Rencana Tata Ruang-Wilayah dan Tumpang Tindih Kawasan

ADVERTISEMENT

Kolom

Rencana Tata Ruang-Wilayah dan Tumpang Tindih Kawasan

Wahyu Eka S - detikNews
Selasa, 15 Nov 2022 13:00 WIB
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Mendorong Tumpang Tinding Kawa
Tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi
Jakarta -

Catatan ini sebagai respons serta memperluas cakupan diskusi mengenai keberadaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang seringkali memicu tumpang tindih peruntukan, seperti penetapan kawasan pertambangan. Sebagai contoh pertambangan di Jawa Timur, khususnya di kawasan Pesisir Selatan.

Membahas persoalan tumpang tindih kawasan, seringkali kita jumpai kawasan pertambangan berada di atas kawasan hutan atau kawasan esensial lainnya, misalnya karst. Terkait tumpang tindih kawasan peruntukan pertambangan, saya di sini ingin menyampaikan beberapa catatan dengan mengambil contoh di Banyuwangi dan Trenggalek.

Pertama, jika kita berangkat dari wilayah Tumpang Pitu yang berada di Banyuwangi, di sana bercokol tambang emas yang dikelola oleh korporasi besar bernama Merdeka Cooper Gold tbk. Perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan bernama PT Bumi Suksesindo dengan luasan konsesi 4.998 hektar dan PT Damai Suksesindo dengan luasan konsesi seluas 6.558,46 hektar. Melihat dari ketampakan ruangnya konsesi tersebut tumpang tindih dengan peruntukan lainnya seluas 7.652,21 hektar. Tumpang tindih kawasan tersebut mencakup kawasan hutan baik lindung maupun produksi, lahan pangan, permukiman, dan beberapa peruntukan lainnya.

Kedua, beranjak ke wilayah Trenggalek, konsesi pertambangan seluas 12.813,00 hektar atas nama PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) berada di hampir sepertiga wilayah kawasan Kabupaten Trenggalek. Kawasan yang diperuntukkan untuk pertambangan tersebut tumpang tindih dengan kawasan kawasan karst seluas 1.053,75 hektar berdasarkan data pengajuan Kawasan Bentang Alam Karst Trenggalek, serta hampir 8.998,03 hektar kawasan hutan baik lindung maupun produksi berada di dalam konsesi tersebut. Konsesi PT SMN juga mencakup kawasan budi daya hingga permukiman.

Tumpang Tindih yang Signifikan

Persoalan kebijakan pertambangan di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari peruntukan ruang yang memang menyediakan khusus untuk pertambangan di samping juga ditetapkan sebagai kawasan lindung atau peruntukan lainnya. Hal ini dapat dibaca dalam Perda No 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Timur maupun Ranperda RTRW Jawa Timur tahun 2020. Pada bagian pertambangan dan kawasan lindung wilayah yang ditetapkan hampir semua masuk pada kedua kawasan tersebut, sebagai contoh Banyuwangi dan Trenggalek.

Lalu jika ditelaah labih dalam lagi pada Perda RTRW Kabupaten memang ada tumpang tindih yang signifikan, misalnya di Banyuwangi kawasan peruntukan pertambangan dengan spesifik menyebutkan sekitar 22.600 hektar dialokasikan untuk pertambangan emas, perak, dan tembaga meliputi Kecamatan Pesanggaran dan Siliragung. Sebaliknya pada wilayah tersebut juga ditetapkan sebagai kawasan lindung terutama hutan, serta ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana baik gempa, gelombang pasang maupun kerawanan pergerakan tanah.

Hal serupa juga terjadi di Trenggalek meskipun tidak ada peruntukan pertambangan, anehnya izin operasi produksi tiba-tiba muncul. Kronologinya, pada 2007 Bupati Trenggalek menerbitkan IUP eksplorasi seluas 30.044 hektar meliputi sekitar 12 kecamatan. Lalu Bupati Trenggalek memperpanjang lagi eksplorasi sampai pada 2012 dengan luasan 29.969 hektar dengan meliputi 9 kecamatan dan habis pada 2018. Setelah izin eksplorasi habis pada 2019, Gubernur Jawa Timur menerbitkan IUP Operasi Produksi dengan luasan sekitar 12.813,00 hektar.

Penerbitan IUP tersebut tidak melihat keberadaan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Trenggalek. Pasalnya dalam aturan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan pertambangan emas dan di dalam peta perencanaan ruangnya pun tidak ada peruntukan untuk tambang emas. Selain itu, kawasan yang akan dijadikan tapak pertambangan di Trenggalek juga masuk dalam kategori kawasan rawan bencana, mulai dari longsor sampai gempa.

Sehingga kebijakan tumpang tindih dalam kasus pertambangan di Jawa Timur salah satunya diakibatkan oleh penataan ruang yang tidak sesuai realitas, karena rata-rata yang dimasukkan dalam peruntukan pertambangan emas berada di kawasan lindung dan rawan bencana.

Semakin Dilanggengkan

Penyusunan rencana tata ruang di Jawa Timur seringkali memakai langgam, bagaimana pola ruang menyesuaikan dengan izin usaha yang sudah ada, tak terkecuali pada kawasan peruntukan pertambangan. Bukan memakai pendekatan bahwa perizinan harus mengikuti pola ruang yang sesuai dengan realitas termasuk kerawanannya. Pendekatan tersebut ditabrak begitu saja oleh pembuat kebijakan baik di pusat maupun di daerah.

Pola ruang yang sesuai realitas atau kondisi tersebut dihasilkan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tujuan dibuat kajian ini untuk memetakan wilayah mana yang benar-benar harus dilindungi dan wilayah mana yang dapat dimanfaatkan, berangkat dari kondisi ruang bertumpu pada daya tampung dan daya dukung. Tapi seringkali penggunaan KLHS justru sebaliknya, yakni digunakan untuk melegitimasi rencana tata ruang yang sebelumnya sudah dikondisikan oleh keberadaan izin yang diberikan tidak mengikuti kaidah penataan ruang.

Apalagi saat ini, di mana Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 14A menyebutkan penataan ruang harus "memperhatikan" KLHS yang artinya kata tersebut tidak mengikat dan secara teknis hanya dijadikan pertimbangan, bukan kewajiban. Sementara itu KLHS dalam aturan tersebut pada bagian Persetujuan Lingkungan khususnya Pasal 63 ditarik semua kewenangannya ke pusat dengan menekankan pada kata standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang artinya kewenangan daerah untuk membuat KLHS menjadi terbatas.

Kondisi tersebut tentu akan semakin memperparah penataan ruang yang sudah banyak tumpang tindih; akan semakin dilanggengkan melalui UU Cipta Kerja. Pada peraturan yang lama saja saat KLHS merupakan kewajiban merujuk pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sudah banyak tumpang tindih peruntukan khususnya pertambangan.

Apalagi di era Cipta Kerja yang secara substansi melonggarkan aturan sebelumnya. Tentu ini menjadi catatan khusus, bagaimana persoalan kebijakan pertambangan di Jawa Timur yang banyak melahap kawasan lindung dan lebih luasnya ruang hidup rakyat akan semakin dilanggengkan oleh kondisi tersebut.

Wahyu Eka S pegiat Lingkaran Solidaritas dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Surabaya

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT