Inspirasi Melawan Kecemasan Pemilu

ADVERTISEMENT

Kolom

Inspirasi Melawan Kecemasan Pemilu

Zackir L Makmur - detikNews
Senin, 07 Nov 2022 09:40 WIB
ilustrasi opini tentang pemilu
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Indonesia, dalam sejarahnya memilih pemimpin secara modern dimulai pada 29 September 1955: pemilihan umum (pemilu) pertama ini didesain secara demokratis. Presiden Sukarno dalam pidatonya yang terkenal Tetap Terbanglah Rajawali, mengatakan bahwa dalam Pemilu 1955, rakyat Indonesia akan menjadi hakim menentukan kehidupan politik Indonesia ke depannya.

Lalu Bung Karno seru, "Pilihlah orang-orang yang benar-benar pemimpin, mengabdi kepada rakyat Indonesia dan tanah air Indonesia, bukan kepada kepentingan asing atau kepada kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan sendiri". Pada pemilihan ini diikuti oleh lebih dari 30 partai politik, dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan.

Mereka semua mewakili beragam latar belakang politik, ideologi, sampai organisasi masyarakat yang berbasis kedaerahan, etnis, serta ras. Pemilu semacam ini rawan terhadap perpecahan bangsa, dan berpotensi terjadi pertempuran. Apalagi dalam era ini kata pertempuran adalah sebuah kata yang lumrah, yang nyaris tersemai dalam beberapa sektor kehidupan bernegara. Baik ini pertempuran dalam makna fisik atau pun dalam makna ideologi, begitu nyata.

Tambahan lagi waktu itu Indonesia baru berumur satu dasawarsa, masih belum akil baligh mengenyam demokrasi liberal. Dan kondisi negara tidak kondusif, maka pemilu berpotensi jadi ajang pertempuran. Dalam pada itu intrik-intrik politik baik berdasarkan ideologi maupun strata sosial, demikian kasatmata. Pun gerakan-gerakan separatis, serta kemelekan rakyat terhadap sistem demokrasi liberal masih remang-remang, dan disusul pula berkumandangnya suara-suara yang meragukan terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal. Semua ini menimbulkan kecemasan yang parah.

Nyatanya kecemasan itu mirip badai cepat berlalu. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Dunia pun melihat bahwa Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia, merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat, walau pada mulanya dilanda kecemasan.

Kecemasan Masa Kini

Tetapi pada titimangsa itu, rasanya, 69 tahun kemudian menuju Pemilu 2024, apa yang menjadi kecemasan pemilu masih bersemayam seiring digunakannya politik identitas. Politik identitas ini adalah masalah yang dibangun dari adanya diskursus bersifat eksklusif, dan cenderung menegasikan kelompok-kelompok lain, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang multikultur.

Maka kecemasan masa kini jauh lebih mengerikan, pemilu bisa menjadi "ajang pertempuran", dan Indonesia bisa retak, seiring bersemayamnya politik identitas. Sistem politik ini mengusung ideologi radikalisme meniadakan pihak lain, selalu datang dengan sebuah konsep: kekerasan. Maka menjelang pemilu, konflik menjadi rentan terjadi. Wakil Presiden KH. Maruf Amin pada peringatan Hari Santri Nasional 2022 di Pondok Pesantren An-Nawwawi Tanara, Banten kembali menyegarkan ingatan bahwa bangsa ini telah punya kesepakatan untuk tidak memainkan politik identitas. Sang kiai ini pun mewanti-wanti: "Berbeda capres jangan konflik, jangan bermusuhan."

Pembelahan dan polarisasi yang sangat kuat di kelompok masyarakat menjelang Pemilu 2024 semakin nyata. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengingatkan risiko peningkatan radikalisme menjelang Pemilu 2024. Dia menilai, orang bisa melakukan apa pun termasuk kekerasan dan pelanggaran hukum menjelang Pemilu 2024. Untuk itu politik identitas menjadi salah satu isu utama yang harus diwaspadai menjelang Pemilu 2024.

Tagline
Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu "Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa" mencerminkan keinginan kita agar pemilu menjadi sarana untuk mengintegrasikan bangsa, bukan memecah belah. Masyarakat, penegak hukum, maupun institusi pemerintah harus bekerja sama menciptakan kontestasi politik yang sehat demi mencegah politik identitas muncul dan menguat kembali. Bersamaan pula semua elite politik semestinya memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan politik identitas dalam Pemilu 2024.

Inspirasi dari Pemilu 1955

Kaum radikalis yang selalu mengusung politik identitas, atau politik identitas yang dimainkan sebagian kecil kalangan masyarakat anti Pancasila harus diperlihatkan dengan gamblang betapa bangsa ini terus bersatu, karena bangsa ini bukan sekumpulan manusia jadi-jadian. Bangsa ini telah pandai menjaga kerukunan dan persatuan, kukuh memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, dan halus mengekspresikan kebaikan-kebaikan toleransi. Dan kokoh memegang falsafah ideologi Pancasila.

Sewaktu jelang Pemilu 1955 bangsa ini dilanda sejumlah persoalan berat hingga kecemasan demikian parah, namun tetap bersatu. Cendekiawan Uji Nugroho W dalam bukunya soal sejarah Pemilu 1955 menjelaskan faktor bersatunya itu meskipun perdebatan dan saling tuduh antar partai politik berlangsung sengit, pidato-pidato politik saling menyerang antar partai berlangsung panas, tapi tidak ada para pemimpin politik partai menghasut para pengikutnya untuk melakukan kekerasan (Uji Nugroho W, dkk, 2018).

Tidak ada para pemimpin politik partai menghasut, itu kuncinya, maka jelang Pemilu 2024 sudah menjadi keharusan. Hingga dengan begitu tidak ada lagi permainan politik identitas. Maka sewaktu menjelang maupun pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun sekali ini, partai politik harus memainkan peranan yang diharapkan. Antara lain harapan itu adalah partai mampu mengontrol para pendukungnya untuk tidak menyerang tokoh, menyebarkan hoaks, dan memproduksi ujaran-ujaran kebencian.

Pemilu 1955 yang begitu mencemaskan justru mampu terselenggara dengan demokratis dan aman, karena, sebagaimana dijelaskan Uji Nugroho, hampir tidak ada pelanggaran perdamaian selama musim kampanye yang berlangsung panjang. Partai- partai politik saat itu mengajarkan cara-cara perdamaian kepada para simpatisan dan calon pemilih, dan tetap membebaskan para pemilihnya untuk merahasiakan pilihan mereka kepada publik.

Preseden itu sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga, menjadi inspirasi untuk melawan kecemasan-kecemasan (jelang) Pemilu 2024, karena pemilu yang diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun sejak 1955 sebagai hajatan nasional: rakyat harus aman, tentram, dan bahagia merayakan kedaulatan dan kebebasan politiknya. Kesepakatan ini harus dipegang teguh dan kukuh, karena kita telah meyakini pula bahwa pemilu merupakan agenda politik nasional sebagai mekanisme penting dalam menentukan nasib bangsa.

Zackir L Makmur pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, Anggota Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), penulis buku "Manusia Dibedakan Demi Politik: Bunga Rampai"

(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT