaces (Pendidikan, Digitalisasi dan Ruang Sipil), dan Anti-Corruption (Anti Korupsi).
Di akhir konferensi internasional ini, turut hadir dan menyampaikan kata sambutan Duta Besar Republik India untuk RI, Manoj Kumar Bhakti. Hal ini wajar karena pemerintah India akan menjadi Presidensi G20 Summit 2023. Hadir pula Dubes Negara Meksiko Bersatu untuk RI, Armando Gonzalo Alvarez Reina. Ia juga memberikan kata sambutan dalam acara ini.
Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P Direktur Jaringan Strategis dan Kerjasama Institut Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind Institute), peneliti Center for Strategic Policy Studies (CSPS) - Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia
