Jenakanya Amerika

ADVERTISEMENT

Kolom

Jenakanya Amerika

MH Said Abdullah - detikNews
Minggu, 06 Nov 2022 22:14 WIB
Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah
MH Said Abdullah (Foto: Dok Istimewa)
Jakarta -

Andaikan waktu bisa diputar balik, lalu terbuka kesempatan untuk mencegah perang antara Rusia dan Ukraina, apakah momentum itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), atau setidaknya rakyat di Eropa untuk mencegah para pemimpinnya "terlibat"?

Sekalipun waktu diputar balik, rasanya tipis sekali peluang perang Rusia dan Ukraina bisa dicegah. Paska runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat (AS) bersama aliansinya di Eropa Barat sebagai satu satunya poros militer, dan ekonomi yang sangat kuat, tiada lawan sepadan. Rasa percaya diri, menyandang sebagai negara super power, memosisikan AS sebagai adikuasa tanpa kontrol. Bahkan PBB tak berkutik untuk berkata tidak atas kepentingan AS.

Perang telah menjadi genealogi Pemerintahan AS sejak lama. Koloni-koloni di AS lahir setelah perang panjang dengan Kerajaan Britania Raya pada abad 18. Bahkan setelah merdeka 4 Juli 1776, perang di AS masih menjadi sejarah yang menyertai perjalanan bernegara mereka. Perang saudara di Amerika, antara dua kubu utara dan selatan pada tahun 1861-1865. Perang ini menewaskan lebih dari 620 ribu tentara AS, dan membumihanguskan kawasan di AS bagian selatan. Bahkan Presiden Abraham Lincoln ikut terbunuh dalam fase perang saudara ini.

Keterlibatan AS dalam Perang Dunia I dan II, dan menjadi kekuatan pemenang perang, menempatkan industri militer AS berkembang terdepan, dan telah menjelma menjadi bisnis global hingga kini. Laporan yang dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute/SIPRI (Des, 2021), dari 100 perusahaan senjata terbesar di dunia, 41 di antaranya ada di AS. Penjualan 41 perusahaan senjata di AS pada masa pandemi, yakni tahun 2020 masih tumbuh 1,9% yakni mencapai US$ 285 miliar, setara Rp 4.275 triliun.

Untuk menjaga pengaruh luasnya, AS terlibat aktif menumbangkan berbagai pemerintahan di berbagai negara paska PD II hingga kini. Dov H Levin (2019) menggambarkan setidaknya sebanyak 81 campur tangan AS baik secara rahasia maupun terbuka dalam pemilu di berbagai negara dari 1946-2000. Lebih mencolok lagi, AS dengan sengaja melancarkan berbagai operasi militer untuk mengganti pemerintahan di berbagai negara.

Di masa pandemi saja industri militer mencatatkan pertumbuhan, apalagi bila perang Rusia dan Ukraina berlarut-larut. The International Institute for Strategic Studies (IISS) mencatat AS menggelontorkan anggaran pertahanan sebesar US$ 738 miliar pada 2020, anggaran ini jauh di atas anggaran pertahanan Tiongkok dengan besaran US$ 193,3 miliar. Tentu saja ini menggerakkan bisnis persenjataan sangat besar berskala global dan berkelindan dengan sektor strategis lainnya, seperti minyak, gas, dan mineral.

Sangatlah masuk akal, perang memberi peluang besar bagi permintaan industri militer, terutama bagi AS, sejalan mereka menjaga hegemoni globalnya. Berderet kisah betapa operasi operasi militer AS melahirkan kekacauan di berbagai negara. Paska peristiwa 9/11, Bush Junior menjalankan Doktrin War On Terrorism, dan melakukan pendekatan preemptive strike. Kebijakan ini berkonsekuensi munculnya berbagai operasi militer AS, khususnya di Irak, Libya, Afghanistan, Suriah. Perang menyisakan dilema bagi AS, bertahan lama menghasilkan ongkos besar dan banyak korban serdadu mereka, pergi begitu saja seperti ditampar rasa malu. Namun yang pasti, negara negara teluk itu kini menyisakan perang saudara tak berkesudahan paska hengkangnya pasukan AS.

Currency and Trade War

Bukan hanya perang konvensional melalui mobilisasi peralatan perang yang dijalankan Pemerintah AS. Di era Presiden Trump, mereka terlibat sengit perang dagang dengan Tiongkok. Sesungguhnya defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok telah lama berlangsung. Tiongkok selalu Surplus.

Namun era Presiden Trump, dominasi perdagangan Tiongkok atas AS melahirkan pertempuran yang makin mengeras di tahun 2019. Chinesse Dream Xi Jinping versus America Great Again Trump membalut kebijakan dagang dua negara. Sungguh lucu, AS yang sejak awal mengagumi keajaiban pasar memilih menjalankan kebijakan proteksionis terhadap barang barang impor dari Tiongkok, dan mengenakan tarif pajak 10 - 30 persen. Aksi balasan yang sama dilakukan Tiongkok atas produk produk AS di negaranya dengan tarif 15 - 25 persen

Perang ini malah membuat buntung dua negara dengan menurunnya transaksi perdagangan. Bayang bayang penurunan ekonomi global menjadi kekhawatiran banyak negara akibat trade war ini. Akibat saling sabotase, pasar Tiongkok di AS diisi oleh Taiwan, Meksiko, Uni Eropa dan Vietnam. Sebaliknya, Pasar AS di Tiongkok digantikan Brazil.

Sejumlah bank sentral negara maju melonggarkan kebijakan moneter dengan memilih kebijakan suku bunga rendah (dovish), agar tingkat konsumsi global terjaga. Namun trade war yang melibatkan dua raksasa membuat ekonomi global tahun 2019 nyungsep, hanya tumbuh 2,3 persen, terendah dalam satu dasa warga. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan AS pada tahun 2019 juga melambat. PDB AS tahun 2019 tumbuh 2,3 persen, lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 2,9 persen. Hal serupa dialami Tiongkok, meskipun ekonomi mereka tumbuh 6 persen, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencatatkan pertumbuhan 6,7 persen.

Sekalipun Tiongkok mendominasi perdagangan global, dan kian menegaskan peran Yuan sebagai alternatif pembayaran internasional selain Dolar AS, namun dominasi Dolar AS masih belum tergantikan. Dolar bagi AS masih menjadi kekuatan penting bagi kekuasaan globalnya. Kita ketahui, Dollar AS menjelma menjadi mata uang global paska perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Kuasa negara pemenang perang, sedemikian rupa menata berbagai kesepakatan internasional untuk melindungi kepentingannya, termasuk mata uangnya. Kini, bank sentral di dunia memegang Dolar AS sebagai cadangan mereka sebanyak 59 persen, dan sebanyak 66 persen transaksi dunia menggunakan Dolar AS.

Posisi ini sangat menguntungkan AS saat ini ketika The Fed menempuh kebijakan suku bunga tinggi. Dolar AS menguat secara agregat dengan sejumlah mata uang yang selama ini justru setia menjadi sekutu AS seperti Poundsterling dan Euro sejak pecah perang Rusia dan Ukraina. Situasi ini tentu jadi bumerang bagi sekutu terkuat AS di Eropa. Di tengah keuntungan keuntungan besar AS karena menguatnya US$, naiknya permintaan bisnis senjata, dan kenaikan komoditas strategis AS, sebaliknya daratan Eropa dilanda ancaman disrupai pangan dan energi, inflasi tinggi, potensi meluasnya perang, dan kawasan tujuan mobilitas pengungsi.

Sudah saatnya AS merefleksikan ulang aksi aksi unilateralnya, dan mengedepankan kerjasama internasional untuk kepentingan bersama secara adil. Akan jadi tertawaan dunia bila sang adikuasa tersungkur akibat ulahnya sendiri. Lucu bila raksasa banyak kalahnya. Dunia akan lebih respek dan hormat bila AS bersungguh-sungguh meneguhkan dirinya bukan bagian dari masalah, tetapi berandil besar menuntaskan masalah dunia.

(fas/fas)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT