Perisai Ketahanan Pangan Daerah

ADVERTISEMENT

Kolom

Perisai Ketahanan Pangan Daerah

Dahrum - detikNews
Selasa, 08 Nov 2022 11:00 WIB
Suasana di kegiatan Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar yang digelar Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bali di kawasan monumen Bajra Sandi, Renon Minggu (2/10/2022)
Foto ilustrasi: Ni Made Lastri Karsiani Putri
Jakarta -

Pasca ditetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September lalu, fokus kerja pemerintah mulai beralih ke sektor pangan. Bukan tanpa sebab, kenaikan harga BBM biasanya berdampak buruk terhadap kemampuan daya beli. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan besaran biaya untuk menghasilkannya diperkirakan lebih mahal.

Perkiraan terjadinya kenaikan harga dampak kenaikan BBM kisaran 1,88%-2,2% sehingga Outlook 2022 akan mencapai 6,3%-6,7% masih moderat dibanding inflasi banyak negara. Pemerintah pusat dan daerah bersama BI menjaga inflasi tetap terkendali terutama harga pangan. (djpb.kemenkeu.go.id, 8/9).

Ketahanan pangan menjadi ukuran sukses tidaknya tata kelola pemerintahan hingga ke daerah, karena dalam kondisi apapun rakyat butuh makan. Tak heran bila sedikit saja kebijakan yang menyebabkan gejolak harga, perhatian bakal tertuju pada persoalan pangan.

Produktivitas Pangan

Seriusnya pemerintah dalam menangani persoalan pangan tampak dari diterbitkannya Perpres RI Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Secara khusus menugaskan BUMN pangan yang bergerak dalam bidang produksi, stabilisasi harga dan pemasaran untuk mengambil peran.

Secara produksi, ketahanan pangan memang bukan perkara sulit diwujudkan, karena daerah tropis potensial menghasilkan bahkan dalam skala besar. Namun, bukan juga pekerjaan mudah layaknya lagu "tongkat kayu dan batu jadi tanaman". Ragam hal teknis dan non-teknis ikut mempengaruhi. Produktivitas harus terjaga agar lumbung pangan/CPP dan lambung setiap jiwa tetap terisi.

Peningkatan produksi dilakukan melalui penyediaan bibit unggul pertanian, peternakan, perikanan budidaya maupun perikanan laut sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah. Pemberian obat-obatan, penanggulangan penyakit dan tata penyuluhan, termasuk ekstensifikasi lahan bertujuan agar produksi bertambah.

Penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi agar tidak terkendala pengairan. Pembangunan akses jalan untuk mengangkut hasil kebun dan proses penanaman. Sampai-sampai, sumur bor juga dibangun di sawah-sawah untuk memenuhi ketersediaan air. Semua dipermudah agar tidak ada kendala bagi petani dalam menghasilkan pangan.

Begitu juga dengan perikanan budidaya dan tangkap, sudah jamak memperoleh uluran tangan pemerintah. Berbagai bantuan sosial, belanja hibah dan barang diserahkan kepada masyarakat tertera dalam dokumen anggaran. Artinya, secara teknis upaya pemerintah daerah sudah optimal dengan harapan bertambahnya produksi dan juga pendapatan masyarakat. Namun pertanyaannya, apa iya demikian?

Seringkali saat produksi meningkat, harga-harga justru tidak bersahabat. Petani kecil harus melepas hasil panen, karena terkendala biaya yang operasional mesti dikeluarkan. Paling berharap ke depannya bisa mendapatkan keuntungan besar, tapi yang terjadi harga tetap turun. Dampaknya, semangat bertani mengalami pasang surut dan terkadang beralih ke pekerjaan lain yang lebih menjanjikan.

Bila semangat bekerja menurun, maka produksi dan pasokan ikut berkurang, kestabilan harga jadi taruhan. Solusi yang selama ini dilakukan adalah dengan memperlancar distribusi, berharap daerah lain menyerap lebih banyak produk pangan.

Selain lancarnya distribusi, kegiatan menjaga harga pangan bisa juga melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal, identik dengan usaha kecil. Memang paling masif bila mampu menghadirkan industri besar untuk mengolah produk pangan dalam kapasitas banyak.

Namun tentu saja banyak syarat bagi mereka dalam memutuskan berinvestasi. Kondisi keamanan, supply bahan baku berkelanjutan, akses transportasi dan daya dukung fasilitas lain menjadi pertimbangan. Pelaku usaha lokal secara tidak langsung telah menjaga ketahanan pangan.

Bila kegiatan UMKM berhasil mendatangkan pundi-pundi, maka rentetan kejadian berikutnya adalah permintaan faktor produksi. Pelaku usaha secara otomatis merekrut tenaga kerja dan aneka sumber daya. Keadaan ini membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat luas dan khususnya yang bekerja di sektor pangan.

Penguatan UMKM

UMKM merupakan sektor usaha yang mempengaruhi bergejolaknya rantai pasok, supply, dan demand. Peran UMKM sangatlah besar terhadap perekonomian bangsa, terdapat hampir 70 juta UMKM di seluruh Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja serta menyumbang kontribusi lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto Nasional.

Peran UMKM menjadi karib yang baik bagi pemerintah daerah, aktivitasnya eksis sebagai motor penggerak roda perekonomian. Penguatan UMKM harus dilakukan dari hulu hingga hilir, bila perlu melibatkan lintas sektor penanganan. Setidaknya ada beberapa tahapan yang dilakukan agar UMKM semakin terdepan, berperan penting bagi ketahanan pangan.

Pertama, kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM terkait standarisasi produk, penting untuk usaha bidang pangan agar timbul keyakinan bagi konsumen dalam bertransaksi. Pengurusan registrasi P-IRT, label halal dan BPOM harus lebih cepat dan mudah, sehingga standar produk sudah bisa dipasarkan secara luas, masuk ke pasar modern.

Kedua, kendala berkenaan inovasi produk, desain yang menarik minat pembeli. Khusus produk pangan bukan hanya aspek rasa, tapi juga tampilan dan kemasan. UMKM harus adaptif terhadap kondisi kekinian yang dibutuhkan masyarakat, berbasis digital agar bisa menjangkau lebih banyak serta praktis dan nyaman bertransaksi.

Ketiga, pelatihan wirausaha baru, mengingat penduduk usia produktif sangat banyak dan belum mendapatkan pekerjaan. Peningkatan kompetensi wirausaha menjadi solusi di tengah krisis lowongan kerja sulit didapatkan.

Keempat, penyediaan wadah bagi pelaku UMKM untuk berkolaborasi, saling sharing informasi dan inovasi untuk mewujudkan hasil olahan pangan yang menarik. Berguna bagi peningkatan kualitas olahan, ketersediaan produk dan kemudahan bagi pihak lain untuk berkoordinasi.

Kelima, intervensi pemerintah daerah melalui penerbitan edaran untuk kantor-kantor dan perusahaan agar menampung pangan lokal pada setiap kegiatan. Membantu UMKM melakukan promosi lewat reklame, gerai-gerai swalayan, kantor dan perusahaan yang berada di wilayah kerja.

Keenam, pemberian bantuan modal untuk UMKM yang sudah beraktivitas, ada produk yang dihasilkan. Pemerintah berperan mengembangkan agar lebih kompetitif. Sedangkan usaha yang baru tumbuh diberikan jalur khusus pelatihan entrepreneur, sehingga mampu dan mandiri ke depannya.

UMKM menjadi perisai bagi ketahanan pangan, mengolah bahan dari tumbuhan atau hewan menjadi produk bernilai tinggi. Keberadaan UMKM yang bergerak sektor pangan berperan menjaga stabilitas harga, karena menampung banyak sumber daya-tenaga kerja yang sejatinya membantu mengurangi beban daerah.

Dahrum Kasubbag Perencanaan Dinas Pangan, Ahli Madya AKPD Disdikbud Lhokseumawe
Lihat juga Video: Puan Maharani: P20 Komitmen Tak Ada Negara Kesulitan Pangan 2023
(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT