Mengukur Kesehatan Keuangan Pemerintah

ADVERTISEMENT

Kolom

Mengukur Kesehatan Keuangan Pemerintah

Tri Priyatmo - detikNews
Rabu, 09 Nov 2022 11:38 WIB
Indikator Kesehatan Keuangan Pemerintah
Jakarta -
Berdasarkan Lampiran I.01 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, baik dalam menilai akuntabilitas maupun pengambilan keputusan. Sudah hampir dua dekade sejak reformasi keuangan di Indonesia, pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pertama pada 2004 sampai dengan saat ini pada 2021.

Selain bermanfaat bagi pengguna di internal pemerintah, rakyat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi. Bagaimana kondisi kesehatan keuangan negara dikelola oleh pemerintah? Apakah kondisi keuangan negara sehat atau tidak? Karena hal ini berdampak kepada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Marlowe (2015), profesor dari University of Washington, mendefinisikan kesehatan keuangan pemerintah sebagai kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang diinginkan warga. Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan pemerintah dikenal dua sistem, yaitu retrospektif dan prospektif. Sistem retrospektif menggunakan data yang ada untuk mengatakan sesuatu tentang kesehatan keuangan pemerintah saat ini. Sedangkan sistem prospektif menggunakan informasi itu untuk meramalkan kesehatan keuangan pemerintah di masa depan.

Salah satu metode analisis yang digunakan pada sistem retrospektif adalah dengan metode Tes 10 Poin Kesehatan Keuangan Pemerintah (The 10-Point Test of Government Financial Health). Metode ini dirancang oleh Marlowe (2015) untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan solvabilitas dalam sistem pengukuran yang komprehensif namun sederhana.

Saya menganalisis LKPP Audited dengan sistem retrospektif Tes 10 Poin Kesehatan Keuangan Pemerintah untuk periode 2004 sampai dengan 2021 pada komponen Neraca, LRA dan LO. Berikut, hasil analisis dengan metode Tes 10 Poin Kesehatan Keuangan Pemerintah.

Posisi Keuangan Jangka Pendek

Rasio Posisi Keuangan Jangka Pendek secara umum mengalami tren kenaikan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan cadangan kas yang lebih besar untuk menangani kebutuhan sumber daya yang tidak terduga dalam jangka panjang. Artinya, cadangan kas terhadap pendapatan pemerintah mengalami tren kenaikan. Hal ini mengindikasikan tingkat pengelolaan kas pemerintah pada level baik.

Likuiditas

Tingkat rasio likuiditas pada 2009 mengalami tren penurunan sampai dengan 2013. Hal ini kemungkinan akibat pengaruh respons atas krisis ekonomi di dunia yang terjadi pada 2008. Dibutuhkan lima tahun yaitu pada 2014 rasio likuiditas kembali mengalami tren kenaikan sampai dengan 2021. Artinya, dari sisi likuiditas kas, tingkat kapasitas kas pemerintah untuk melunasi kewajiban jangka pendek memiliki tren membaik.

Pertumbuhan Aset Bersih

Rasio Pertumbuhan Aset Bersih secara umum mengalami penurunan. Terdapat data outlier pada 2007 dan 2019. Pada 2007 terjadi kenaikan pertumbuhan drastis Aset Bersih dikarenakan nilai Aset Bersih pada 2006 pada posisi minus. Hal ini disebabkan pada saat tersebut belum optimalnya inventarisasi aset sehingga belum menggambarkan nilai aset sebenarnya.

Sedangkan pada 2019 terjadi kenaikan Aset Bersih sangat tinggi dikarenakan kebijakan revaluasi aset tetap oleh pemerintah senilai Rp 4.113 triliun. Tren penurunan rasio Pertumbuhan Aset Bersih mengindikasikan biaya tahunan mengarah ke kondisi tidak cukup dibiayai oleh pemerintah. Artinya, dari sisi kinerja keuangan pada posisi kesehatan keuangan yang tidak baik yaitu kekayaan bersih pemerintah mengalami tren penurunan.

Batas Operasi

Secara umum, tren kinerja keuangan pemerintah dari sisi rasio Batas Operasi mengalami tren kenaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan dasar pemerintah ke arah tren tidak dapat dibiayai secara mandiri melalui pungutan, biaya, dan hibah. Artinya, dari sisi kinerja keuangan rasio Batas Operasi keuangan pemerintah pada kondisi kesehatan yang kurang baik.

Pendapatan Sumber Sendiri

Meskipun secara teori rasio ini diterapkan pada konteks pemerintah lokal untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu pemerintah kepada pemerintah lainnya, saya mencoba menerapkan pada konteks pemerintah pusat. Pada periode 2004 sampai dengan 2018, rasio Pendapatan Sumber Sendiri mengalami tren kenaikan.

Namun, mulai 2019 sampai 2021 kecuali 2020 yang outlier karena pandemi Covid-19, mengalami tren perbaikan atau menurun. Kondisi tren penurunan pada periode akhir dan nilai rasio yang kecil yang tidak sampai 1,20% menunjukkan bahwa pemerintah tidak terlalu bergantung pada bantuan antar pemerintah.

Solvabilitas Jangka Pendek

Secara umum rasio Solvabilitas Jangka Pendek mengalami tren kenaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi rasio Solvabilitas pembayaran kewajiban jangka pendek memiliki tren ke arah tidak mudah dipenuhi dengan pendapatan tahunan pemerintah. Artinya, dari sisi Solvabilitas kesehatan keuangan pemerintah berada pada kondisi kurang baik. Namun demikian, terdapat harapan pada 2019 dan 2021 yang mulai mengalami penurunan, kecuali pada 2020 yang naik karena kemungkinan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Beban Utang

Secara umum rasio beban Hutang pemerintah mengalami kenaikan sejak 2010. Tren rasio yang naik tersebut menunjukkan bahwa beban yang lebih besar diterima oleh pembayar pajak dan pemerintah memiliki kapasitas yang lebih kecil untuk pinjaman tambahan. Artinya, dari sisi Solvabilitas Jangka Panjang pada rasio Beban Utang berada pada kondisi tren kurang baik.

Beban Utang Cakupan Pertama

Rasio ini sempat mengalami tren penurunan pada periode 2004 sampai dengan 2012. Namun, mulai 2013 sampai 2021 tren mengalami tren kenaikan. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa utang jangka panjang pemerintah secara umum akan lebih sulit dilunasi saat jatuh tempo. Artinya rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada rasio Biaya Bunga Hutang terhadap Total Belanja pemerintah berada pada kondisi tren kurang baik.

Beban Utang Cakupan Kedua

Rasio Beban Utang Cakupan Kedua yaitu mengukur rasio total jumlah Pendapatan Operasional dan Biaya Bunga Utang dibandingkan dengan Biaya Bunga Utang. Besaran rasio ini cukup tinggi yaitu di atas 800%. Rasio ini sempat mengalami tren kenaikan pada periode 2004 sampai dengan 2012. Namun, mulai 2013 sampai 2021 mengalami tren penurunan. Tren rasio yang mengalami penurunan menunjukkan arah ke kondisi kurangnya ketersediaan sumber daya untuk membayar utang dari kegiatan pemerintah saat jatuh tempo.

Kondisi Aset Modal

Rasio Kondisi Aset Modal atau Aset Tetap digunakan untuk mengukur tingkat Solvabilitas Tingkat Layanan jangka panjang. Secara umum, rasio ini mengalami tren penurunan dan memiliki nilai tingkat rasio yang rendah, yaitu rata-rata sebesar 1,83%. Terdapat outlier rasio pada 2019 sebesar 208,10% yang dikarenakan kebijakan revaluasi aset tetap oleh pemerintah menambah nilai sebesar Rp 4.113 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah secara rata-rata belum dapat menjaga kecepatan dengan penuaan aset modalnya.

Kebijakan Peningkatan Kekayaan Bersih Pemerintah

Penting untuk pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan kekayaan bersih pemerintah. Pertama, diperlukan kebijakan ke depan untuk mempertimbangkan opsi penurunan tren proporsi utang. Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah rasio Solvabilitas Anggaran, Solvabilitas Jangka Panjang dan Solvabilitas Tingkat Layanan dari kurang baik ke kondisi tren yang sehat. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi BPK agar pemerintah memperhatikan batas rasio debt service, rasio bunga utang, dan rasio utang terhadap penerimaan negara yang diterbitkan IMF dan International Debt Relief (IDR).

Pada Laporan Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang salah satunya menyatakan bahwa Indikator kerentanan utang pada 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan IDR, antara lain: (a) rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% s.d. 35%; (b) rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6% s.d. 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7 s.d. 10%; dan (c) rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92% s.d. 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90% s.d. 150% (bpk.go.id).

Kedua, dalam rangka peningkatan kekayaan bersih negara, selain dengan penurunan proporsi utang, di sisi lain pemerintah agar terus menciptakan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan aset modal. Seperti hasil analisis rasio Kondisi Aset Modal atau Aset Tetap pada bagian sebelumnya, yaitu pemerintah belum dapat menjaga kecepatan penuaan aset modalnya. Hasil analisis ini dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan anggaran negara ke depan.

Tri Priyatmo Ketua Bidang Fiskal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau

Simak juga 'Bahagia Versi Sri Mulyani: Hati Bersih dan Tidak Korupsi':

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT