Politik Identitas dan Dunia yang Berubah

ADVERTISEMENT

Kolom

Politik Identitas dan Dunia yang Berubah

Rahmat Hidayat Pulungan - detikNews
Kamis, 10 Nov 2022 15:33 WIB
Wasekjend PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan
Wasekjend PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan (Foto: Dok. Rahmat Hidayat Pulungan)
Jakarta -

Masyarakat dunia saat ini tengah membahas beberapa hal penting yang menjadi agenda prioritas global, seperti menemukan cara mengembangkan pangsa energi terbarukan (renewable energy) dan energi berkelanjutan (sustainable energy) agar bumi tetap menjadi habitat ideal bagi umat manusia di tengah ancaman perubahan iklim.

Kemudian melakukan upaya rekayasa genetik agrikultur untuk pemenuhan kebutuhan pangan penduduk dunia dan rekayasa DNA untuk meningkatkan kemampuan survival manusia dari penyakit berat. Inovasi yang melibatkan pengembangan sistem teknologi robotik, artificial intelligence (AI), blockchain, augmented reality (AR) dan quantum computing juga gencar dilakukan. Inovasi dan pengembangan itu menyasar kepentingan berbagai aspek, mulai dari aspek edukasi, kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan hingga konektivitas antarnegara.

Bahkan, komunitas global sudah mencanangkan ekspedisi ke planet mars dalam misi untuk mencari zona layak huni (goldilocks) bagi kelangsungan umat manusia.

Semua upaya besar yang dilakukan oleh banyak negara maju, mulai dari dunia Barat, sebagian negara Asia seperti Jepang, Korea dan China, hingga bahkan negara Timur Tengah semisal Uni Emirat Arab. Upaya negara-negara itu ditujukan untuk kepentingan jangka Panjang berskala global.

Berkutat dengan masalah klasik

Geliat inovasi dan pengembangan teknologi di negara-negara maju tadi menjadi pemandangan yang kontras dengan realitas di Tanah Air. Sampai hari ini, kita masih berkutat dengan problem yang sudah berumur ratusan tahun, yakni mencari hubungan yang pas antara agama dan negara (kekuasaan).

Sementara pada saat yang sama, negara-negara maju tadi sudah selesai dengan problem semacam itu.

Mereka memberi batas yang tegas antara urusan agama dan negara. Bahkan langkah tersebut sudah diinisiasi dunia Barat sejak zaman renaissance (pencerahan). Usaha reformis itu terbukti berhasil dilakukan. Otoritas agama kemudian berposisi sebagai subekosistem dari negara dan bukan sebaliknya (sekuleristik). Sejak itu, mereka menegakkan rasionalitas dan ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang.

Memang di balik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka mengalami sedikit kelemahan dalam hal spiritualitas. Namun demikian, sebenarnya negara-negara maju itu sedang mencari titik keseimbangan antara nilai religiusitas dan rasionalitas.

Sementara Indonesia secara sosiologis tidak mungkin untuk meniru sifat sekuleristik Barat dan beberapa negara maju lainnya. Karena Indonesia mengakomodasi berbagai kepentingan agama yang membuatnya menjadi bagian integral dari negara.

Selain itu, peran agama di era Revolusi Industri 4.0 ini masih relevan dan penting. Emile Durkheim, seorang ilmuwan sosial, menyebutkan bahwa agama memiliki peran besar dalam menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat.

Namun terkait hubungan agama dan negara, bangsa ini masih dihadapkan pada kerumitan dalam menemukan model yang pas. Saat ini yang kerap terjadi adalah adanya pola intersectional (persinggungan) antara negara dengan lembaga berbasis keagamaan yang terkesan saling bertentangan.

Agama yang dicitrakan melalui simbol-simbolnya hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik perebutan kekuasaan. Hal ini membuat kita seperti sulit untuk melangkah jauh karena energi besar bangsa yang dimiliki ini terkuras habis oleh isu-isu keagamaan yang mengerucut menjadi politik identitas.

Politik identitas di Indonesia

Menurut Ahmad Syafii Maarif, isu politik identitas mulai menyita perhatian sejumlah ilmuwan sosial pada 1970-an. Yakni ketika Amerika Serikat, menghadapi masalah minoritas, gender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Berkembangnya tipologi serta pengertian mengenai politik identitas juga turut mengubah narasi ketidakadilan dan ketersisihan yang tidak lagi menjadi latar belakang tunggal. Melainkan berkembang menjadi sentimen yang dibalut identitas kelompok ideologi maupun agama.

Di negara demokrasi seperti Indonesia semua entitas punya hak untuk menunjukkan ekspresi dan identitasnya termasuk dalam bidang politik. Tidak ada larangan bagi suatu kelompok untuk menunjukkan identitas politiknya dengan beragam corak. Partai yang mengusung warna keagamaan terbukti tetap eksis di Indonesia. Pun demikian dengan keberadaan berbagai organisasi keagamaan, salah satunya seperti Nahdlatul Ulama (NU) juga diberikan ruang oleh negara untuk berperan maksimal.

Bedanya ialah bahwa NU tidak pernah menggunakan labelisasi agama untuk kepentingan politik praktis. Dan, memang NU tidak berada pada posisi untuk terlibat dalam politik praktis. Ini sebagaimana yang termaktub dalam keputusan Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo tentang khittah nahdliyah jami'iyah Nahdlatul Ulama yang tidak boleh dilibatkan dalam politik praktis.

Khittah itu menjadi haluan bagi NU dalam menjalankan politik kebangsaan yang berlandaskan moral serta nilai-nilai demi tegaknya persatuan. Meminjam istilah Prof. Dr. M. Arskal Salim, bahwa politik kebangsaan ialah spirit dalam memahami dan mengakomodasi keberadaan kelompok mayoritas dan minoritas sehingga keduanya menjadi inklusif.

Pada titik ini kita perlu menggaristebalkan pemaknaan tentang politik identitas yang terletak pada gerakan. Atau secara sederhana kita dapat menyaksikan maraknya politik identitas dari praktik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang menghalangi, membatasi dan menyerang pihak lain karena identitasnya.

Maraknya politik identitas pada akhirnya menyebabkan disharmoni kolektif yang tidak hanya memperuncing hubungan mayoritas dan minoritas, tetapi juga menyebabkan polarisasi antar-kelompok di dalam mayoritas itu sendiri.

Politik identitas punya kecenderungan besar untuk mendahulukan urusan kelompok berdasarkan identitas dan kepentingannya sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk menampung ide-ide besar di tengah keragaman potensi yang dimiliki bangsa ini. Tidak mungkin rasanya kita mencari formulasi yang tepat dalam menghadapi tantangan global bila untuk bersatu saja begitu sulit.


Penguatan konsensus negara

Sebenarnya kita sudah memiliki empat konsensus yang menjadi fondasi ideologi berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Empat konsensus negara itu tercipta dari tekad mulia, yakni mempersatukan semua komponen bangsa dari berbagai latar belakang melalui musyawarah mufakat.

Ditinjau dari aspek tekad, mekanisme dan produk pemikiran, keempat konsensus berbangsa dan bernegara itu sudah sangat ideal.

Empat konsesus itu menjadi payung yang melindungi bangsa kita dari ancaman dari dalam maupun luar. Karenanya menurut saya kita perlu menguatkan kembali empat konsensus itu demi menangkal ancaman polarisasi akibat politik identitas.

Berbagai organisasi keagamaan yang ada diharapkan berperan aktif guna memperkuatkan empat kosensus negara itu. Sebab, jika empat konsensus negara itu lemah dan tidak berfungsi dengan baik, maka akan berakibat pada disintegrasi bangsa.

Bagaimanapun bangsa ini harus berakselerasi, mengarahkan semua potensi yang dimiliki untuk langkah yang lebih besar. Visi Indonesia emas di tahun 2045 adalah keniscayaan bila kita semua bersatu. Pentingnya menyongsong kejayaan di usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia sangat tergantung pada kesiapan dan kesadaran seluruh komponen bangsa.

Negara lain sedang sibuk berburu talenta-talenta terbaik di dunia. Sementara di kita saling membunuh dan saling menegasikan sesama anak bangsa.

Rahmat Hidayat Pulungan Wasekjend PBNU

(yld/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT